Banner Bawah

Kebijakan Berkeadilan: Renungan Untuk Para Pemimpin

Admin - atnews

2024-09-10
Bagikan :
Dokumentasi dari - Kebijakan Berkeadilan: Renungan Untuk Para Pemimpin
Ilustrasi Yudistriha Menjawab Pertanyaaan Yaksha (ist/Atnews)

Oleh Ketut Budiasa
Seorang sahabat yang pernah mendapat pendidikan Lemhanas, memperkenalkan kepada saya istilah baru: TPKB (Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan) yang konon dia dapatkan saat ikut pendidikan di Lemhanas. Intinya adalah seorang pemimpin yang memiliki kewenangan membuat keputusan harus memiliki basis kompetensi dan kesadaran agar kebijakan yang ditetapkan mempertimbangkan semua aspek secara holistik, adil, transparan, dan tidak berpihak. 

Hal ini penting agar seorang pemimpin dapat memenangkan keadilan di atas rayuan dan godaan untuk memihak yang pasti sangat sering muncul. Ada saudara, teman, kelompok yang memiliki kedekatan kultural, kedekatan soroh, klan, suku, daerah dan lain-lain yang menggoda untuk diberikan manfaat lebih. Ini dilema lazim yang dialami seseorang yang memiliki kewenangan.
  
Apa yang disampaikan oleh sahabat saya itu adalah teori manajemen modern. Jauh sebelum teori TPKB itu muncul, Itihasa Hindu sudah mengajarkan pentingnya etika keadilan bagi seorang pemimpin. Ketika 4 saudara pandawa tewas di tepi danau, Yudistira sebagai satu-satunya yang hidup harus menjawab pertanyaan yang diajukan secara gaib oleh Yaksha yang mengaku telah membunuh Bima, Arjuna, Nakula dan Sahadewa. Setelah Yudistira menjawab semua pertanyaan, Yaksha mengijinkannya untuk memilih 1 dari 4 saudaranya untuk dihidupkan kembali. Yudistira, setelah berpikir sejenak, menjawab bahwa ia meminta Sahadewa. 

Suara gaib Yaksha rupanya tidak puas dengan jawaban Yudistira lalu bertanya "mengapa kau pilih Sahadewa, wahai Yudistira. Mengapa tak kau pilih Arjuna yang perkasa atau Bima yang memiliki kekuatan 1000 gajah?". Benar. Bila hanya mempertimbangkan kepentingan pribadinya, Yudistira harusnya memilih Bima atau Arjuna. Selain kuat dan perkasa, dua-duanya adalah saudara kandung satu ibu, anak-anak Kunti. Tapi rupanya Yudistira lebih mementingkan keadilan diatas pertimbangan pribadi. "Wahai engkau yang bersuara gaib, aku memiliki dua Ibu, Kunti dan Madri. Aku adalah putra Kunti dan aku masih hidup. Aku memilih Sahadewa demi keadilan, agar ada anak dari ibuku Madri yang hidup. Aku mencintai Arjuna, aku membutuhkan Bima, tapi aku lebih memilih adil". Lalu tiba2 Dewa Yama, dewa kematian, muncul dari langit. Rupanya dialah yang menguji keteguhan hati Yudistira dalam menjalankan Dharma. Dia puas, lalu menghidupkan 4 Pandawa. 

Baik TPKB maupun kisah Itihasa diatas sesungguhnya memberikan pesan yang sama: keadilan. Prinsip keadilan itulah yang harus terpenuhi sebelum hal-hal lainnya, karena kebijakan apapun yang dibuat bila tidak memenuhi aspek keadilan akan melukai perasaan masyarakat. Itu sekaligus ujian dan barometer kualitas seorang pemimpin. 

Seorang presiden, misalnya. Setelah melalui kampanye dan pemungutan suara yang ketat, ia dinyatakan terpilih. Peta dukungan disiarkan di TV-TV nasional, bahwa ia menang di daerah A, kalah telak di daerah B. Ia juga dekat dengan gubernur daerah C dan pernah bersaing urusan percintaan saat muda dulu dengan seseorang yang sekarang menjadi gubernur provinsi D. Semua variabel dan peristiwa tersebut tidak boleh mempengaruhi kebijakannya dalam merencanakan pembangunan atau bantuan ke daerah.

Seorang pejabat kementrian atau lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan anggaran, bisa mengalami dilema yang sama. Ia bisa memiliki kedekatan personal dengan pimpinan instansi dibawahnya, atau sebaliknya pernah memiliki sejarah buruk dengan salah satu pimpinan instansi yang ada dibawah kewenangannya. Hal-hal tersebut tidak boleh mendrive kebijakannya sebagai seorang pejabat negara, melakukan penganggaran menggunakan dana APBN. Hal ini tentu tidak berlaku saat ia ingin membagikan singkong hasil kebunnya sendiri. Ia boleh dan sah saja menakar sesuai kedekatan pribadinya. 

Tidak semua pejabat memiliki kesempatan ikut pendidikan Lemhanas. Tapi sesungguhnya prinsip keadilan adalah common sense. Dan bagi pejabat Hindu, harusnya kisah dan semangat ajaran Itihasa bukan sesuatu yang asing. Tapi kadang kala, problem kita bukanlah problem pegetahuan, tapi masalah daya tahan. Tau mana yang baik dan mana yang tidak baik, tapi tidak cukup kuat untuk menahan godaan. Pasangan yang selingkuh, pejabat yang korup, pemegang kewenangan yang tidak adil, bukanlah mereka yang gagal mengetahui, tapi gagal mengendalikan diri. Dan, itu adalah cermin kualitas personal seseorang. 

*) Penulis, I Ketut Budiasa, ST,.MM

Baca Artikel Menarik Lainnya : Wagub Cok Ace Minta  Anggota PHRI Bali Implementasikan  Pergub 

Terpopuler

Nuanu Menetapkan Pura Beji Dalem Segara sebagai Pura Kawasan, Pelestarian Budaya Bali

Nuanu Menetapkan Pura Beji Dalem Segara sebagai Pura Kawasan, Pelestarian Budaya Bali

545 Personel Gabungan Amankan IBTK 2026, Didukung CCTV dan Sistem Informasi Terpadu

545 Personel Gabungan Amankan IBTK 2026, Didukung CCTV dan Sistem Informasi Terpadu

POM MIGO KAORI

POM MIGO KAORI

KPU Kota Denpasar Pastikan Tak Ada Pemilih Terlewat dalam Pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026

KPU Kota Denpasar Pastikan Tak Ada Pemilih Terlewat dalam Pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026

Putri Koster Yakin 85% Program Desa Terwujud dengan Kinerja Kader yang Serius

Putri Koster Yakin 85% Program Desa Terwujud dengan Kinerja Kader yang Serius

Lestarikan Seni Budaya Bali, Gubernur Koster Hadiah Rp 50 Juta untuk Dua Sanggar Seni Tari dan Tabuh di Buleleng

Lestarikan Seni Budaya Bali, Gubernur Koster Hadiah Rp 50 Juta untuk Dua Sanggar Seni Tari dan Tabuh di Buleleng