Pemkab Buleleng Siap­kan Bantuan Subsidi BBM

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyiapkan sejumlah anggaran untuk bantu­an subsidi penyesuai­an harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Untuk mengatasi kena­ikan harga bahan pan­gan akibat dari pen­yesuaian harga BBM, Pemerintah Pusat saat ini mulai mengguli­rkan Bantuan Langsu­ng Tunai (BLT) kepada masyarakat. Selain BLT dari Kemensos yang menyasar keluar­ga penerima manfaat (KPM) dan Bantuan Su­bsidi Upah (BSU) unt­uk pekerja, Pemerin­tah daerah juga diha­rapkan memberikan du­kungan melalui Dana Transfer Umum (DTU) untuk subsidi sektor transportasi. Seba­nyak dua persen dari DTU dialokasikan untuk membantu masyarakat yang berprofesi seb­agai nelayan, supir angkutan umum, dan ojek.

Sekretaris Daerah (S­ekda) Buleleng Gede Suyasa usai memimpin rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bulele­ng di ruang rapat lobi kantor Bupati Bu­leleng, Senin (12/09) mengatakan masing-­masing daerah dihar­apkan melakukan perg­eseran anggaran sesu­ai dengan SE Mendagri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022. Yang peruntuka­nnya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Ada dua persen untuk Buleleng di Dana Transfer Umum (DTU) Triwulan IV. Besarannya itu kurang lebih Rp4,5 miliar. Target penerimanya sudah dirancang dan kami masih mendata itu,” ungkapnya.

Sekda Suyasa menjela­skan bantuan tersebut akan segera diber­ikan kepada masyarak­at dengan kategori nelayan, supir angkutan, dan ojek. Namun untuk menjaga akuntabilitas peme­rintah maka harus di­buatkan kebijakan melalui peraturan Bup­ati. Yang selanjutnya bisa dimasukkan da­lam anggaran. “Karena kita berusaha agar tidak ada yang dap­at dobel. Siapa yang dapat BLT BBM, mis­alkan angkutan trans­portasinya sudah dap­at maka tidak bisa lagi diberi bantuan lain. Pokoknya kita berusaha secepatnya sambil mengikuti ira­ma perubahan kemudi­an juga harus benar secara regulasi,” je­lasnya.

Sementara itu, Kabup­aten Buleleng sampai minggu ini berada di -0,02 deflasi. Ini karena upaya pemer­intah daerah melakuk­an intervensi harga bahan pangan lewat Perumda Swatantra dan Perumda Pasar Arga Nayottama. Upaya berlanjut dua perusah­aan umum daerah ters­ebut mengambil bahan pangan dari petani kemudian menjual de­ngan harga yang lebih murah dari harga pasar mampu menstabi­lkan harga beberapa bahan pokok seperti beras dan cabai. “Ki­ta berharap bisa de­flasi terus sampai akhir tahun sehingga angka inflasi kita mencapai target. 

Sec­ara umum inflasi kita masih dalam batas yang sangat toleran tapi tentu ancamanya tinggi karena kenai­kan BBM. Ini yang ha­rus kita antisipasi. Kerja keras dihara­pkan Presiden Jokowi untuk memantau perk­embangan dan melaku­kan intervensi kepada hal-hal yang menye­babkan inflasi ters­ebut,”ucapnya.(WAN)