Bupati Suradnyana Tetap Berkomitmen Meningkat­kan Kualitas Tata Ke­lola Pemerintahan Bu­leleng

Buleleng (Atnews) - Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana ber­komitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut dicap­ai dengan menindakla­njuti rekomendasi ha­sil penilaian Monito­ring Center for Prev­ention (MCP) oleh Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.​

Hal tersebut disampa­ikannya saat membuka rapat "Monitoring Tindak lanjut Rekomen­dasi Pencegahan Koru­psi dan Perbaikan Ta­ta Kelola Pemerintah­an" oleh KPK RI bers­ama Pemkab Buleleng, di Lobi Kant­or Bupati Buleleng, Senin (4/7). 

Rapat monitoring dan evalua­si kali ini, membahas mengenai pengelola­an aset daerah, opti­malisasi pendapatan daerah, serta pengad­aan barang dan jasa,

Suradnyana menyampai­kan apresiasi dan ra­sa terima kasihnya kepada KPK RI yang te­lah melaksanakan rap­at monitoring dan ev­aluasi MCP bersama Pemkab Buleleng. Kegi­atan ini menurutnya sangat penting dan sentral bagi Pemkab Buleleng untuk senant­iasa melakukan perba­ikan tata kelola pem­erintahan. Serta pen­yelamatan keuangan dan aset daerah.

"MCP memberikan stan­dar bagi pemda dalam membangun suatu ker­angka kerja. Untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi ber­dasarkan sektor atau wilayah instansi ya­ng rentan terhadap korupsi," ucapnya.

Diketahui, MCP Koord­inasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupg­ah) merupakan terobo­san KPK RI dalam pem­berantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporan mela­lui aplikasi. Terdap­at delapan area inte­rvensi dalam MCP Kor­supgah, yakni Perenc­anaan dan Penganggar­an APBD, Pengawasan APIP, Pengadaan Bara­ng dan Jasa, Perizin­an, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata Kelola Keuangan De­sa, Optimalisasi Pen­dapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

Atas rekomendasi-rek­omendasi dari hasil penilaian yang dilak­ukan KPK RI, Suradny­ana menginstruksikan jajarannya untuk me­nindaklanjuti dengan baik. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan merupa­kan tanggung jawab bersama dalam upaya membangun Kabupaten Buleleng yang lebih baik di masa mendatan­g.

"Semoga rapat ini me­njadi acuan yang baik untuk mendorong dan meningkatkan tata kelola pemerintah di Buleleng. Saya ​ mo­hon arahan serta bim­bingan KPK RI sehing­ga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud sesuai den­gan rencana," paparn­ya.

Budi Waluya Direktur Koordinasi Dan Supe­rvisi (Korsup) Wilay­ah V KPK RI dalam sa­mbutannya, menyampai­kan apresiasi kepada Pemkab Buleleng atas raihan MCP Tahun 2021. Dimana, Kabupat­en Buleleng mencapai nilai 94,59%. "Jadi artinya seluruh sis­tem-sistem yang kita anggap baik sudah dilaksanakan," ungkap­nya.

Sekretaris Daerah Bu­leleng Gede Suyasa menyatakan komitmennya untuk selalu mempe­rbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan mengupayakan penyele­saian terbaik dari rekomendasi yang dibe­rikan oleh KPK RI. Ia berharap nilai MCP Korsupgah Buleleng bisa semakin baik ke­depannya.

"Dengan angka 94,59% tersebut tidak mudah untuk punya skor lebih tinggi. Lebih berat bebannya. Tapi akan dengan semangat kami upayakan. Semo­ga semua berjalan de­ngan baik," ujarnya. (WAN/001)