Oleh I Gde Sudibya
Menyimak pidato politik Megawati Soekarnoputri, di hadapan peserta Rakernas PDI Perjuangan, Sabtu, 25 Mei 2024 di Ancol Jakarta Utara, menyimak Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024, Megawati berpendapat Indonesia memasuki masa kegelapan demokrasi.
Kegelapan demokrasi sebagai akibat dari spirit reformasi nyaris hilang begitu cepat, sehingga menurut Megawati telah terjadi anomali (kekacauan sosial politik) yang antara lain dipicu oleh: Pilpres dan Pileg, yang sarat ditandai kecurangan yang TSM.
Kedua, TNI dan Polri ditarik kembali dalam permainan politik kekuasaan, seperti Dwi Fungsi ABRI di masa Orde Baru.
Ketiga, hak kedaulatan rakyat dinodai oleh ambisi kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak menjamin proses Pemilu yang jurdil.
Ketiga, Mahkamah Konstitusi sebagai ganda terdepan penjaga kehormatan konstitusi, diintervensi (dikoyo-kuyo, bahasa Jawa), untuk kepentingan kekuasaan, menafikan, menganggap tidak ada pandangan kalangan: intelektual, masyarakat sipil dan kelompok masyarakat lainnya, yang menempatkan diri sebagai sahabat pengadilan.
Masa gelap demokrasi diperkirakan ke depan akan lebih kompleks, dengan risiko politik yang lebih tinggi (baca, kemungkinan otoritariannisme) dibandingkan dengan dengan era Orba, karena: "vested interest"sekarang lebih menyebar (terdistribusi), nikmat lukratif kekuasaan lebih menggiurkan, gerakan masyarakat sipil yang lemah, kontrol sosial parlemen yang "sekali tiga uang".
Tantangan bagi PDI Perjuangan dalam merespons krisis (kegelapan) demokrasi, dan mengambil peran kesejarahannya ke depan.
*) I Gde Sudibya,ekonom, pengamat ekonomi politik.