Dorong BPR Segera Tranformasi Digital, Mangku Pastika Kunjungi OJK Bali Nusra

Denpasar (Atnews) - Anggota DPD RI dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika mendorong Badan Perekenomian Rakyat (BPR) segera melakukan tranformasi digital agar tetap eksis memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat. 

Mangku Pastika menegaskan perlunya penerapan transformasi digital dan saling bekerja sama. Selain mereka bersaing dengan penyedia jasa keuangan, BPR juga bersaing dengan bank umum, termasuk peer-to-peer lending atau fintech lending.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat jumlah penyelenggara fintech lending yang berizin sebanyak 102 perusahaan per 22 April 2022.

“Kuncinya ada terobosan mengikuti perkembangan sebab tak bisa lagi berjalan alami dan konvensional di tengah ketatnya persaingan khususnya masuknya fintech lending sekarang ini,” kata Mangku Pastika di Denpasar, Rabu (21/12).

Hal itu disampaikan ketika Reses bertajuk “Implementasi Relaksasi dalam Upaya Pemulihan Ekonomi” yang dihadiri Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra Giri Tribroto dipandu Tim Ahli Nyoman Baskara didampingi Nyoman Wiratmaja.

Hadir pula Deputi Direktur Pengawasan LJK1 Adi Dharma, Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 dan Perzinan Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemda Budi Susetiyo.

Mangku Pastika yang juga Mantan Kepala Satuan Penyidik Perbankan di Mabes Polri mengetahui betul kejahatan-kejahatan dalam perbankan. 

Untuk itu, pihaknya merasa prihatin terhadap persaingan yang dihadapi BPR di tengah dampak pandemi Covid-19 dan imbas ekonomi global perang Rusia Ukraine.

Sejumlah masalah mengemuka di antaranya terkait relaksasi dan kondisi 133 BPR yang kini sebagian "sakit" serta perlunya Bali mengembangkan kekuatan ekonomi di luar pariwisata.

“Saya mendapat informasi beberapa BPR dalam kondisi tidak sehat. Perlu ada upaya untuk menjaga agar BPR bisa tetap eksis mengingat keberadaanya sangat dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha kecil di desa-desa,” imbuh Mangku Pastika.

Maka dari itu, BPR bisa berkolaborasi model digitalisasi "Djoin", PT Solusi Anak Sakti yang menekuni bidang teknologi (IT) yang dikembangkan semangat anak muda.

Djoin sebagai start-up menyediakan teknologi koperasi di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan lembaga keuangan mikro khususnya koperasi modern.

Telah dipercaya 50 lebih koperasi terkemuka,  memberikan inklusi keuangan dan dampak langsung kepada lebih dari 48.000 individu.

Bahkan yang pertama dan satu-satunya start-up di Bali yang mendapatkan pendanaan dari USD 1 M, termasuk dipercayakan oleh Pemerintah Bali untuk memberikan edukasi digital resmi bagi koperasi.

Disamping itu,  Mangku Pastika mengatakan banyak yang berkepentingan dengan Bali meski wilayahnya kecil. 

Adanya relaksasi dinilai sangat membantu dunia usaha yang terpuruk ketika pandemi. 

Melalui POJK Nomor 19 Tahun 2022, OJK dapat menetapkan daerah dan atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana serta jangka waktu perlakuan khusus.

Penentuan daerah dan atau sektor tertentu yang terkena bencana dilakukan oleh OJK dengan memperhatikan aspek antara lain:

Menyikapi akan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan pada Maret 2023, OJK mengambil kebijakan mendukung segmen, sektor, industri, dan daerah tertentu (targeted) yang memerlukan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama 1 tahun, yaitu sampai 31 Maret 2024 

Anggota Komite 4 DPD berharap tidak ingin aset pengusaha Bali habis dibeli orang luar, apalagi dengan harga murah karena dilelang. 

Nilai total aset dari pengusaha Bali yang kreditnya macet di perbankan hingga saat ini mencapai Rp27 triliun.

Maka dalam mencagah hal itu, dirinya juga mengusulkan semacam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ala Bali diharapkan aset tidak dilelang. Aset pengusaha tetap ada, tetapi dibantu BPPN untuk menyelesaikan sementara utang-utang mereka, menunggu perekonomian bisa pulih

“Coba kalau tak ada relaksasi puluhan triliun aset pengusaha yang menjadi agunan di bank bisa disita. Dan saya dengar sudah banyak yang siap-siap mengambilnya. Saya ingin Bali jangan hanya pariwisata, juga bisa berkembang di industri keuangan perbankan. Ya semacam jadi sustainable financial center,” ujarnya.

Mantan Gubernur Bali dua periode ini menambahkan pentingnya memperkuat infrastruktur sehingga pengembangan ekonomi bisa makin cepat dan lancar. 

Sementara itu, Kepala OJK Bali Nusra Giri Tribroto mengatakan, kondisi sebagian BPR memang lagi tidak favourable. Sementara bank umum di saat pandemi pasarnya KUR (kredit usaha rakyat) yang juga menjadi segmen BPR.

Karena itu pihaknya mendorong BPR melakukan transformasi digital dan kerja sama p2p lending sehingga lebih efisien mengingat banyak BPR kerjanya masih manual. 

Giri Tribroto juga menjelaskan pihak Kementerian Keuangan juga telah menyetujui satu BPR di Bali sebagai penyalur KUR senilai sekitar Rp7 miliar. “Ini yang pertama kali ada BPR (BPR Indra Candra) sebagai penyalur KUR,” tambahnya.

Di awal paparannya Giri Tribroto menjelaskan pertumbuhan ekonomi Bali terus membaik belakangan ini. Bahkan melonjak 8 persen lebih di triwulan III 2022. “Pertumbuhan ini melebihi nasional yang hanya 5,7 persen. Bali berada di posisi 3 tertinggi nasional. Padahal ekonomi Bali sempat merosot hingga minus 12 persen saat pandemi Covid-19,” jelas Tribroto.

Ada beberapa indikator membaiknya ekonomi Bali di antaranya karena dilonggarkan pembatasan (PPKM), banyak kegiatan besar diselenggarakan di Bali serta jumlah penerbangan yang makin banyak.

“Akomodasi, makan dan minuman paling dominan dalam mendongkrak pertumbuhan sebagai dampak dampak meningkatnya kunjungan wisatawan,” tambah Giri Tribroto.

Ia juga menambahkan kalau dilihat dari peta IJK (Industri Jasa Keuangan) masih dominan di Bali Selatan. Hal ini karena mengikuti pertumbuhan ekonomi. Diharapkan banyaknya infrastruktur di Bali Utara ke depannya akan membawa pemerataan pergerakan ekonomi.

Terkait kinerja perbankan, dijelaskan pertumbuhan kredit maupun DPK (Dana Pihak Ketiga) terus naik. Demikian pula pasar modal yang naik pesat di saat pandemi.

Untuk restrukturisasi kredit Covid-19 dijelaskan diakui menurun. Perkembangan restrukturisasi menurun dari Rp45,80 triliun pada Desember 2020 menjadi Rp35,54 triliun atau turun sebesar 22,39 persen pada September 2022. Penurunan ini di bawah nasional dari Rp829 triliun menjadi Rp519 triliun (turun 37 persen). 

Dalam meningkatkan literasi, OJK gelar program Ngiring Ke Banjar. Program edukasi keuangan dengan menyasar warga Banjar di wilayah Provinsi Bali dengan mengundang anggota FKLJK Provinsi Bali untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta waspada investasi. 

Selain itu, Ngobrol Ringan dan Santai untuk Edukasi (Ngorte), Edukasi Kepada Pelajar dan Mahasiswa, Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Melalui Radio.

Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah terbentuk 10 TPAKD di Provinsi Bali terdiri dari 9 TPAKD Kabupate/Kota dan 1 TPAKD Provinsi. Program TPAKD lebih ditekankan untuk meningkatkan akses permodalan UMKM melalui KUR seperti KUR MESARI oleh PT BPD Bali dan KURDAGAS di Kabupaten Gianyar, KUR Klaster Bawang di Kabupaten Bangli. Selain itu, terdapat program pengelolaan sampah dikonversi menjadi produk keuangan.

Bahkan Kegiatan Tim Satgas Waspada Investasi Provinsi Bali mlakukan koordinasi dengan seluruh anggota SWI Provinsi Bali dan SWI Pusat terkait dengan penanganan entitas ilegal. Terdapat 4 entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya yakni Koperasi Konsumsi Keluarga Goldkoin, PT Dana Oil Konsorsium, Penjualan Robot Trading Yayasan Shanti Bhakti Amertha, dan PT Eklanku Indonesia Cemerlang. (GAB/ART/001)