Wacana Larang Mendaki Gunung, Sae Tanju: Bukan Melarang, Regulasi Kuncinya

Denpasar (Atnews) - Ketua Forum Alumni (FA) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali I Ketut Sae Tanju mendukung wacana Gubernur Bali Wayan Koster menjaga kesucian Gunung di Bali.

Dengan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang turis mendaki gunung di seluruh Bali. Melarang yang dimaksud mungkin dengan memperjelas aturan dan syarat bagi pendaki. 

Pendakian dengan maksud Upacara Agama, kebutuhan penelitian, kegiatan olahraga dan kegiatan yang tidak melanggar kesucian dari Gunung tentu tidak dapat di larang. 

Ditambah lagi dengan adanya kewajiban bagi pendaki untuk menggunakan jasa Pemandu Pendakian yang telah tersertifikasi. Intinya kami mendukung keinginan Gubernur Bali untuk menjaga kesucian gunung di Bali.

"Kita perhalus lagi bahasa melarang dari Bapak Gubernur Bali, mungkin lebih sesuai menggunakan istilah mengatur,  selanjutnya perlu di tetapkan adalah siapa yang akan mengeluarkan izin pendakian dari setiap gunung yang ada di Bali," Sae Tanju yang juga Pengusaha Muda yang bercita-cita menjadi Gubernur Bali di Denpasar, Senin (12/6).

Begitu juga bagaimana teknis terbaik untuk memberikan edukasi kepada para pemandu pendakian sebagai "pengawas" para pendaki.

Para pendaki juga perlu dibuatkan perjanjian sebelum melakukan pendakian sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kesucian Gunung seperti tidak membuang sampah sembarang, berkata kasar dan berbuat asusila. 

Mari berfokus pada upaya menjadikan Gunung di Bali sebagai kawasan suci yang patut dijaga dan dilindungi kesuciannya.

Begitu juga dalam pengaturan daerah tambang galian C yang dekat dengan kawasan gunung.

"Maka dari itu kita dukung upaya menjaga kesucian. Bukan melarang, regulasi kuncinya. Termasuk kebutuhan pasir, itu kebutuhan pembangunan. Tetap harus jalan.. namun bagaimana regulasinya itu yang di jaga," ujarnya.  

Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali menyoroti rencana kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster berkenaan dengan rencana larangan naik gunung di Bali.

Mengingat hal itu tidak hanya berkaitan dengan kesucian Gunung  tapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat disekitarnya, maka Fraksi Partai Demokrat mengharapkan Gubernur Bali Koster mendengarkan pendapat masyarakat sekitarnya.

Dengan menugaskan Bupati/Walikota se-Bali untuk menjaring pendapat masyarakat dengan mengundang antara lain PHDI, MDA, Kepala Desa, Bendesa Adat, Tokoh-tokoh masyarakat dan Pemangku kepentingan yang ada disekitar gunung tersebut.

Upaya itu dalam mencegah ada kesan Gubernur Bali, pemimpin yang tidak mau mendengar opini atau pendapat masyarakat. 

"Mudah-mudahan penjaringan pendapat yang dilakukan oleh Bupati/Walikota se-Bali diperoleh satu sistem tata kelola pendakian gunung di Bali, yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra ketika Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 di Denpasar, Senin (12/6).

Sekaligus menyampaikan Pandangan Umum terkait dengan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, yang telah disampaikan pada hari Senin 5 Juni 2023 pada Rapat Paripurna ke 16 Masa Persidangan II Tahun sidang 2023.

Pada kesempatan itu hadir Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatma dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace).

Dengan demikian diharapkan tujuan untuk menjaga kesucian Gunung tercapai dan kepentingan masyarakat sekitarnya terakomodir demi kesejahtraan bersama, karena tidak perlu ada urbanisasi dan perekonomian bisa tumbuh di desa sekitar gunung tersebut serta pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk kegiatan yang tidak urgen.

Sementara itu, Wagub Cok Ace menegaskan larangan naik gunung belum ada dalam dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 4/2023 terkait dengan Prilaku wisatawan.                 

Untuk itu, pihaknya masih dikaji lagi. "Jadi kita masih menerima masukkan. Tapi intinya bahwa masyarakat Hindu khususnya di Bali menyakini gunung adalah tempat disucikan dan disakralkan," ujarnya. 

Oleh karena, fenomena akhir-akhir ini terjadi ini kan sudah kebablasan di Gunung mengadakan pesta bahkan di gunung telanjang di puncaknya lagi. 

"Ini tentu perlu pemikiran kita kedepan bagaimana satu sis pariwisata kita berjalan di sisi lain ke sakralan dan kesucian keyakinan umat di Bali tidak terganggu itu saja intinya. Oleh sebab itu SE 4 belum menentukan masalah itu," ujarnya. 

Ditanya soal guide dirugikan. "Justru kita carikan jalan keluarnya apakah ada bentuk pengaturan dan lain sebagainya. Ditunggu saja," harapnya. 

Wisatawan banyak yang menyukai? "Yaitu salah satu dari unsur-unsur yang kita pertimbangkan,"ungkapnya. (GAB/ART/001)