Oleh Jro Gde Sudibya
Rekan Prof.Wyn.Windia menulis dengan judul: Mengapa Harus Serba Jokowi, dengan mengulas fakta berlarut-larutnya pro kontra penentuan tarif PCR, sehingga Presiden harus turun tangan untuk memutuskannya. Demikian juga dalam kasus pinjaman on line ( pinjol ) illegal, setelah Presiden mengingatkan secara keras bahaya pinjol ini, di hadapan rapat kerja OJK, baru aparat kepolisian bergerak. Sebuah pertanyaan yang menggelitik: Mengapa harus serba Jokowi?.
Dari perspektif kepemimpinan dan manajemen organisasi, persoalan teknis di atas sampai melibatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan, bisa jadi merupakan puncak " gunung es " dari permasalahan yang lebih mendasar, yang dari perspektif kepemimpinan dan manajemen organisasi, menyebut beberapa diantaranya, pertama, rendahnya sense of crisis dari beberapa jajaran birokrasi di bawah Presiden, kerja dengan langgam biasa-biasa saja, business as usual, sehingga tidak merasa perlu dan tertantang untuk mengambil keputusan cepat, padahal tekanan situasi menuntut untuk itu. Kedua, empati sebagian jajaran birokrasi yang rendah, dibarengi dengan kontrol sosial dari lembaga legislatif rendah, sehingga dalam ungkapan bahasa Jawa: " tungku ketemu tutup ", yang berakibat kinerja birokrasi yang pas-pasan, marginal performance. Ketiga, sistem reward and punishment yang tidak tajam dan bahkan kabur, sehingga prestasi maksimal tidak menjadi tuntutan bagi sebagian jajaran birokrasi, apalagi dimasuki dengan politisasi birokrasi. Keempat, kepentingan bercokol, vested interest yang ada, berbarengan dengan persepsi melemahnya pembrantasan korupsi, dalam budaya " power tend to corrupt " yang begitu mengakar, sehingga penciptaan kultur budaya birokrasi yang bersih, menjadi bukan perkara mudah.
Seperti diketahui merubah budaya birokrasi bukanlah perkara mudah, menuntut komitment kuat dari elite pengambil kebijakan terutama berkaitan dengan isu: penyalahgunaan kekuasaan, reformasi birokrasi dan bahkan pengembangan ethos kerja bangsa yang bercirikan keunggulan.
*) Jro Gde Sudibya, ekonom, berpengalaman sebagai konsultan pengembangan SDM.dan pengamat kebijakan publik.