Proyek Living World dan Icon Mall, Publik Mempertanyakan Komitmen Dewan Kota Denpasar Melindungi Kepentingan Warganya

Dengan dibangunnya kedua proyek di atas, publik mempertanyakan: visi Dewan Kota (Wali Kota Denpasar dan DPRD Kodya Drnpasar) dalam penataan kota dalam perspektif jangka menengah dan jangka panjang. Melindungi kepentingan warga kota tentang semakin tingginya migrasi, kemacetan, terpinggirkannya UMKM lokal yang merupakan warga kota, lingkungan kota yang membuat warga menjadi terasing (allineated) dengan kotanya sendiri.

Pembangunan kota tidak sebatas naiknya investasi, tumbuhnya ekonomi, naiknya penerimaan pajak, tetapi "human cost" bagi warga kota harus diperhitungkan. Kemacetan lalu lintas, terggusurnya UMKM lokal karena kalah dalam persaingan, semakin derasnya penduduk pendatang yang mendesak kesempatan kerja pekerja lokal. Munculnya lingkungan perkotaan, yang tidak seluruhnya cocok -tune in- dengan budaya Bali.

Dewan Kota Denpasar mesti belajar dalam pengelolaan kota dengan wajah kemanusiaan, seperti yang dilakukan pemerintah kota Berlin Jerman, factory out let besar hanya bisa dibangun di luar kota, dan tidak mengganggu dan menyaingi UMKM lokal  di tengah kota yang merupakan warga kota. Dewan Kota:  Florence ( Italia) dan juga Dewan Kota Budapest (Hongaria,) memberikan perlindungan ketat  bagi kepentingan pasar UMKM lokalnya, dari perusahaan besar, melalui pengaturan ruang perkotaan dan perlindungan UKKM lokal.

Dewan Kota: Copenhagen (Denmark), Stocklom (Swedia) melakukan hal yang sama, melalui perencanaan dan pengaturan ruang yang ketat untuk tujuan kemanusiaan warga kota: kemacetan, lingkungan yang kumuh, terlindunginya UMKM, migrasi yang relatif terkendali, berbasis penegakan hukum tanpa kompromi.

_{*) I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 - 2004}.