Sambut 2025; Bali Macet, Pj Gubernur Minta Aparat Tindak Tegas Pelanggaran
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Kemacetan Pulau Dewata tengah menjadi sorotan publik dan ramai diperbicangkan netizen baik dalam media sosial hingga obrolan group-group Whatshapp menjelang Tahun Baru 2025.
Bahkan kemacetan parah terjadi di Kawasan Pariwisata Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Senin (30/12/2024).
Kondisi tersebut membuat para pengendara yang terjebak selama berjam-jam merasa frustrasi, sejumlah media sosial juga tersebar kondisi kemacetan tersebut.
Selain itu, pihak kepolisian yang bertugas juga penuh kerja keras menyadarakan pengendara yang bandel.
Beragam masalah itu muncul diperbincangkan baik pengendara yang tidak disiplin ikuti aturan, menjamurnya kendaraaan plat luar daerah, parkir liar hingga parkir di badan jalan. Belum lagi usaha-usaha uang tidak memiliki lahan parkir yang memadai.
Hal itu pun direspon dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang digelar di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12).
Dalam Musrenbangnas tersebut, Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan arahan langsung, didampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, serta segenap Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Untuk itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.
"Intinya, ada pelanggaran jangan dibiarkan. Pelanggaran tidak boleh dibiarkan, nanti mereka anggap yang salah itu benar, harus dilakukan penindakan dari persuasif sampai proses hukum," ujarnya.
Ketika ditanyak soal kendaraan yang parkir di badan jalan. Pj Gubernur pun meminta aparat penegak hukum melakukan Tilang atau Tipiring. Begitu juga soal kendaraan plat luar daerah dari usaha-usaha yang bergerak di Bali.
Mahendra telah meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan. "Himbauan sudah terus dilakukan, dan ketika ada yang melanggar, saya minta aparat untuk menindak," tegasnya.
Bahkan untuk angkutan online plat luar Bali tidak boleh. "Sudah saya sampaikan saat bertemu dengan aplicator," ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, SH., S.I.K., M.Si, pihak kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas dengan melibatkan sejumlah personel di lokasi-lokasi yang rawan macet, seperti kawasan wisata, jalan utama, dan bandara.
"Menjelang pergantian tahun ini, kami sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Kami akan melakukan rekayasa lalu lintas, membuka jalur alternatif, serta menambah pos pengamanan di titik-titik rawan kemacetan," ujar Kapolda Bali.
Kapolda juga menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas. Selain itu, Kapolda mengimbau kepada masyarakat yang akan merayakan Tahun Baru untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memilih waktu yang tepat, serta menggunakan transportasi umum untuk mengurangi volume kendaraan pribadi.
Dengan langkah-langkah ini, Kapolda Bali berharap agar perayaan Tahun Baru di Bali bisa berlangsung aman dan lancar tanpa menimbulkan kemacetan yang signifikan, sehingga masyarakat dapat menikmati liburan dengan nyaman.
Sementara itu, Advokat Gede Pasek Suardika (GPS) Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang juga Mantan Ketua Komisi III DPR dan Anggota DPD RI memberikan catatan quality tourism di Bali pada akhir Tahun 2024 dalam menyambut Tahun Baru 2025.
Menurutnya, quality tourism di Bali makin menjauh yakni macet, sampah, banjir, kabel semrawut, arsitektur bangunan Bali makin pudar, alih fungsi lahan tidak terkendali, demografi penduduk Bali makin terjepit, masalah lalat di Kintamani tidak terpecahkan, kurang penyebaran pusat keramaian akomodasi wisata, budaya Bali makin luntur, hutan makin dibabat, banjir bandang mengancam.
Bahkan SDM Bali terpaksa bekerja ke luar negeri dan orang luar kerja di Bali. Pengaturan SDM Bali antara kegiatan adat dan industri jasa pariwisata makin rumit serta daya dukung air terbatas, intrusi air laut meluas, belum lagi kasus bunuh diri di daerah Bali tertinggi se-Indonesia.
Penerbit panduan perjalanan asal Amerika Serikat, Fodor, merilis 15 destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi di 2025. Bali masuk dalam daftar tersebut bersama Barcelona, Venice dan Tokyo.
Selain itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah menyebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Bali, ada sejumlah masalah serius dalam perizinan usaha bagi perusahaan asing.
Hal itu disampaikan ketika kuliah umum di Universitas Udayana, turut hadir sivitas akademika dan para calon kepala daerah di Pulau Dewata, Kamis (21/11).
"Setelah kita identifikasi bersama, maka semua harus gotong royong menuntaskan semua problem problem tersebut. Akhir tahun saatnya refleksi dan awal tahun depan paling lambat sudah beraksi," kata GPS di Denpasar.
Bali masih tetap memiliki potensi keindahan dimana budaya alam dan manusianya berinteraksi dengan indahnya. "Mari tuntaskan tantagan yang ada," imbuhnya.
Sementara itu, cuplikan film Memijak Jiwa (Stepping on Souls)", we delve into the soul of Jiwa Garden in Bali, hanyalah memotret keluhan bagaimana Bali semakin rusak dan jauh dari jati dirinya.
"Umpatan keluhan dan keputusasaan terlontar setiap hari setiap saat di medsos," tuturnya.
Bali seakan tidak ada yang mengendalikan (Autopilot). Dia berjalan begitu saja tanpa arah menuju kehancuran. Alamnya hancur, bentang alamnya berubah, manusianya stres hingga masuk level tertinggi bunuh diri di Indonesia, lahannya dijarah dengan iming-iming dollar, banyaknya oknum aparat menjadi keparat.
"Jangan lagi bicara macet, banjir, semrawut kabel, pabrik narkoba, Bule kere berulah dan yang sejenisnya sudah jadi keseharian dirasakan warga," ungkap GPS.
Pemimpinnya bicara indah - indah menceritakan sebagai pejuang Bali, tetapi dibawah meja sibuk memasukkan upeti untuk pribadi.
Betapa korupnya pejabat dan aparat membuat jalur kewenangan dan pelayanan fast track dan normal dengan hitungan sogokan. Sampai ada penterjemah bahasa asing yang malu menterjemahkan permintaan oknum tersebut dan memilih resign karena menunjukkan betapa borok prilaku bangsanya.
Jika di Bali tidak ada yang berani keras dan tegas, maka Bali akan menjadi arena pertarungan para pemodal mencari untung, pejabat korup yang berkolusi dengan investor, serta rakyat yang makin kehilangan akses kesejahteraan oleh serbuan pendatang yang datang berjaringan.
Manusia Bali dilemahkan secara kualitas SDM, dilemahkan dalam akses dunia kerjanya, dilemahkan dalam sistem sosialnya, dilemahkan di berbagai bidang karena hanya diberikan bidang yang di jalanan bukan yang di pengambil kebijakan usaha.
Hanya gerakan kesadaran yang bisa meredam dan mengerem menuju kehancuran di masa depan. Melihat Bali undercover sangat mengerikan bagi warga Bali.
Stigma, Warga Bali sibuk beritual, investor sibuk mencari untung makin menguat. Karena ada oknum yang melindungi dan berbagi untuk kenikmatan dirinya dengan merusak Bali.
"Salah investor? Ya tentu tidak. Mereka tidak salah. Investor itu mazhabnya adalah datang dimana uang berputar cepat dapat untung. Dimanapun. Di seluruh dunia, termasuk Bali," bebernya.
Warga Bali yang mudah jual tanah, pejabat yang mudah disuap, aparat yang mudah jadi budak investor, masyarakat yang cuek tidak peduli, dan sejenisnyalah yang membuat kehancuran Bali itu makin cepat.
Jika dikelola dengan baik, sistem yang baik maka investor juga akan senang karena mendapatkan keuntungan jangka panjang. Tetapi mereka juga tidak menolak ketika selesai dengan suap. Karena itu lebih cepat kembali modal dan meraup untung.
"Sebagai orang Indonesia dan bekerja sebagai penterjemah Saya malu, korupnya sudah terang-terangan tanpa memikirkan nama baik kita sebagai bangsa. Saya yang malu menterjemahkan dengan investornya dan akhirnya memilih resign. Karena sudah hampir merata begitu. Di negara mereka tidak ada pola begitu," ungkap salah satu rekan anak GPS yang mahir berbahasa Russia.
Saat ini film tersebut mencoba menguak kerusakan Bali, karena Bali sekarang autopilot. Pejabat hanya memikirkan pendapatan daerah untuk bisa dijadikan bahan berbagi sebagai sosok penderma kepada rakyatnya. Tetapi urusan masalah biarkan secara alami selesai atau berkembang begitu saja.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) mengaku tetap optimis meskipun kepariwisataan Bali menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Beragam masalah tengah menggerogoti pariwisata baik kemacetan sebagai akibat terbatasnya infrastruktur penunjang transportasi, drainage tersumbat dan banjir.
Begitu juga penanggulangan sampah, maraknya pelanggaran usaha dan masalah soal keimigrasian oleh wisatawan asing yang menyalahi aturan dan berperilaku ugal-ugalan, pembangunan yang keluar dari kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diterapkan, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan segala persoalan secara komprehensif.
Hal tersebut menjadi notulensi yang diungkapkan oleh moderator sekaligus Akademisi Undiknas Prof. Dr. IB. Raka Suardana, MM. dalam diskusi “Rembug Wisata menuju Pariwisata Bali yang berkelanjutan” yang diinisiasi oleh AMPB.
Acara itu dibuka Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa SE yang juga Ketum NCPI mendapat dukungan penuh pengusaha Pariwisata senior dan pemilik Owner Bounty Crouise Gede Wirata di atas Kapal Wisata Bounty Crouise milik menuju Pulau Nusa Penida, Sabtu (28/12).
Acara itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun dan narasumber Dewan Penasehat AMPB Dr. Panudiana Khun, MM., Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali Agus Maha Usadha yang juga WKU KADIN Bali, Anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Nasdem I Nengah Senantara, SE., MM., Direktur BTDC Nusa Dua Ir. Made Mandra, Owner Bounty Crouise Gede Wirata dan Pengamat kebijakan Publik Ketut Ngastawa SH, MM.
Menurut Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI), WKU KADIN Bali Agus Maha Usaha, konsep pariwisata Bali sejatinya harus mempertimbangkan kembali tujuan akhir Pariwisata Bali bağı kesejahteraan masyarakat Bali itu sendiri, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan mengacu pada konsep Budaya Bali yang menghormati budaya dan lingkungan, memastikan keberlanjutan sektor pariwisata, melibatkan dan mensejahterakan masyarakat Bali yang menjadi pelaksana darı tanggung jawab Tri Hita Karana.
Untuk menyikapi pariwisata Bali ke depan jika dilihat dari sisi investasi dan perekonomian harusnya mengacu pada perkembangan ekonomi global tentunya saat ini kita harus merefleksi “What We gonna do next year?”, dengan terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat tentunya harus dibaca bahwa Amerika sedang giat-giatnya untuk menarik investasi agar masuk ke negara tersebut.
Hal itu tentunya berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian tanah air, namun Presiden terpilih Prabowo Subianto mewanti-wanti bahwa “We have to be tight up” artinya kita harus melangkah lebih wise dan bijak dalam mendesign K
keuangan usaha, mestinya betul-betul mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.
“Bali dengan saat ini memiliki kurang lebih 5 juta visitors dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5.43 persen diprediksi pertumbuhan tahun depan tidak lebih dari angka tersebut, tentunya peranan investasi luar untuk menjaga pertumbuhan sangatlah dibutuhkan namun disatu sisi ada kegalauan terkait realita Di lapangan sehingga sangat diperlukan peran lebih real Pemerintah menjaga keseimbangan pertumbuhan pengusaha pariwisata Bali.
Agus juga mengingatkan bahwa semestinya Konsep Tri Hita Karana tidak lagi menjadi sekedar filosofi semata, namun sudah harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Adanya model-model bisnis baru di bidang F&B development akomodasi ke depan dengan capital dan investasi besar tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi SDM pariwisata Bali, jadi mau tidak mau kita harus memetakan serta menata kembali kesiapan sektor kepariwisataan Bali,” terang Agus.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Panudiana Khun, MM dan Politikus Bali, I Nengah Senantara sepakat bahwa Bali akan tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan berbasis budaya dan alam dan menolak wacana penerapan wisata halal serta terbuka untuk penggunaan teknologi modern dalam penanganan sampah di Bali seperti di negara maju.
Namun Analis Kebijakan Publik Ketut Ngastawa SH. MH menyoroti terkait kebijakan penanganan sampah di Bali yang tidak pernah tuntas yang mungkin terjadi karena ketidaksiapan infrastruktur.
“Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah kini menjadi kabupaten terbaik dalam Penanganan sampah di Indonesia padahal justru mereka pernah mengunjungi dan memuji TPS-3R Desa Adat Seminyak beberapa tahun silam saat melakukan kunjungan ke Anggota DPD RI Mangku Pastika,” tutur Ngastawa.
Cuma masalahnya karena daya terbatas dan perlu 26 ribu watt untuk mesin yang memproses sampah agar optimal kerjanya. Dan hal tersebut tidak pernah direstui anggarannya oleh PLN.
Terkait adanya pelanggaran oleh Warga Negara Asing baik dalam Ke Imigrasian atau usaha yang dilakukan menyalahi aturan yang ada maka diperlukan "law enforcement" untuk menjaga dampak lebih lanjut terhadap Pariwisata Bali maka diperlukan kesepakatan dan usaha bersama sama dengan dukungan yang sama pula suatu "Goodwill" dan "Political Will" dari pemerintahan yang baru.
Sedangkan, Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa SE memastikan bahwa notulensi dari diskusi "Rembug Wisata" akan diberikan kepada Penjabat (PJ.) Gubernur Bali dan Gubernur Bali Terpilih untuk menjadi bahan kajian dan rekomendasi demi perbaikan Pariwisata Bali di masa depan. (GAB/001)
Bahkan kemacetan parah terjadi di Kawasan Pariwisata Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Senin (30/12/2024).
Kondisi tersebut membuat para pengendara yang terjebak selama berjam-jam merasa frustrasi, sejumlah media sosial juga tersebar kondisi kemacetan tersebut.
Selain itu, pihak kepolisian yang bertugas juga penuh kerja keras menyadarakan pengendara yang bandel.
Beragam masalah itu muncul diperbincangkan baik pengendara yang tidak disiplin ikuti aturan, menjamurnya kendaraaan plat luar daerah, parkir liar hingga parkir di badan jalan. Belum lagi usaha-usaha uang tidak memiliki lahan parkir yang memadai.
Hal itu pun direspon dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menghadiri secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang digelar di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12).
Dalam Musrenbangnas tersebut, Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan arahan langsung, didampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, serta segenap Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Untuk itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.
"Intinya, ada pelanggaran jangan dibiarkan. Pelanggaran tidak boleh dibiarkan, nanti mereka anggap yang salah itu benar, harus dilakukan penindakan dari persuasif sampai proses hukum," ujarnya.
Ketika ditanyak soal kendaraan yang parkir di badan jalan. Pj Gubernur pun meminta aparat penegak hukum melakukan Tilang atau Tipiring. Begitu juga soal kendaraan plat luar daerah dari usaha-usaha yang bergerak di Bali.
Mahendra telah meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan. "Himbauan sudah terus dilakukan, dan ketika ada yang melanggar, saya minta aparat untuk menindak," tegasnya.
Bahkan untuk angkutan online plat luar Bali tidak boleh. "Sudah saya sampaikan saat bertemu dengan aplicator," ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, SH., S.I.K., M.Si, pihak kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas dengan melibatkan sejumlah personel di lokasi-lokasi yang rawan macet, seperti kawasan wisata, jalan utama, dan bandara.
"Menjelang pergantian tahun ini, kami sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Kami akan melakukan rekayasa lalu lintas, membuka jalur alternatif, serta menambah pos pengamanan di titik-titik rawan kemacetan," ujar Kapolda Bali.
Kapolda juga menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas. Selain itu, Kapolda mengimbau kepada masyarakat yang akan merayakan Tahun Baru untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memilih waktu yang tepat, serta menggunakan transportasi umum untuk mengurangi volume kendaraan pribadi.
Dengan langkah-langkah ini, Kapolda Bali berharap agar perayaan Tahun Baru di Bali bisa berlangsung aman dan lancar tanpa menimbulkan kemacetan yang signifikan, sehingga masyarakat dapat menikmati liburan dengan nyaman.
Sementara itu, Advokat Gede Pasek Suardika (GPS) Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang juga Mantan Ketua Komisi III DPR dan Anggota DPD RI memberikan catatan quality tourism di Bali pada akhir Tahun 2024 dalam menyambut Tahun Baru 2025.
Menurutnya, quality tourism di Bali makin menjauh yakni macet, sampah, banjir, kabel semrawut, arsitektur bangunan Bali makin pudar, alih fungsi lahan tidak terkendali, demografi penduduk Bali makin terjepit, masalah lalat di Kintamani tidak terpecahkan, kurang penyebaran pusat keramaian akomodasi wisata, budaya Bali makin luntur, hutan makin dibabat, banjir bandang mengancam.
Bahkan SDM Bali terpaksa bekerja ke luar negeri dan orang luar kerja di Bali. Pengaturan SDM Bali antara kegiatan adat dan industri jasa pariwisata makin rumit serta daya dukung air terbatas, intrusi air laut meluas, belum lagi kasus bunuh diri di daerah Bali tertinggi se-Indonesia.
Penerbit panduan perjalanan asal Amerika Serikat, Fodor, merilis 15 destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi di 2025. Bali masuk dalam daftar tersebut bersama Barcelona, Venice dan Tokyo.
Selain itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah menyebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Bali, ada sejumlah masalah serius dalam perizinan usaha bagi perusahaan asing.
Hal itu disampaikan ketika kuliah umum di Universitas Udayana, turut hadir sivitas akademika dan para calon kepala daerah di Pulau Dewata, Kamis (21/11).
"Setelah kita identifikasi bersama, maka semua harus gotong royong menuntaskan semua problem problem tersebut. Akhir tahun saatnya refleksi dan awal tahun depan paling lambat sudah beraksi," kata GPS di Denpasar.
Bali masih tetap memiliki potensi keindahan dimana budaya alam dan manusianya berinteraksi dengan indahnya. "Mari tuntaskan tantagan yang ada," imbuhnya.
Sementara itu, cuplikan film Memijak Jiwa (Stepping on Souls)", we delve into the soul of Jiwa Garden in Bali, hanyalah memotret keluhan bagaimana Bali semakin rusak dan jauh dari jati dirinya.
"Umpatan keluhan dan keputusasaan terlontar setiap hari setiap saat di medsos," tuturnya.
Bali seakan tidak ada yang mengendalikan (Autopilot). Dia berjalan begitu saja tanpa arah menuju kehancuran. Alamnya hancur, bentang alamnya berubah, manusianya stres hingga masuk level tertinggi bunuh diri di Indonesia, lahannya dijarah dengan iming-iming dollar, banyaknya oknum aparat menjadi keparat.
"Jangan lagi bicara macet, banjir, semrawut kabel, pabrik narkoba, Bule kere berulah dan yang sejenisnya sudah jadi keseharian dirasakan warga," ungkap GPS.
Pemimpinnya bicara indah - indah menceritakan sebagai pejuang Bali, tetapi dibawah meja sibuk memasukkan upeti untuk pribadi.
Betapa korupnya pejabat dan aparat membuat jalur kewenangan dan pelayanan fast track dan normal dengan hitungan sogokan. Sampai ada penterjemah bahasa asing yang malu menterjemahkan permintaan oknum tersebut dan memilih resign karena menunjukkan betapa borok prilaku bangsanya.
Jika di Bali tidak ada yang berani keras dan tegas, maka Bali akan menjadi arena pertarungan para pemodal mencari untung, pejabat korup yang berkolusi dengan investor, serta rakyat yang makin kehilangan akses kesejahteraan oleh serbuan pendatang yang datang berjaringan.
Manusia Bali dilemahkan secara kualitas SDM, dilemahkan dalam akses dunia kerjanya, dilemahkan dalam sistem sosialnya, dilemahkan di berbagai bidang karena hanya diberikan bidang yang di jalanan bukan yang di pengambil kebijakan usaha.
Hanya gerakan kesadaran yang bisa meredam dan mengerem menuju kehancuran di masa depan. Melihat Bali undercover sangat mengerikan bagi warga Bali.
Stigma, Warga Bali sibuk beritual, investor sibuk mencari untung makin menguat. Karena ada oknum yang melindungi dan berbagi untuk kenikmatan dirinya dengan merusak Bali.
"Salah investor? Ya tentu tidak. Mereka tidak salah. Investor itu mazhabnya adalah datang dimana uang berputar cepat dapat untung. Dimanapun. Di seluruh dunia, termasuk Bali," bebernya.
Warga Bali yang mudah jual tanah, pejabat yang mudah disuap, aparat yang mudah jadi budak investor, masyarakat yang cuek tidak peduli, dan sejenisnyalah yang membuat kehancuran Bali itu makin cepat.
Jika dikelola dengan baik, sistem yang baik maka investor juga akan senang karena mendapatkan keuntungan jangka panjang. Tetapi mereka juga tidak menolak ketika selesai dengan suap. Karena itu lebih cepat kembali modal dan meraup untung.
"Sebagai orang Indonesia dan bekerja sebagai penterjemah Saya malu, korupnya sudah terang-terangan tanpa memikirkan nama baik kita sebagai bangsa. Saya yang malu menterjemahkan dengan investornya dan akhirnya memilih resign. Karena sudah hampir merata begitu. Di negara mereka tidak ada pola begitu," ungkap salah satu rekan anak GPS yang mahir berbahasa Russia.
Saat ini film tersebut mencoba menguak kerusakan Bali, karena Bali sekarang autopilot. Pejabat hanya memikirkan pendapatan daerah untuk bisa dijadikan bahan berbagi sebagai sosok penderma kepada rakyatnya. Tetapi urusan masalah biarkan secara alami selesai atau berkembang begitu saja.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) mengaku tetap optimis meskipun kepariwisataan Bali menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Beragam masalah tengah menggerogoti pariwisata baik kemacetan sebagai akibat terbatasnya infrastruktur penunjang transportasi, drainage tersumbat dan banjir.
Begitu juga penanggulangan sampah, maraknya pelanggaran usaha dan masalah soal keimigrasian oleh wisatawan asing yang menyalahi aturan dan berperilaku ugal-ugalan, pembangunan yang keluar dari kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diterapkan, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan segala persoalan secara komprehensif.
Hal tersebut menjadi notulensi yang diungkapkan oleh moderator sekaligus Akademisi Undiknas Prof. Dr. IB. Raka Suardana, MM. dalam diskusi “Rembug Wisata menuju Pariwisata Bali yang berkelanjutan” yang diinisiasi oleh AMPB.
Acara itu dibuka Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa SE yang juga Ketum NCPI mendapat dukungan penuh pengusaha Pariwisata senior dan pemilik Owner Bounty Crouise Gede Wirata di atas Kapal Wisata Bounty Crouise milik menuju Pulau Nusa Penida, Sabtu (28/12).
Acara itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun dan narasumber Dewan Penasehat AMPB Dr. Panudiana Khun, MM., Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali Agus Maha Usadha yang juga WKU KADIN Bali, Anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Nasdem I Nengah Senantara, SE., MM., Direktur BTDC Nusa Dua Ir. Made Mandra, Owner Bounty Crouise Gede Wirata dan Pengamat kebijakan Publik Ketut Ngastawa SH, MM.
Menurut Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI), WKU KADIN Bali Agus Maha Usaha, konsep pariwisata Bali sejatinya harus mempertimbangkan kembali tujuan akhir Pariwisata Bali bağı kesejahteraan masyarakat Bali itu sendiri, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan mengacu pada konsep Budaya Bali yang menghormati budaya dan lingkungan, memastikan keberlanjutan sektor pariwisata, melibatkan dan mensejahterakan masyarakat Bali yang menjadi pelaksana darı tanggung jawab Tri Hita Karana.
Untuk menyikapi pariwisata Bali ke depan jika dilihat dari sisi investasi dan perekonomian harusnya mengacu pada perkembangan ekonomi global tentunya saat ini kita harus merefleksi “What We gonna do next year?”, dengan terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat tentunya harus dibaca bahwa Amerika sedang giat-giatnya untuk menarik investasi agar masuk ke negara tersebut.
Hal itu tentunya berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian tanah air, namun Presiden terpilih Prabowo Subianto mewanti-wanti bahwa “We have to be tight up” artinya kita harus melangkah lebih wise dan bijak dalam mendesign K
keuangan usaha, mestinya betul-betul mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.
“Bali dengan saat ini memiliki kurang lebih 5 juta visitors dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5.43 persen diprediksi pertumbuhan tahun depan tidak lebih dari angka tersebut, tentunya peranan investasi luar untuk menjaga pertumbuhan sangatlah dibutuhkan namun disatu sisi ada kegalauan terkait realita Di lapangan sehingga sangat diperlukan peran lebih real Pemerintah menjaga keseimbangan pertumbuhan pengusaha pariwisata Bali.
Agus juga mengingatkan bahwa semestinya Konsep Tri Hita Karana tidak lagi menjadi sekedar filosofi semata, namun sudah harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Adanya model-model bisnis baru di bidang F&B development akomodasi ke depan dengan capital dan investasi besar tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi SDM pariwisata Bali, jadi mau tidak mau kita harus memetakan serta menata kembali kesiapan sektor kepariwisataan Bali,” terang Agus.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Panudiana Khun, MM dan Politikus Bali, I Nengah Senantara sepakat bahwa Bali akan tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan berbasis budaya dan alam dan menolak wacana penerapan wisata halal serta terbuka untuk penggunaan teknologi modern dalam penanganan sampah di Bali seperti di negara maju.
Namun Analis Kebijakan Publik Ketut Ngastawa SH. MH menyoroti terkait kebijakan penanganan sampah di Bali yang tidak pernah tuntas yang mungkin terjadi karena ketidaksiapan infrastruktur.
“Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah kini menjadi kabupaten terbaik dalam Penanganan sampah di Indonesia padahal justru mereka pernah mengunjungi dan memuji TPS-3R Desa Adat Seminyak beberapa tahun silam saat melakukan kunjungan ke Anggota DPD RI Mangku Pastika,” tutur Ngastawa.
Cuma masalahnya karena daya terbatas dan perlu 26 ribu watt untuk mesin yang memproses sampah agar optimal kerjanya. Dan hal tersebut tidak pernah direstui anggarannya oleh PLN.
Terkait adanya pelanggaran oleh Warga Negara Asing baik dalam Ke Imigrasian atau usaha yang dilakukan menyalahi aturan yang ada maka diperlukan "law enforcement" untuk menjaga dampak lebih lanjut terhadap Pariwisata Bali maka diperlukan kesepakatan dan usaha bersama sama dengan dukungan yang sama pula suatu "Goodwill" dan "Political Will" dari pemerintahan yang baru.
Sedangkan, Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa SE memastikan bahwa notulensi dari diskusi "Rembug Wisata" akan diberikan kepada Penjabat (PJ.) Gubernur Bali dan Gubernur Bali Terpilih untuk menjadi bahan kajian dan rekomendasi demi perbaikan Pariwisata Bali di masa depan. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : KPU Bali Ajak Masyarakat Tak Golput
