KPU Buleleng Telah Menyelesaikan Coklit Pemilih Pilkada 2024, 100 Persen

Buleleng (Atnews) - Komisi Pemilihan Umum(KPU) Buleleng menggelar rapat  evaluasi pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian(Coklit) dihadiri Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Ketua Bawaslu Buleleng I Kadek Carna Wirata, Kadis Dukcapil Buleleng Made Juartawan, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Hendra Setiawan, di Kantor KPU Buleleng, Jumat (19/7/2024) sore."

Ketua KPU Bali Lidartawan mengatakan, sejauh ini coklit sudah berjalan 100 persen di seluruh kabupaten/kota yang ada dan ditarget rampung pada 24 Juli 2024.

Dari sisa waktu yang tersedia itu, pihaknya meminta untuk komisioner KPU di seluruh Bali, melakukan rapat evaluasi agar data yang didapat benar-benar akurat sebelum nantinya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurutnya dari proses coklit yang telah dilakukan, paling banyak kendala ditemukan terkait masalah kependudukan. Dimana, ada ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda atau dimiliki oleh dua orang. Kemudian ada permasalah terkait status kependudukan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berubah menjadi WNI.

‘’Seluruh PPK dan PPS agar kembali mendata. Yang meninggal segera dibuatkan akta kematian, yang ada ganda-ganda itu diselesaikan,’’ ungkap Lindartawan."

 Selain masalah kependudukan, dalam coklit yang dilakukan banyak alamat dan orang dari data tidak ditemukan. Namun, mereka harus tetap masuk dalam daftar pemilih. Hal itu merugikan, sebab, mereka juga bisa mengurangi angka dari partisipasi pemilih. Selain itu, hal itu juga ditakutkan menjadi potensi kecurangan.

Ketua KPU Kabupaten Buleleng Komang Dudhi Udiyana menjekaskan, pihaknya telah merampungkan tahapan coklit data pemilih Pilkada 2024. Dari coklit yang dilakukan, sebanyak 595.777 daftar pemilih telah selesai di coklit.

Komang Dudhi Udiyana menyebutkan, selain data Tidak Memenuhi Syarat(TMS) juga ditambahkan pemilih baru yang sudah memiliki hak suara dalam Pilkada 2024 ini. Dudhi menyebut dalam pembahasan data pemilih juga dibahas terkait sejumlah persoalan yang ditemukan. Seperti ditemukannya WNA dalam data pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama yang dimiliki dua orang berbeda, maupun satu orang warga memiliki dua NIK.

“Persoalan yang ditemukan Pantarlih dan PPS, PPK di lapangan saat proses coklit dibahas, seperti persoalan administrasi kependudukan NIK ganda atau satu orang punya dua NIK. Nanti akan ditindaklanjuti Disdukcapil sebagai pemegang kewenangan,” terang Dudhi.

Dudhi menyebut data pemilih hasil coklit masih bersifat dinamis, meskipun sudah tuntas dilakukan 100 persen. Pengurangan dan penambahan data pemilih masih memungkinkan terjadi, sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 pada September mendatang.

Kepada wartawan, Kepala Disdukcapil Buleleng, Made Juartawan mengatakan persoalan administrasi kependudukan yang ditemukan dari hasil coklit, selanjutnya akan dikaji terlebih dahulu. Dia juga menegaskan kemungkinan NIK ganda terjadi pada keluaran KTP lama sebelum pemberlakuan E-KTP.

“Kalau KTP elektronik kami yakini tidak mungkin ada ganda. Tapi kemungkinan ada dua NIK karena sudah memiliki E-KTP dan juga KTP lama. Dan itu memang belum bersih datanya. Itu nanti kami cek dan kaji dulu. Kalau memang benar ada, tentu kami akan perbaiki,” ujar Juartawan. (WAN)