Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Made Agung, Ketum IKPNI Dukung dan Rekomendasikan Nama Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi

Denpasar (Atnews) - Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Saharto Sahardjo, SH. SpN, MBA mendukung dan merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah agar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Made Agung sebagai nama Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

IKPNI hadir untuk membangkitkan kembali jiwa kepahlawanan seluruh rakyat dan pimpinan nasional sebagai landasan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam pembangunan bangsa dan negara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Dalam terwujud visi "Terwujudnya bangsa dan negara yang mandiri, berkepribadian, bermanfaat dan berdaulat sesuai cita-cita para pendiri bangsa dan negara". Hingga 2022 telah tercatat 200 pahlawan nasional terdiri dari 185 pria dan 15 wanita.

Pahlawan Nasional, yang paling terbaru adalah Soeharto Sastrosoeyoso, Paku Alam VIII, Rubini Natawisastra, Salahuddin bin Talabuddin dan Ahmad Sanusi.

IKPNI terbentuk dari perjuangan Pahlawan Nasional dalam memperjuangkan, menegakkan, membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan yang diharapkan dapat dijadikan inspirasi dan teladan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai masyarakat adil, makmur dan Sentosa.

Dilandasi hal tersebut, maka pada Hari Pahlawan 10 November 1974, para istri pahlawan nasional diantaranya; Ibu Martadinata, Ibu Djuanda, Ibu Sjahrir, Ibu Wahid Hasyim dan Sekjen Departemen Sosial (saat itu) Ibu Rusiah Sardjono SH. mendirikan Ikatan Keluarga Pahlawan Indonesia (IKPI) yang dikukuhkan oleh Menteri Sosial, H.M.S Mintaredja, SH. 

IKPI merupakan wadah untuk menghimpun para anggota keluarga pahlawan nasional serta melestarikan nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan dalam masyarakat. Pada 21 November 1989, IKPI kemudian berubah menjadi Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) sesuai dengan perkembangan sosial kemasyarakatan.

Pada 2002, kepengurusan dilimpahkan kepada putra-putri pahlawan untuk terus dapat menjaga kelangsungan komunikasi antar keluarga dan terus membangun kebersamaan dalam menjaga kelangsungan kehidupan para keluarga pahlawan. 

Disamping itu juga selalu memberikan perhatian terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak menyimpang dari cita-cita pendirian negara seperti yang termaktub pada Mukaddimah UUD 1945, bangsa dan masyarakat yang adil, makmur dan bermartabat.

Tiga puluh lima tahun kemudian tepatnya tanggal 8 Maret 2009 lahir UU 20/2009 Ttg Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan. Lahirnya UU ini menimbulkan kewajiban formil bagi para ahli waris Pahlawan Nasional menjaga nama baik pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara, menjaga dan melestarikan perjuangan, karya, dan nilai-nilai kepahlawanan, dan menumbuhkan dan membina semangat kepahlawanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU tersebut.

Dengan adanya IKPNI, maka organisasi ini menjadi wadah bagi para ahli waris Pahlawan Nasional untuk melaksanakan amanah konstitusi tersebut.

"Dalam mengajukan nama jalan ini, agar tetap ikuti aturan dan prosesur yang ada. Kami sambut baik, beberapa daerah sudah terbentuk Korwil seperti Yogayakarta, Jatim dan Jabar segera akan dilantik. Sebaiknya Bali juga segera bentuk kepengurusan Korwil IKPNI Bali," kata Saharto Sahardjo di Denpasar, Jumat (5/5/2023).

Kedatangan Ketum IKPNI Saharto Sahardjo ke Bali disambut langsung oleh Ketua Yayasan Perpustakaan Bung Karno dan Pendiri Museum Agung Bung Karno IB Darmika Marhaen yang akrab disapa Gus Marhaen bersama Mantan Anggota DPD RI Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi yang akrab dipanggil Cok Rat. 

Cok Rat yang bersaudara dengan AA Puspayoga, politisi mantan Menteri Koperasi dan UMKM dan Wagub Bali yang istrinya I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si juga dikenal sebagai Bintang Puspayoga kelahiran 24 November 1968 dipercaya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo. 

Ia yang Mantan Bupati Badung dan Ketua DPRD Bali merupakan salah satu warih pahlawan nasional  I Gusti Ngurah Made Agung.

Dari catatan penganugrahan I Gusti Ngurah Made Agung sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 November 2015 adalah seorang Raja Badung VII yang gagah berani dan pantang menyerah membela kebenaran, keadilan dan negara. 

Dia bersama dengan masyarakat Badung berjuang habis-habisan melawan penjajah Belanda dalam perang Puputan Badung tahun 1906. 

Almarahum I Gusti Ngurah Made Agung lahir di Puri Agung Denpasar, 5 April 1876. Dia merupakan Putra dari I Gusti Gede Ngurah Pemecutan atau Ida Tjokorda Gde Ngurah Pemecutan. 

I Gusti Ngurah Made Agung gugur dalam Perang Puputan Badung melawan pasukan Kolonial Belanda 22 September 1906 dan mendapat gelar kehormatan Ida Betara Tjokorda Mantuk Ring Rana yang artinya raja yang gugur di medan perang. 

Selain seorang raja, I Gusti Ngurah Made Agung juga dikenal sebagai sastrawan. Karya yang ditulisnya di antaranya Kidung Loda, Geguritan Dharma Sesana, Geguritan Nengah Jimbaran, Geguritan Niti Raja Sesana dan Geguritan Purwasengara.

I Gusti Ngurah Made Agung sebagai pahlawan nasional agar diketahui publik dan anak-anak bangsa. Dalam mengenang perjuangannya sudah sepatutnya dijadikan nama jalan. Karena pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jelantik, dan I Gusti Ketut Pudja sudah dijadikan nama jalan, nama KRI, nama bandara maupun dalam gambar mata uang rupiah. 

Cok Rat juga sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Bali untuk masa bakti 2019-2024 mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ketum IKPNI Saharto Sahardjo ke Bali. 

Pertemuan itu dapat membangkitkan kembali semangat perjuangan banga Indonesia dalam menghadapi persaingan global tanpa melupakan jati diri termasuk perjuangan para pahlawan. 

Mereka telah berjuang mengorbankan jiwa raga demi Indonesia merdeka. Maka generasi penerus bisa menghargai perjuangan itu agar NKRI tetap utuh sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika. 

Meskipun saat ini bangsa Indonesia telah merdeka tetapi sebagai generasi penerus tidak boleh lengah. Sebagaimana harapan Presiden V Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC), Hj. Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam membuka Seminar Nasional  “Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru” pada Jumat 5 Mei 2023 di Hotel Trans Resort Bali yang akan dihadiri lebih dari 300 peserta dari berbagai disiplin ilmu dan komponen masyarakat.

Apalagi Ketum Saharto Sahardjo putra bungsu Pahlawan Nasional Dr Sahardjo yang Dr. Sahardjo, S.H. (26 Juni 1909 – 13 November 1963) adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia era Presiden Sukarno pada Kabinet Kerja I (10 Juli 1959–18 Februari 1960), Kabinet Kerja II (18 Februari 1960–6 Maret 1962), Kabinet Kerja III (6 Maret 1962–13 November 1963). Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan.

Saharjo merupakan tokoh penting dalam bidang hukum di Indonesia. Hasil buah pemikirannya yang penting adalah Undang-undang Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun 1947 dan Undang-undang Pemilihan Umum pada tahun 1953

Ia merupakan putra sulung dari Raden Ngabei Sastroprayitno, seorang pegawai dan abdi dalem di Keraton Surakarta. 

Sahardho menerima Satya Lencana Kemerdekaan atau gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 245 Tahun 1963, pada 29 November 1963. 

Sementara itu, Gus Marhaen memberikan tiga buah buku kepada Ketum IKPNI berjudul Bung Karno Penymbung Lidah Rakyat dan Kabinet Kerja dan Indonesia Menggugah.

Selain itu, Gus Marhaen juga memperkenalkan Museum Agung Pancasila berlantai lima untuk membuat 200 patung pahlawan nasional, prasasti. Khususnya Dr. Sahardjo terbuat dari kayu cendana. 

Sebanyak 200 patung pahlawan nasional itu akan ditempatkan pada lantai IV Museum Agung Pancasila dan diwakabkan kepada pemerintah sehingga ada pengelolaan secara berkelanjutan. 

Tak lupa, Gus Marhaen mengajak Ketum ikpni keliling museum dan memperkenakan benda peninggalan Presiden Sukarno sebagai Bapak Pendiri Bangsa. 

Sedangkan Ketum Saharto Sahardjo mengagumi pengelolan Museum Agung Bung Karno untuk wadah edukasi masa depan anak bangsa baik di sekolah hingga perguruan tinggi. 

IKPNI juga selalu aktif memberikan penyuluhan, sosialisasi terkait nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional. Termasuk rutin dilibatkan oleh pemerintah dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional. 

Dalam masa pandemi Covid-19, IKPNI rutin gelar Webinar kebangsaan. Kerjasama tersebut bisa terbangun dengan sehingga anak-anak muda tidak melupakan sejarah. 

Sebelumnya, Gus Marhaen dan Cok Rat menghadiri Halal Bihalal Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 di Jakarta, Senin (1/5).

Kehadirannya karena mendapatkan undangan dari Ketum Saharto Sahardjo dengan Ketua Panitia Miranda Diponegoro didampingi Sekretaris Margareth E. Lukas. (GAB/ART/001)