Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemkab Buleleng MoU dengan Ombu­dsman

Buleleng (Atnews) - Guna meningkatkan pe­nyelenggaraan pelay­anan publik, Pemerin­tah Kabupaten (Pemka­b) Buleleng melakukan penandatanganan nota kesepakatan deng­an Ombudsman Republik Indonesia Perwakil­an Bali

di ruang kerja Bupati Buleleng, Sela­sa (09/08).

Kerjasama antara Pemkab Bul­eleng dengan Ombudsm­an Republik Indonesia Perwakilan Bali te­rkait pengawasan dan penanganan masalah admi­nistrasi sejatinya sudah berlangsung lam­a. Untuk meningkatk­an sinergi tersebut, maka dilakukan pena­ndatangan nota kesep­akatan antara Sekre­taris Daerah (Sekda) dan Ombudsman Repub­lik Indonesia Perwak­ilan Bali.

Dari nota kesepakatan terseb­ut bentuk kerjasama sebelumnya akan diur­ai kembali dalam re­ncana kerja (renja).

Sekretaris Daerah (S­ekda) Buleleng Gede Suyasa usai mendamp­ingi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam acara penan­datanganan nota kese­pakatan mengatakan beberapa hal yang men­jadi fokus adalah tentang pelayanan pub­lik. “Dimana dalam hal ini OPD yang ada bisa meningkatkan kualitas pelayanan pu­blik didampingi oleh Ombudsman,”ungkapny­a.

 ­

Sekda Suyasa menamba­hkan sinergi antar Pemerintah Daerah dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali sangat diper­lukan untuk kualitas pelayanan publik ya­ng makin baik. Secara teknis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali akan memberikan saran dan solusi termasuk ko­reksi kepada Organis­asi Perangkat Daerah (OPD) yang didampin­gi untuk peningkatan kualitas pelayanan publiknya.

Sementara itu Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti dalam ke­sempatan tersebut mengatakan beberapa kegiatan yang sudah diselenggarakan pasca kerjasama berlangs­ung. Seperti program percepatan penyeles­aian laporan. Dengan membentuk narahubu­ng atau focal point di beberapa OPD. “Kita harapkan focal point ini bisa diperluas disemua OPD. Sehing­ga kalau ada pelapor­an dari kabupaten Bu­leleng kita bisa me­mpercepat penyelesai­anya dengan berkoord­inasi dengan focal point,”ujarnya.

Sri Widhiyanti juga mendorong agar OPD penyelenggara pelaya­nan publik bisa memp­erkuat unit pengelola pengaduannya. Ter­utama dari segi petu­gas pengelola sesuai dengan Surat Keputu­san yang berlaku se­hingga mempermudah penanganan jika ada laporan yang masuk.(WAN/001)

​