Tahun Baru 2025: Bus Trans Metro Dewata Berhenti Beroperasi, Warganet Kecewa
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Bus Trans Metro Dewata (TMD) dengan Teman Bus mulai Tahun Baru 2025, tepat tanggal 1 Januari, resmi berhenti beroperasi.
Padahal Bus TMD merupakan bantuan langsung dari Kementerian Perhubungan (Kemnhub) RI resmi dilaunching oleh Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiadi bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Walikota Denpasar yang di wakili Sekda Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara di areal parkir Pasar Rakyat Pasar Badung Kota Denpasar, Senin (7/9/2020).
Memasuki awal Tahun 2025 dengan berhentinya beroperasi Bus TMD menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat yang selama ini bergantung pada moda transportasi publik tersebut.
Sejak diluncurkan, Trans Metro Dewata menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di kawasan Denpasar dan sekitarnya, menawarkan solusi transportasi ramah lingkungan serta membantu mengurangi kemacetan.
Untuk itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Dr I Gde Wayan Samsi Gunarta menanggapi Rencana Kementerian Perhubungan untuk menghentikan operasi Trans Metro Dewata mulai tahun 2025.
Ia sepenuhnya memahami bahwa pelayanan Trans Metro Dewata yang ada saat ini sudah menjadi kebutuhan Masyarakat Bali dan perlahan tumbuh menjadi tumpuan transportasi perkotaan di wilayah Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Menurutnya, Bali merupakan Daerah yang sebagian besar wilayahnya berada pada Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Pada kawasan semacam ini diperlukan dukungan berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam pemenuhan layanan transportasi didalamnya baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
Pelayanan Transportasi Umum yang andal dan berkualitas merupakan layanan yang harus disediakan sebagai bagian dari urusan wajib Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Penyediaan layanan Trans Metro Dewata hingga saat ini sesuai dengan program yang telah dicetuskan merupakan layanan yang sumber penganggarannya berasal dari APBN Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Penghentian anggaran untuk layanan ini sepenuhnya merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan RI.
Sesuai yang telah diamanatkan dalam UU no 22 tahun 2014 tantang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda no 6 tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing, serta menyikapi pentingnya keberlanjutan program angkutan umum, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk melakukan handover layanan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang mana pada Tahun Anggraran 2025 Pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan Pembelian Layanan untuk 1 Koridor.
Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali sedang menegosiasikan agar Kementerian Perhubungan RI tetap dapat memberikan alokasi bagi layanan Trans Metro Dewata bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan tersedianya Layanan Transportasi Umum berkualitas di Wilayah Provinsi Bali ke depan.
Pada kesempatan itu pula, ditanyak soal APBD untuk alokasi tranaportasi publik. Samsi pun mengaku sudah bajetkan untuk Trans Sarbagita.
"Ada, kita budgetkan untuk Trans Sarbagita. Koridor 2B Trans Sarbagita sudah disediakan alokasi tapi belum dilakukan proses lelang karena DPA belum terbit," singkatnya.
Sementara itu, keputusan penghentian layanan ini juga ramai dibahas di media sosial bahkan dalam group whatshapp.
Berikut adalah beberapa komentar warganet yang berkomentar di media sosial Trans Metro Dewata yakni
Adheirawan62: "Sedih karena TMD berhenti beroperasi dan kecewa sama Pemprov Bali. Dikasih waktu lima tahun untuk ambil alih, malah disia-siakan."
Hennyguntari: "Kemanakah akan dibawa kendaraan ini?". Septydiantari "Sedih.Banget.....!!!!!!". Krizna.aditya "Betapa buruk nya Pemda dan Pemprov Bali ini, di mana kota yg besar dan ternama di mata dunia tidak bisa memberikan layanan angkutan umum, padahal itu merupakan salah satu kewajiban suatu daerah demi kemajuan/peningkatan kualitas daerah. Dan sayang nya Bali tidak mampu menjalankan untuk hal itu. Miris sungguh Miris".
Sedangkan Advokat Gede Pasek Suardika (GPS) Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang juga Mantan Ketua Komisi III DPR dan Anggota DPD RI menyebut dalam akun media sosialnya.
"Maaf jadi ingat..nutup sekolah berasrama untuk orang miskin lebih tega daripada nutup pemborosan Bus kosong keliling sebesar ini per bulan......," tulisnya.
Itupun jika anggaran ini memang benar.
Sebelumnya, Manager Operasional PT Satria Trans Jaya, Ida Bagus Eka Budibiaya mengungkap operasional bus dengan sistem transportasi bus raya terpadu menghabiskan sekitar Rp 75 miliar per tahun.
Karena kalau dikalikan setahun menjadi Rp 72 Miliar. Semoga tidak ada yang menguap juga didalamnya. Sebab kadangkala kalau ada uap atau embunnya banyak yang suka walau itu rugikan uang rakyat.
"Disitu kadang akal sehat kita susah mencerna logika kekuasaan," pungkasnya. (GAB/001)
Padahal Bus TMD merupakan bantuan langsung dari Kementerian Perhubungan (Kemnhub) RI resmi dilaunching oleh Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiadi bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Walikota Denpasar yang di wakili Sekda Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara di areal parkir Pasar Rakyat Pasar Badung Kota Denpasar, Senin (7/9/2020).
Memasuki awal Tahun 2025 dengan berhentinya beroperasi Bus TMD menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat yang selama ini bergantung pada moda transportasi publik tersebut.
Sejak diluncurkan, Trans Metro Dewata menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di kawasan Denpasar dan sekitarnya, menawarkan solusi transportasi ramah lingkungan serta membantu mengurangi kemacetan.
Untuk itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Dr I Gde Wayan Samsi Gunarta menanggapi Rencana Kementerian Perhubungan untuk menghentikan operasi Trans Metro Dewata mulai tahun 2025.
Ia sepenuhnya memahami bahwa pelayanan Trans Metro Dewata yang ada saat ini sudah menjadi kebutuhan Masyarakat Bali dan perlahan tumbuh menjadi tumpuan transportasi perkotaan di wilayah Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Menurutnya, Bali merupakan Daerah yang sebagian besar wilayahnya berada pada Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Pada kawasan semacam ini diperlukan dukungan berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam pemenuhan layanan transportasi didalamnya baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
Pelayanan Transportasi Umum yang andal dan berkualitas merupakan layanan yang harus disediakan sebagai bagian dari urusan wajib Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Penyediaan layanan Trans Metro Dewata hingga saat ini sesuai dengan program yang telah dicetuskan merupakan layanan yang sumber penganggarannya berasal dari APBN Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Penghentian anggaran untuk layanan ini sepenuhnya merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan RI.
Sesuai yang telah diamanatkan dalam UU no 22 tahun 2014 tantang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda no 6 tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing, serta menyikapi pentingnya keberlanjutan program angkutan umum, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk melakukan handover layanan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang mana pada Tahun Anggraran 2025 Pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan Pembelian Layanan untuk 1 Koridor.
Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali sedang menegosiasikan agar Kementerian Perhubungan RI tetap dapat memberikan alokasi bagi layanan Trans Metro Dewata bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan tersedianya Layanan Transportasi Umum berkualitas di Wilayah Provinsi Bali ke depan.
Pada kesempatan itu pula, ditanyak soal APBD untuk alokasi tranaportasi publik. Samsi pun mengaku sudah bajetkan untuk Trans Sarbagita.
"Ada, kita budgetkan untuk Trans Sarbagita. Koridor 2B Trans Sarbagita sudah disediakan alokasi tapi belum dilakukan proses lelang karena DPA belum terbit," singkatnya.
Sementara itu, keputusan penghentian layanan ini juga ramai dibahas di media sosial bahkan dalam group whatshapp.
Berikut adalah beberapa komentar warganet yang berkomentar di media sosial Trans Metro Dewata yakni
Adheirawan62: "Sedih karena TMD berhenti beroperasi dan kecewa sama Pemprov Bali. Dikasih waktu lima tahun untuk ambil alih, malah disia-siakan."
Hennyguntari: "Kemanakah akan dibawa kendaraan ini?". Septydiantari "Sedih.Banget.....!!!!!!". Krizna.aditya "Betapa buruk nya Pemda dan Pemprov Bali ini, di mana kota yg besar dan ternama di mata dunia tidak bisa memberikan layanan angkutan umum, padahal itu merupakan salah satu kewajiban suatu daerah demi kemajuan/peningkatan kualitas daerah. Dan sayang nya Bali tidak mampu menjalankan untuk hal itu. Miris sungguh Miris".
Sedangkan Advokat Gede Pasek Suardika (GPS) Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang juga Mantan Ketua Komisi III DPR dan Anggota DPD RI menyebut dalam akun media sosialnya.
"Maaf jadi ingat..nutup sekolah berasrama untuk orang miskin lebih tega daripada nutup pemborosan Bus kosong keliling sebesar ini per bulan......," tulisnya.
Itupun jika anggaran ini memang benar.
Sebelumnya, Manager Operasional PT Satria Trans Jaya, Ida Bagus Eka Budibiaya mengungkap operasional bus dengan sistem transportasi bus raya terpadu menghabiskan sekitar Rp 75 miliar per tahun.
Karena kalau dikalikan setahun menjadi Rp 72 Miliar. Semoga tidak ada yang menguap juga didalamnya. Sebab kadangkala kalau ada uap atau embunnya banyak yang suka walau itu rugikan uang rakyat.
"Disitu kadang akal sehat kita susah mencerna logika kekuasaan," pungkasnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Ngusaba Pitara, Wagub Cok Ace Himbau Masyarakat Ajegkan Empat Pergub
