Cegah Proyek Mangkrak, DPRD Bali Dukung Pj Gubernur Tuntaskan  Sampah Gunakan Dana Pungutan Wisman

Denpasar (Atnews)  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Sang Made Mahendra Jaya dalam rangka mengenal lebih dekat, memudahkan koordinasi untuk melanjutkan pembangunan yang berjelanjutan. 

Pada kesempatan itu, DPRD bali juga menyampaikan beragam aspirasi mulai penanganan sampah, krisis air di Klungkung, jembatan roboh di Ubud dan Sidemen hingga persoalan dana hibah agar segera bisa realisasi. 

Acara itu dihadiri Ketua DPRD bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Suyasa, ST dan Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, S.IP.

Aspirasi juga disampaikan oleh Fraksi PDIP yakni I Dewa Made Mahayadnya (Ketua Fraksi), I Gede Kusuma Putra,I Made Budastra. Golkar yakni I Wayan Rawan Atmaja (Ketua) dan I Wayan Gunawan, PSI yakni Grace Anastasya Suryawidjaja serta Ketua Fraksi Gerindra I Ketut Juliarta.

DPRD Bali meminta Pj Gubernur Sang Made Mahendra Jaya agar segera menuntaskan persoalan sampah di provinsi itu dengan solusi yang paling tepat karena telah menjadi desakan dari masyarakat.

"Meskipun selama ini sudah ada sejumlah solusi untuk menangani sampah di Bali. Tetapi ternyata hasilnya belum tepat," kata Wakil Ketua II DPRD Bali I Nyoman Suyasa dalam acara koordinasi sekaligus silahturahmi antara eksekutif dan legislatif di DPRD Bali, Denpasar, Kamis (5/10).

Menurut Suyasa, penyelesaian masalah sampah ini menjadi penting karena sudah terjadi berlarut-larut dan aspirasi masyarakat mengenai persoalan sampah ini terus masuk.

Selain itu, Suyasa juga berharap agar segera diselesaikan perbaikan jembatan penghubung di wilayah Sidemen, Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung. 

"Ada tiga desa yang masyarakatnya terisolir tidak bisa ke Klungkung dan harus memutar ke jalan lain dengan jarak tempuh hingga 30 menit," ucapnya.

Aspirasi senada disampaikan Wakil Ketua III DPRD Bali Tjokorda Gede Putra Asmara Sukawati yang berharap supaya persoalan sampah ini bisa dituntaskan.

"Di desa-desa sebenarnya sudah ada TPS3R (tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle). Kami melihat masalah koordinasi yang masih perlu ditingkatkan," ujarnya.

Tjokorda Asmara juga mengingatkan bahwa pariwisata Bali sangat rentan dengan isu keamanan, bencana alam, dan penyakit sehingga penyelesaian masalah sampah ini sangat penting.

"Kami berharap Pj Gubernur dapat membawa Bali ke arah yang lebih baik, selain melaksanakan tugas pokok untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting," ucapnya.

Selain itu juga disampaikan sejumlah aspirasi dari fraksi-fraksi di DPRD Bali yang diantaranya menyoroti masalah air di Nusa Penida, masalah pencairan hibah, kemacetan di daerah wisata Ubud, hingga persoalan pendangkalan sungai di Tukad Badung dan sebagainya.

Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang memimpin acara koordinasi tersebut menegaskan DPRD Bali tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Penjabat Gubernur Bali.

"Intinya kami di sini seperti yang disampaikan semua fraksi, kami tetap solid dan kompak untuk kepentingan Bali serta 100 persen mendukung  kebijakan Penjabat Gubernur Bali," ucap Adi.

Ia juga mendukung kebijakan Pj Gubernur Bali dana dari hasil Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing (Wisman) Untuk Perlindungan kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, akan diberlakukan pada Februari 2024. 

Tepatnya pada 14 Februari 2024 yang merupakan Hari Valentine digunakan untuk penanganan bidang lingkungan, khususnya sampah. Apalagi rencana itu sudah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Jokowi. Selanjutnya dan itu juga digunakan untuk kebudayaan.

Selain itu, Ketua DPRD Bali juga mengingatkan Pj Gubernur Bali agar berhati-hati dalam melaksanakan proyek, khususnya dalam pembangunan LRT dari Bandara Ngurah Rai hingga Mengwi. 

Hal itu ditegaskan agar tidak mangkrak atau berhenti di tengah jalan. Dengan memastikan sumber pendanaan proyek secara pasti. Ia pun menyoroti mangkraknya proyek pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk yang sudah sempat di groundbreking oleg Gubernur Bali. 

Adi Wiryatama merasa khawatir masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah jika pelaksanaan proyek - proyek tidak tuntas atau mangkrak. 

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya terkait penanganan masalah sampah salah itu diantaranya pembiayaannya akan didapatkan dari pungutan wisatawan asing yang mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024.

"Saya sudah lapor ke Presiden terkait uang pungutan ke wisatawan asing dan ditekankan penggunaannya hanya untuk dua hal," katanya.

Mahendra Jaya mengatakan pungutan untuk wisatawan asing akan digunakan untuk dua hal yakni menyelesaikan masalah sampah dan untuk pelestarian budaya.

"Masalah sampah ini harus tuntas. Intinya saya selama menjadi Pj akan memperkuat visi dari Gubernur Bali sebelumnya. Saya akan melanjutkan, memperkuat dan melakukan penajaman," katanya.

Pihaknya juga akan fokus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Bali yang saat ini masih di angka 0,54 persen agar bisa nol persen, di samping terus menekan angka stunting di Provinsi Bali.

Pj Gubernur Bali mengharapkan penanganan kemiskinan ekstrim di Bali menjadi percontohan nasional dengan konsep "Ngrombo". Konsep kearifan lokal Bali itu sudah disampaikan pula kepada Presiden.

Dengan konsep tersebut dapat melibatkan semua pihak secara sukarela sehingga Bali bisa nihil dari kesmiskinan ekstrim. (GAB/ART/001)