Sempurnakan Rancangan  KUA-PPAS, DPRD Buleleng Gelar Rapat

Buleleng (Atnews) - Untuk menyempurnakan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Pelapon Anggaran Sementar (PPAS) tahun anggaran 2026, DPRD Buleleng diketuai Ngurah Arya menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, di ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng, Jumat (15/8).

Ketua DPRD, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom., yang juga selaku ketua Badan Anggaran DPRD kabupaten Buleleng, rapat ini untuk memberikan saran dan masukan terhadap penyempurnaan rancangan KUA-PPAS Tahun 2026,  sekaligus untuk mendengarkan penjelasan dari TAPD, sehingga mendapatkan gambaran kongkrit berkaitan dengan kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah sebagaimana yang tertuang dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Terkait masukan dari para anggota DPRD tentang rencana pinjaman daerah untuk pembiayaan infrastuktur RSUD dan gedung kantor bupati yang sudah tertuang dalam RPJMD yang sempat menjadi pertanyaan di internal DPRD, Sekretaris Daerah Drs. Gede Suyasa menjelaskan, pemerintah berencana untuk merancang sekema pinjaman daerah kepada Bank BPD Bali sebesar 200 miliar. 

Terkait sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pihaknya berencana untuk melakukan pemerataan  dan analisis lebih lanjut bersama OPD terkait, seperti halnya dalam penyediaan Rumah Potong Hewan (RPH), 

“Meliahat potensi ternak sapi di Kabupaten Buleleng yang cukup besar, ini otomatis akan memerlukan tempat potong yang layak dan memenuhi standar, dan tidak menutup kemungkinan daerah lain seperti Karangasem dan Jembrana juga dapat menggunakan fasilitas tersebut, dan hal ini tentu dapat meningkatakan potensi pendapatan daerah daeri sektor retribusi," terangnya.

Sementara itu, ditemui usai memimpin rapat, Ketua Dewan Ngurah Arya menyampaikan terkait dengan rencana pinjaman daerah untuk pembiayaan RSUD, sebelumnya dewan berpandangan terkait pembiayaan infrastruktur RSUD sebaiknya dilakukan langsung oleh pihak RSUD. 

“Namun disatu sisi juga perlu dilihat kondisi keuangan di RSUD yang belum mampu untuk melakukan hal tersebut, sementara untuk penyediaaan fasilitas kesehatan dan kepentingan masyarakat secara umum perlu mendapat perhatian kita semua, sehingga dari pandangan dewan rencana pemerintah untuk melakukan pinjaman harus kita dukung bersama," ujarnya. (WAN)