Gianyar (Atnews) - Bupati I Made Mahayastra mengakui, pendaftaran wajib pajak parkir belum optimal serta adanya perubahan sistem pemungutan pajak dengan sistem pembayaran pajak mandiri membuat realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan.
Hal ini disampaikan Mahayastra dalam Rapat Paripurna DPRD menjawab pertanyaan anggota Dewan terkait pertanyaan 4 fraksi , Selasa (14/7).
Menjawab pertanyaan rapid test gratis kepada pekerja pariwisata, Mahayastra mengatakan akan melakukan pengkajian lebih lanjut. Sedangkan bagi karyawan yang BPJSnya diputus, Pemkab. sudah menyediakan Jaminan Kesehatan.
Terhadap pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait aksesibilitas dan amenitas pariwisata di kawasan Wisata Ubud, Mahayastra mengatakan, selama ini parkir menjadi kendala utama di Ubud. Namun pihaknya kini sudah menyiapkan kantong-kantong parkir di yang dikelola Desa Adat. Penataan kabel PLN juga sudah dianggarkan, namun karena re-focusing anggaran pelaksanaannya ditunda.
Mengenai harapan Fraksi Golkar agar pembangunan sentra IKM Celuk dan Pasar Silakarang dilanjutkan, Mahayastra mengungkapkan, tahun ini telah dianggarkan Rp 3,5 milyar bersumber dari DAK. Namun, atas kebijakan pusat, DAK Fisik ditunda sesuai SKB No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.
" Untuk pasar rakyat di Silakarang telah dianggarkan sebesar Rp 5,6 milyar dari APBD belum dapat dilanjutkan akibat bangunan yang dulu dibangun dengan dana TP belum diserahterimakan oleh Pusat kepada Pemkab," katanya.
Ia pun mengucapkan terima kasih atas saran dari Fraksi Demokrat terkait perbaikan Lapangan yang terletak di sentra Pariwisata Ubud yang akan dilakukannya secara bertahap.
Atas pertanyaan dari fraksi Indonesia Raya tentang PPDB SMP di Gianyar yang menjadi polemik , Mahayastra tegaskan tahun ini telah dibangun SMPN 4 Sukawati di Ketewel. (Mur)/001.