Anggunan Kredit Dileleng Tanpa Prosedur, Debitur Kembali Datangi DPRD Buleleng
Banner Bawah

Anggunan Kredit Dileleng Tanpa Prosedur, Debitur Kembali Datangi DPRD Buleleng

Admin - atnews

2022-09-27
Bagikan :
Dokumentasi dari - Anggunan Kredit Dileleng Tanpa Prosedur, Debitur Kembali Datangi DPRD Buleleng
Slider 1
Buleleng (Atnews) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng memfasilitasi mediasi Debitur terkait masalah perbankan yang dialami oleh Debitur berbagai Bank BUMN dan Swasta dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja di ruang Gabungan Komisi, Selasa (27/9). 

Rapat mediasi dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, SH didampingi Sekwan DPRD Buleleng I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si. serta Tim Ahli DPRD Buleleng yang dihadiri pejabat KPKNL Singaraja Arief Suharsono beserta jajarannya, Ketua LSM Gema Nusantara Antonius Sanjaya Kiabeni serta perwakilan Debitur. 

Sesuai dengan hasil audensi sebelumnya, DPRD Buleleng menindaklanjuti hasil audensi LSM Gema Nusantara yang dipimpin Antonius Sanjaya Kiabeni bersama Debitur untuk menfasilitasi mediasi antara Debitur dengan pihak Bank dan KPKNL Singaraja.

Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara,SH dalam mediasinya menyampaikan bahwa dari hasil rapat intern di DPRD Buleleng dengan tim Ahli diputuskan untuk mengundang KPKNL saja tanpa mengudang pihak Bank. Ini dikarenakan, dari hasil audensi sebelumnya banyak kejadiannya diproses lelangnya.

"Untuk itu kami menghadirkan hanya dari pihak KPKNL Singaraja untuk mendengarkan dan memberikan pengarahan serta solusi kepada pihak Debitur," tambah Susila Umbara.

Ketua LSM Gema Nusantara Antonius Sanjaya Kiabeni menyampaikan aspirasi Debitur Bank yang mengeluh anggunan kreditnya yang dilelang tanpa prosedur yang jelas.

Pada prinsipnya Debitur yang saat ini hadir menginginkan proses pelelangan bisa disosialisasikan kepada pihak Debitur sehingga tidak terjadi seperti saat ini yang tanpa sepengetahuan Debitur sudah dilakukan lelang. 

Ditemui usai audensi, Pejabat Lelang KPKNL Singaraja Arief Suharsono menyampaikan apa yang menjadi masukan dan keluhan dari Debitur masih menjadi ranah dari perbankan.

Selayaknya untuk lelang dari suatu objek dimohonkan dari pihak perbankan, pihak KPKNL hanya menerima dan melanjutkan dari proses lelang tersebut ketika berkas sudah lengkap.

Kami di KPKNL memberikan saran kepada para Debitur perbankan agar ketika mereka mulai ada kesulitan pada angsuran, agar berkomunikasi dengan pihak Bank untuk bisa mendapatkan petunjuk kelanjutannya.

“Dilihat dari diskusi tadi, KPKNL menilai permasalahan Debitur masih pada ranah perbankan dan kedepan kami menyarakan kepada Debitur apabila ada kesulitan pembayaran untuk selalu berkomunikasi dengan pihak Bank” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Buleleng Susila Umbara menyampaikan bahwa acara audensi ini merupakan lanjutan dari aspirasi Debitur sebelumnya.

Dengan menghadirkan pihak Debitur dan KPKNL Singaraja yang tadi sudah dikasi penjelasan tentang proses lelang diharapkan bisa sebagai bahan edukasi bagi masyarakat.

Untuk kelanjutannya, apabila nantinya dari Debitur atau masyarakat untuk melanjutkan mediasi lagi dengan pihak terkait DPRD Buleleng akan bersedia untuk memfasilitasinya. (WAN)

Baca Artikel Menarik Lainnya : Kebersamaan Memiliki Nilai Kepuasan

Terpopuler

Dhyan Foundation Gelar Yoga Kebangsaan di Monumen Perjuangan Bangsal

Dhyan Foundation Gelar Yoga Kebangsaan di Monumen Perjuangan Bangsal

Basket di akhir Pekan, Muda dan Lansia

Basket di akhir Pekan, Muda dan Lansia

ADVERTISING JAGIR
Official Youtube Channel

#Atnews #Jagir #SegerDumunTunas

ADVERTISING JAGIR Official Youtube Channel #Atnews #Jagir #SegerDumunTunas

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali: Visionary Oasis Tri Hita Karana dalam Politik Ruang Pariwisata

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali: Visionary Oasis Tri Hita Karana dalam Politik Ruang Pariwisata

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

Langkah Strategis 2026: Kementerian Pariwisata Siapkan 38 Provinsi, Keselamatan Wisata Jadi Prioritas

Langkah Strategis 2026: Kementerian Pariwisata Siapkan 38 Provinsi, Keselamatan Wisata Jadi Prioritas