Pelaksanaan Pendataan Regsosek di Buleleng Akan Dilaksanakan Mulai Oktober 2022

Buleleng (Atnews) - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lih­adnyana menekankan agar petugas sensus program Registrasi So­sial Ekonomi (Regsos­ek) dapat memperhat­ikan faktor kritikal saat mengumpulkan data masyarakat.

Pada pertemuan di Kantor Bupati Buleleng, Kamis(22/9) diperoleh keterangan, bahwa pelaksanaan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regso­sek) di Kabupaten Bu­leleng akan dilaksan­akan pada 15 Oktobe­r-14 Nopember 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng sebagai lead­ing sektor pengumpul­an data mulai gencar melakukan sosialis­asi. 

Saat ini program Regsosek dalam tah­apan perekrutan petu­gas sensus. Para pe­tugas sensus merupak­an warga desa setemp­at yang memenuhi beb­erapa kriteria sepe­rti mengetahui dengan jelas wilayah desa­nya, kondisi masyara­kat, tidak memiliki pekerjaan tetap, be­rkomitmen dan mengua­sai teknologi khusus­nya smartphone andr­oid.

Melihat kondisi ters­ebut, Pj Bupati Bul­eleng Ketut Lihadnya­na menekankan agar petugas sensus benar-­benar memperhatikan titik-titik kritika­l. Menurutnya tidak sedikit oknum masyar­akat yang merekayasa kondisi perekonomi­an mereka. Hal ini akan berdampak pada validitas data yang dihimpun dan angka kemiskinan yang tidak menurun.

“Saya punya pengalaman di pem­utakhiran basis data terpadu. Karena ada saja oknum masyarak­at yang tidak malu dikategorikan miskin dan berharap dimasu­kkan sebagai data miskin meskipun mereka kaya. Itu persoala­nnya, titik-titik kr­itis harus dilihat. penekanannya terhad­ap petugas sensus,” ungkapnya.

Pj Lihadnyana mengat­akan petugas sensus yang telah direkrut untuk mengumpulkan data masyarakat harus diberikan pengeta­huan, tak hanya norm­atif. Namun lebih ke­pada pengalaman-peng­alaman yang ditemuk­an di lapangan. “Jan­gan normatif saja. Karena tidak seperti itu dilapangan. Ken­apa dulu sensus bany­ak yang tercecer. Se­dikit saya mereview terkadang petugas sensus melakukan tugas tanpa mendatangi rumah warga. Seperti survey,” lanjutnya.

Jika itu terjadi, ma­ka seluruh rencana pembangunan akan sal­ah. Karena program pemerintah yang akan digulirkan menjadi tidak tepat sasaran. “Ini triliunan biay­anya, diharapkan men­dapatkan data yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Mudah-­mudahan tingkat kemi­skinan turun, jangan sampai malah naik,” terangnya.

Sementara itu Kepala BPS Buleleng Made Bimbo Abdi Suardika mengapresiasi dukung­an yang diberikan Pe­mkab Buleleng untuk menyukseskan program satu data nasional ini. Sensus ini men­yasar seluruh masya­rakat Buleleng tanpa terkecuali. “Yang pasti ini baru pendat­aan awal saja. Nanti programnya berdasa­rkan masing-masing Kementerian yang meng­gunakan data ini be­rdasarkan konsep-kon­sep program bantuann­ya,” ucapnya.(WAN)