KEK Pulau Serangan Perlu Dikaji Ulang, Modernisme yang Ramah Lingkungan dan Budaya
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Ekonom I Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi dan Kecenderungan Masa Depan mengatakan, penyelamatan alam Bali, menjaga kesucian Pura Sakenan dan situs yang ada hingga perlindungan hak nelayan dalam mencari nafkah.
Diharapkan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan Surat Persetujuan Wali Kota Denpasar No.180/196/HK, semestinya ditinjau kembali.
Oleh karena reklamasi konon seluas 400 ha dari total kawasan 600 ha, diperkirakan ke depan akan berdampak serius terhadap kawasan Selatan Bali, akibat perubahan bentang alam.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali memiliki luas 498 ha (empat ratus sembilan puluh delapan hectare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Perlu transparansi terhadap hasil reklamasi ini, cara perolehan HGB, HSM, besarnya pendapatan non pajak yang diterima negara.
Dalam sejarahnya kawasan suci di Pulau Serangan, lengkap dengan peninggalan arkeologinya, berelasi dengan "palebahan" ring Dalem Pengembak Sanur, dengan Prasasti Blanjong, tentang kepemimpinan Cri Kesari Warmadewa, sejarah tua Bali, di era awal Bali Mula. Sebagai kawasan tua, sudah semestinya dilestarikan.
KEK itu sudah semestinya di design untuk bisa memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat Bali, dalam bentuk "backward linkeage"menggunakan sumber daya lokal yang memadai, "forward linkeage", out outnya berkontribusi buat kesejahteraan masyarakat lokal.
"Jika investasinya berupa lembaga pendidikan high tech, dan pembangunan kawasan industri high tech, cukup tersedia kebijakan perusahaan, untuk memberikan insentif bagi sumber daya lokal termasuk SDM untuk berpartisipasi," kata Sudibya di Denpasar, Sabtu (1/2).
Sehingga proyek ini, by design memberikan dampak "menetes ke bawah" bagi masyarakat lokal. Jangan sampai industri yang dibangun di Pulau Serangan, menjadi kantong ekonomi khusus yang eksklusif -economic enclace- yang tidak terhubung dengan lingkungan sosial, yang.mudah memicu ketegangan dan bahkan konflik sosial dengan masyarakat lokal di masa depan.
Dalam proyek Pulau Serangan Tri Hita Karana mengalami ujian di lapangan, apakah serius dilaksanakan atau sekadar jargon pemanis bibir, yang "jauh panggang dari api" .
Modernisme di era kecerdasan buatan (AI) tidak bisa dihindari, bahkan mesti direspons secara cerdas, tetapi tetap ramah lingkungan dan bersahabat secara budaya. (GAB/001)
Diharapkan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan Surat Persetujuan Wali Kota Denpasar No.180/196/HK, semestinya ditinjau kembali.
Oleh karena reklamasi konon seluas 400 ha dari total kawasan 600 ha, diperkirakan ke depan akan berdampak serius terhadap kawasan Selatan Bali, akibat perubahan bentang alam.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali memiliki luas 498 ha (empat ratus sembilan puluh delapan hectare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Perlu transparansi terhadap hasil reklamasi ini, cara perolehan HGB, HSM, besarnya pendapatan non pajak yang diterima negara.
Dalam sejarahnya kawasan suci di Pulau Serangan, lengkap dengan peninggalan arkeologinya, berelasi dengan "palebahan" ring Dalem Pengembak Sanur, dengan Prasasti Blanjong, tentang kepemimpinan Cri Kesari Warmadewa, sejarah tua Bali, di era awal Bali Mula. Sebagai kawasan tua, sudah semestinya dilestarikan.
KEK itu sudah semestinya di design untuk bisa memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat Bali, dalam bentuk "backward linkeage"menggunakan sumber daya lokal yang memadai, "forward linkeage", out outnya berkontribusi buat kesejahteraan masyarakat lokal.
"Jika investasinya berupa lembaga pendidikan high tech, dan pembangunan kawasan industri high tech, cukup tersedia kebijakan perusahaan, untuk memberikan insentif bagi sumber daya lokal termasuk SDM untuk berpartisipasi," kata Sudibya di Denpasar, Sabtu (1/2).
Sehingga proyek ini, by design memberikan dampak "menetes ke bawah" bagi masyarakat lokal. Jangan sampai industri yang dibangun di Pulau Serangan, menjadi kantong ekonomi khusus yang eksklusif -economic enclace- yang tidak terhubung dengan lingkungan sosial, yang.mudah memicu ketegangan dan bahkan konflik sosial dengan masyarakat lokal di masa depan.
Dalam proyek Pulau Serangan Tri Hita Karana mengalami ujian di lapangan, apakah serius dilaksanakan atau sekadar jargon pemanis bibir, yang "jauh panggang dari api" .
Modernisme di era kecerdasan buatan (AI) tidak bisa dihindari, bahkan mesti direspons secara cerdas, tetapi tetap ramah lingkungan dan bersahabat secara budaya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kerajinan Ketak Desa Darmaji, Diekspor Sampai ke Negeri Tetangga
