Libur Tahun Baru 2025, Macet hingga Banjir, Ancaman Citra Bali?
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Advokat Gede Pasek Suardika (GPS) Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang juga Mantan Ketua Komisi III DPR dan Anggota DPD RI mengungkapkan, kondisi Pulau Dewata belum masuk liburan tahun baru 2025 tetapi nuansa Bali akan mengalami krodit sudah mulai tampak nyata.
"Macet, banjir, sampah dan semrawut seakan menjadi satu kesatuan menu yang dihidangkan Bali kepada para wisatawan," kata GPS di Denpasar, Sabtu (14/12).
Baginya, pariwisata seakan autopilot diluar urusan penerimaan Pajak Hotel dan Restaurant (PHR). Pemerintah seperti gamang, aparat penegak hukum (APH) seperti Polantas tidak ada di jalan. Seakan Polantas hanya terlihat di sirene patwal menyibak kemacetan dan di kantor pengurusan SIM saja.
Masalah sudah terungkap oleh para netizen yang ada di lapangan dan kini tinggal gerak cepat pemangku kepentingan mengambil langkah berani, cepat dan tegas agar jangan libur akhir tahun ini malah melahirkan traumatik para wisatawan yang ingin berlibur. "Jangan sampai wisatawan berlibur malah lembur di jalanan bukan di tempat wisata," ujarnya.
GPS pun menyebut overload kendaraan sudah nyata perlu solusi baik urusan plat DK atau Non DK. Sudah harus aturan tegas semua unit usaha mobil di Bali wajib pakai plat DK.
Hal itu juga urusan PKB dan BBNKB yang juga untuk biaya pemeliharaan jalan dan lainnya. Mereka pakai fasilitas jalan untuk usaha di Bali masak bayar pajaknya di luar Bali. "Tegas tidak bisa ditawar. Jika pemerintah takut maka sebaiknya punya rasa malu," tegasnya.
Sedangkan, tarif Taxi Online yang terlalu murah dan tidak dibedakan antara warga lokal dengan wisatawan telah membunuh dunia transportasi pariwisata Bali yang sejak dulu berjalan baik.
Menumpuknya semua di Bali Selatan membuat kemacetan yang akut tanpa solusi. Sampai sekarang tidak ada sosialisasi rekayasa lalu lintas menyambut liburan akhir tahun 2024.
Begitu juga, kesiapan tempat kuliner, pasar oleh - oleh untuk mandiri menyiapkan lahan parkir belum teratasi. Jangan sampai kejadian macet total terjadi lagi.
Jika terjadi maka para pemangku kepentingan harus berhenti dan dipecat. Karena percuma rakyat menggaji mereka tetapi sesuatu yang sudah bisa diketahui masalahnya tidak juga diatasi. Sebab citra Bali sebagai taruhannya;
Ada beberapa skema yang harus dilakukan tetapi itu semua perlu payung hukum untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka wakil rakyat dan eksekutif harus kerja keras menyiapkan agar para pelaksana lapangan bisa bergerak ada payung hukumnya.
Diluar itu, urusan banjir dengan skema manajemen air hujan harus juga dituntaskan. Begitu juga kabel - kabel semrawut (paselengkat) yang makin parah di kawasan pariwisata. Bahkan kemarin bus Bali United terjebak kabel paselengkat dan tidak jelas siapa instansi yang harus bertanggung jawab.
Soal kabel yang semrawut ORI Bali juga sudah meminta Pemda membentuk tim kerja dalam melayani pengaduan masyarakat.
"Ayoo segera lakukan langkah nyata dan disosialisasikan. Jangan hanya sibuk menikmati PHR tanpa memperhatikan sumber mata airnya," pungkasnya. (GAB/001)
"Macet, banjir, sampah dan semrawut seakan menjadi satu kesatuan menu yang dihidangkan Bali kepada para wisatawan," kata GPS di Denpasar, Sabtu (14/12).
Baginya, pariwisata seakan autopilot diluar urusan penerimaan Pajak Hotel dan Restaurant (PHR). Pemerintah seperti gamang, aparat penegak hukum (APH) seperti Polantas tidak ada di jalan. Seakan Polantas hanya terlihat di sirene patwal menyibak kemacetan dan di kantor pengurusan SIM saja.
Masalah sudah terungkap oleh para netizen yang ada di lapangan dan kini tinggal gerak cepat pemangku kepentingan mengambil langkah berani, cepat dan tegas agar jangan libur akhir tahun ini malah melahirkan traumatik para wisatawan yang ingin berlibur. "Jangan sampai wisatawan berlibur malah lembur di jalanan bukan di tempat wisata," ujarnya.
GPS pun menyebut overload kendaraan sudah nyata perlu solusi baik urusan plat DK atau Non DK. Sudah harus aturan tegas semua unit usaha mobil di Bali wajib pakai plat DK.
Hal itu juga urusan PKB dan BBNKB yang juga untuk biaya pemeliharaan jalan dan lainnya. Mereka pakai fasilitas jalan untuk usaha di Bali masak bayar pajaknya di luar Bali. "Tegas tidak bisa ditawar. Jika pemerintah takut maka sebaiknya punya rasa malu," tegasnya.
Sedangkan, tarif Taxi Online yang terlalu murah dan tidak dibedakan antara warga lokal dengan wisatawan telah membunuh dunia transportasi pariwisata Bali yang sejak dulu berjalan baik.
Menumpuknya semua di Bali Selatan membuat kemacetan yang akut tanpa solusi. Sampai sekarang tidak ada sosialisasi rekayasa lalu lintas menyambut liburan akhir tahun 2024.
Begitu juga, kesiapan tempat kuliner, pasar oleh - oleh untuk mandiri menyiapkan lahan parkir belum teratasi. Jangan sampai kejadian macet total terjadi lagi.
Jika terjadi maka para pemangku kepentingan harus berhenti dan dipecat. Karena percuma rakyat menggaji mereka tetapi sesuatu yang sudah bisa diketahui masalahnya tidak juga diatasi. Sebab citra Bali sebagai taruhannya;
Ada beberapa skema yang harus dilakukan tetapi itu semua perlu payung hukum untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka wakil rakyat dan eksekutif harus kerja keras menyiapkan agar para pelaksana lapangan bisa bergerak ada payung hukumnya.
Diluar itu, urusan banjir dengan skema manajemen air hujan harus juga dituntaskan. Begitu juga kabel - kabel semrawut (paselengkat) yang makin parah di kawasan pariwisata. Bahkan kemarin bus Bali United terjebak kabel paselengkat dan tidak jelas siapa instansi yang harus bertanggung jawab.
Soal kabel yang semrawut ORI Bali juga sudah meminta Pemda membentuk tim kerja dalam melayani pengaduan masyarakat.
"Ayoo segera lakukan langkah nyata dan disosialisasikan. Jangan hanya sibuk menikmati PHR tanpa memperhatikan sumber mata airnya," pungkasnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Presiden Jokowi: Investasi Kilang Minyak Membuka Lapangan Kerja
