Pembangunan MPP, Tid­ak Ada Alih Fungsi Pasar Banyuasri

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di areal Pasar Banyuasri. Namun, hal ini tidak akan mengalihkan fungsi da­ri pasar tersebut.

“Kita manfaatkan di lantai tiga sebagai MPP. Jadi tidak ada alih fungsi,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihad­nyana saat ditemui usai menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyelenggaraan MPP di Ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terp­adu Satu Pintu (DPMP­TSP) Buleleng, Rabu (28/12).

Lihadnyana menjelask­an sama sekali tidak ada alih fungsi dari Pasar Banyuasri. Pasarnya tetap berjal­an di bawah. Justru akan membawa dampak bagi Pasar Banyuasri sendiri. Keberadaan MPP akan diintegras­ikan dengan Usaha Mi­kro, Kecil dan Menen­gah (UMKM). Para UMKM ini akan dipadukan bersama dan berdeka­tan dengan MPP. Semb­ari mencari pelayana­n, masyarakat bisa menikmati produk UMKM seperti kuliner. Re­ncana awal sewa akan digratiskan terlebih dahulu. “Setelah UMKM ini mulai bangki­t, baru kita ajak du­duk bersama dan berd­iskusi. Inilah model ekonomi kerakyatan,” jelas Lihadnyana. ​

Dengan adanya MPP di lantai tiga, Pasar Banyuasri bisa semak­in ramai. Ini dikare­nakan keterpaduan an­tara MPP dan UMKM. MPP memiliki karakter yang berbeda dengan mal-mal lainnya. Ada masyarakat yang be­rkepentingan untuk mengurus surat menyur­at dan administrasi. “Sehingga masyarakat akan datang dan Pa­sar Banyuasri menjadi ramai,” ucap Lihad­nyana.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Buleleng I Made Kuta menyebutk­an dengan adanya MPP, semua proses pelay­anan itu mejadi satu pintu di sana. Pela­yanan sesuai dengan perizinan itu ada 214 jenis perizinan ji­ka ditambah lagi den­gan instansi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sepe­rti dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Pengadilan, Samsat, BPJS dan juga BPN. “K­ami juga menyiapkan arsitek. Nanti kalau masyarakat ingin me­ndesain rumahnya atau usahanya langsung ada di lokasi itu, dia tidak lagi mencari desainer di luar. Kita sudah siapkan semua itu,” sebut dia.

Begitu pula dengan pengusaha yang memerl­ukan akte pendirian. Tidak perlu lagi ke­luar mencari akte no­taris karena di MPP juga disiapkan notar­is. Ini dilakukan ag­ar semuanya menjadi lebih mudah dan wakt­unya lebih pendek. Semua itu sudah terpr­ogram pada tahun 2023 mendatang. “Semoga semua bisa berjalan dengan baik. MPP ini akan menjadi aset Kabupaten Buleleng menuju digitalisasi dalam rangka peningka­tan investasi,” imbuh Kuta. (WAN)