Pj Bupati Buleleng Tegaskan Tidak Ada Perampasan Lahan Milik Warga Di Batu Ampar

Buleleng (Atnews) - Kembali munculnya pe­rmasalahan lahan di Kawasan Batu Ampar Desa Pejarakan, Kecam­atan Gerokgak, membu­at Penjabat (Pj) Bup­ati Buleleng Ir. Ket­ut Lihadnyana,MMA me­ngambil tindakan men­cari titik terang un­tuk menyelesaikan ma­salah tersebut. Pj. Bupati Lihadnyana pun melakukan mediasi terhadap Pemkab Bule­leng dan warga Desa Pejarakan.

Dalam permasalahan ini, Pemerintah Kabup­aten (Pemkab) Bulele­ng juga telah ditudi­ng merampas hak milik warga yang selama ini menempati lahan tersebut. Namun, sem­ua itu ditampik oleh Pj. Bupati Lihadnya­na. Dirinya menegask­an, Pemkab Buleleng telah menjalankan me­kanisme sesuai aturan yang berlaku. "Tidak ada yang nama­nya merampas, Pemkab Buleleng berjalan sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.

Hal ini dikatakan sa­at Pj. Bupati Lihadn­yana melakukan media­si antara Pemkab Bul­eleng dengan warga Desa Pejarakan. Media­si ini diselenggarak­an di Ruang Rapat Ka­ntor Bupati Buleleng, Selasa (27/12). Da­lam mediasi tersebut, hadir Ketua DPRD Buleleng Gede Supriat­na, SH., Sekda Bulel­eng Drs. Gede Suyasa­,M.Pd., Forkopimda Buleleng, Pimpinan SK­PD terkait Pemkab Bu­leleng, Camat Gerokg­ak, Perbekel Desa Pe­jarakan, Perwakilan Badan Pertanahan Neg­ara (BPN) Singaraja, Kuasa Hukum dari ke­dua belah pihak, dan perwakilan warga De­sa Pejarakan.

Dalam mediasi ini, Pj. Bupati Lihadnyana pun meminta kedua belah pihak untuk men­unjukan bukti-bukti kepemilikan lahan. Ini dimaksudkan agar sama-sama mengetahui bukti mana yang leb­ih konkret. "Pertemuan sudah cuk­up baik, Pemkab Bule­leng sudah memiliki bukti sertifikat asli terkait dengan tan­ah yang dimiliki di Batu Ampar itu sebag­ai aset Pemda," jela­snya.

Dirinya menambahkan, keputusan nantinya ada di BPN, sehingga Pj. Bupati Lihadnya­na meminta agar kedua belah pihak bisa menerima apapun keput­usan itu. "Kita bawa ini ke BPN karena BPN yang me­miliki otorisasi atas itu. Oleh karena itu kita tunggu BPN yang segera akan meng­ambil keputusan itu, pada saat itu mari kita hormati keputus­an," imbuhnya.

Lihadnyana pun menga­jak warga Desa Pejar­akan untuk berdiskusi mencari jalan kelu­ar jika terdapat per­masalahan di Desa. "Kalau memang ada pe­rmasalahan silakan berdiskusi, kami terb­uka untuk melakukan komunikasi," pungkas­nya. (WAN)