Prabowo, Jokowi, dan Jas Merah

Ada momen menarik dalam puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, 15 Februari 2025. Acara yang digelar dua hari pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra itu – selayaknya perayaan sweet seventeen – menjadi momentum refleksi atas perjuangan panjang yang telah dimulai sejak 6 Februari 2008. Namun, acara yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center itu seolah juga bernuansa refleksi hubungan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi memang bukan saja sekedar hadir, namun diberikan kesempatan memberikan sambutan. Begitu selesai sambutan Prabowo menyambutnya dan memberikan hadiah kenang-kenangan berupa sebuah keris kepada Jokowi.

Di acara itu Prabowo dan Jokowi tampak saling memberikan pujian. Sambil menegaskan bahwa transisi pemerintahan dari Presiden RI ke-7 kepada Presiden RI ke-8 adalah transisi kekuasaan yang paling mulus, bukan saja di Indonesia namun juga di dunia, Prabowo mengatakan bahwa Jokowi sangat berjasa. Bahkan kemenangannya dalam kontestasi pilpres 2024 selain karena peran partai-partai koalisi adalah karena dukungan Jokowi. Prabowo juga menyebutkan bahwa Jokowi sangat membantu dalam penyiapan pelaksanaan program-programnya, termasuk pembentukan Badan Gizi Nasional, sebelum pelantikan presiden 20 Oktober 2024.

Prabowo pun mengaku sering diajak membahas transisi pemerintahan dan dimintai pertimbangan dalam penempatan beberapa jabatan strategis.

Sementara itu Jokowi menegaskan bahwa Prabowo adalah presiden dengan dukungan terkuat, bahkan bukan saja di Indonesia namun di dunia, megacu pada besarnya dukungan rakyat dan parlemen. Jokowi membandingkan hasil survei tingkat kepuasan publik di awal masa pemerintahannya yang sebesar 62 persen, sementara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo pada 100 hari mencapai 80,9 persen.

Hanya berselang lima hari sebelumnya, saat membuka Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Surabaya, 10 Februari 2025, Prabowo sempat melontarkan perihal hubungannya dengan Jokowi yang ditegaskannya akan tetap berlangsung baik, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba memisahkan mereka. Prabowo juga kembali menyatakan bahwa dalam politik belajar dari Jokowi.

Dari dua momen itu sulit dipungkiri mengindikasikan betapa kuat hubungan kedua tokoh yang menjadi mainstream politik Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir itu.

Ini seolah membantah berbagai spekulasi termasuk yang dilontarkan oleh pengamat asing mengenai masa depan hubungan Prabowo-Jokowi yang tidak akan bertahan lama. Spekulasi-spekulasi mengenai akan segera berakhirnya sinergi Prabowo-Jokowi bahkan sudah dilontarkan hanya beberapa saat pasca pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI ke-8.

Sebuah artikel yang dirilis kantor berita Reuters berjudul, ‘’Prabowo Subianto : What to expect from Indonesia’s likely new president’’ mengulas tentang masa depan hubungan Prabowo dengan Jokowi pasca 20 Oktober 2024.

Pakar dari Australian National University, Liam Gammon, melontarkan sebuah pertanyaan besar tentang seberapa baik dan seberapa lama hubungan Prabowo dengan Jokowi akan bertahan. Gammon meyakini hubungan keduanya akan tetap bertahan selama Prabowo menilai sesuai dengan kepentingannya, namun akan selesai bila tidak lagi sejalan. Gammon bahkan memprediksi bahwa Jokowi akan segera terpinggirkan.

Hubungan Prabowo-Jokowi, memang, bukan saja menjadi sesuatu yang menarik dicermati terutama ketika terjadi perkembangan dinamika politik nasional, namun bahkan seolah telah menjadi sebuah faktor politik.  

 

Jejak Rekonsiliasi

Sejarah kontemporer Indonesia ditandai dengan suatu fenomena dinamika politik yang untuk pertama kalinya terjadi sejak Proklamasi Kemerdekaan. Peristiwa itu mengacu pada terjadinya rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, dua tokoh yang telah dua kali berhadap-hadapan dalam kontestasi pemilihan presiden yang ketat dan keras.

Saat itu di tengah situasi politik dan keamanan Jakarta yang memanas dan dipenuhi ketidakpastian, Jokowi dan Prabowo sepakat bertemu, mengosongkan ruang kepentingan pribadi dan membangun rekonsiliasi. Publik menilai rekonsiliasi Jokowi-Pabowo menjadi refleksi rekonsiliasi nasional yang bukan semata bersifat politik, namun juga selaras dengan konstruksi sosial budaya bangsa Indonesia. Rekonsiliasi nasional menjadi conditio sine qua non untuk terciptanya kondusivitas situasi politik dan keamanan serta suasana kebangsaan yang diperlukan guna mengamankan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Pertemuan pertama Jokowi-Prabowo pasca Pilpres 2019 di stasiun MRT 13 Juli 2019 kemudian berlanjut dengan bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Sebuah posisi yang sangat strategis dengan anggaran terbesar dan memiliki akses langsung terhadap kekuatan bersenjata, dan bahkan memiliki kontrol – termasuk pengelolaan anggaran – terhadap militer, yang meliputi Mabes Tentara Nasional Indonesia, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, dan Mabes Angkatan Udara.

Perjalanan rekonsiliasi berikutnya memasuki tahap pematangan yang ditandai dengan menguatnya chemistry Jokowi-Prabowo dan semakin dekatnya hubungan personal keduanya, serta dukungan penuh Istana terhadap kebijakan dan program Kementerian Pertahanan.

Tonggak rekonsiliasi selanjutnya merupakan tahap penguatan dan keberlanjutan yang ditandai dengan sinyal dukungan Jokowi dalam pencapresan Prabowo, dan keputusan Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putera sulung Jokowi, untuk menjadi cawapres Prabowo dalam Pilpres 2024. Pasangan Prabowo-Gibran yang kemudian memenangkan kontestasi menjadi simbolisasi penguatan dan keberlanjutan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo.

Keputusan Presiden Jokowi menganugerahkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo menjadi salah satu tonggak strategis dalam perjalanan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo karena bersinggungan dengan perjalanan pengabdan Prabowo di TNI serta ‘’pelurusan sejarah’’ Prabowo sebagai perwira TNI, dan ini menyangkut marwah serta kehormatan pribadi.

Pada akhirnya rekonsiliasi memperoleh penyempurnaan dengan berjalan mulusnya proses transisi kekuasaan dari pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo. Ini merupakan proses transisi terbaik sepanjang sejarah peralihan kekuasaan di Indonesia yang memberikan inspirasi bagi setiap proses peralihan kekuasaan pada masa mendatang.

Mulusnya transisi pemerintahan ditandai dengan sejumlah determinan signifikan. Di penghujung Pemerintahan Jokowi, beberapa orang kepercayaan Prabowo ditarik ke dalam Kabinet Indonesia Maju, seolah seperti menjalani ‘’proses magang’’ dalam posisi-posisi yang menjadi konsern program Prabowo. Jokowi juga mengakomodasi dengan merancang anggaran belanja negara untuk tahun berikutnya sehingga program-program pemerintahan mendatang dapat segera direalisasikan. Kemudian dibentuk Badan Gizi Nasional, sebuah lembaga yang akan menjadi sangat signifikan mengingat program makan bergizi gratis menjadi salah satu program utama Prabowo.

Dari sudut pandang regulasi, pemerintah bersama DPR RI melakukan revisi peraturan perundangan yang diperlukan untuk memperlancar kebijakan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti, misalnya, mengenai perubahan nomenklatur kementerian, sehingga jika sebelumnya terdapat ketentuan pembatasan jumlah kementerian kemudian dilakukan perubahan yang memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dinamika kebutuhan program presiden dan kebijakan nasional serta guna mendukung efektifitas pemerintahan. Dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 jumlah kementerian yang tadinya ditentukan paling banyak 34 kementerian diubah menjadi sesuai kebutuhan Presiden, dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

Sisi lain penanda keberlanjutan itu dapat pula ditengarai dari masuknya sejumlah tujuh belas menteri pemerintahan Presiden Jokowi ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagian besar – sejumlah dua belas menteri – bahkan masih menempati posisi yang sama. Masih ditambah lagi dengan pejabat penting seperti, misalnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang kembali dipercaya bahkan dengan posisi strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Begitu pula berkaitan dengan proses politik yang dilakukan pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi guna mendukung rencana Presiden dalam pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang memerlukan proses politik di DPR RI, sehingga pelantikannya dapat dibarengkan dengan pelantikan kabinet baru.

Transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo selayaknya menjadi sebuah model transisi pemerintahan ideal di Indonesia, yang menginspirasi setiap peralihan kekuasaan pada masa mendatang.

 

Historical Awareness Menjadi Kata Kunci

Presiden RI pertama, Soekarno, terkenal dengan salah satu semboyannya yaitu ‘’Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah’’, yang kemudian dikenal luas sebagai Jas Merah. Semboyan ‘’jangan sekali-kali meninggalkan sejarah’’ dilontarkan oleh Soekarno dalam pidato Hari Ulang Tahun RI tanggal 17 Aguatus 1966, yang merupakan pidato kenegaraannya terakhir dalam peringatan kemerdekaan Indonesia.  Terdapat 50 kata sejarah dalam pidato tu yang merefleksikan betapa pentingnya sejarah bagi Soekarno.

Sepenggal kalimat dalam pidato itu adalah, ‘’Hasil-hasil positif yang sudah dicapai di masa yang lampau jangan dibuang begitu saja. Membuang hasil-hasil positif dari masa yang lampau tidak mungkin. Sebab, kemajuan yang kita miliki sekarang ini adalah akumulasi daripada hasil-hasil perjuangan di masa lampau.’’

Pesan utama dalam pidato Jas Merah itu adalah bahwa sejarah perjuangan bangsa adalah aset berharga yang tidak boleh dilupakan dan menjadi landasan bagi perjuangan yang akan datang. Perkembangan yang terjadi saat ini merupakan buah dari effort masa lalu yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan pada masa mendatang.

Semboyan Jas Merah Soekarno pada hakikatnya adalah formulasi kesadaran sejarah (historical awareness). Kesadaran sejarah merupakan kemampuan atau pola pikir yang memungkinkan individu untuk mampu menganalisis nilai kehidupan saat ini sebagai sebuah hasil dari proses masa lampau. Profesor Karl-Ernst Jeismann, sejarawan Jerman, mendefinisikan kesadaran sejarah sebagai hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Soekarno dan para founding father bangsa yang memiliki kesadaran sejarah yang kuat sehingga mereka mampu mengonstruksi negara dan bangsa. Dalam konstruksi pemikiran Soekarno, kesadaran sejarah perlu senantiasa dibangun dan dirawat untuk masa depan bangsa.

Kekinian dalam konteks politik kontemporer, publik bisa menilai Prabowo dan Jokowi tampak memiliki kesadaran sejarah yang kuat. Prabowo dan Jokowi memiliki pemahaman historis bagaimana positioning dan pencapaian hasil masa sekarang tidak terlepas dari kontribusi masa lalu yang melibatkan masing-masing pihak.

Jokowi tampak memahami Prabowo memiliki kontribusi krusial dalam membawanya dari Solo untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dan memulai debut nasionalnya. Apapun juga sulit dipungkiri Gubernur Jakarta menjadi panggung emas bagi Jokowi untuk selanjutnya menuju Istana.

Di penghujung kekuasaanya, Jokowi juga mengingat bagaimana Prabowo konsisten dengan keputusannya menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi pilpres 2024.

Di sisi lain Prabowo juga tampak memahami peran signifikan Jokowi sejak mengajaknya bergabung ke dalam pemerintahan dengan jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Sebuah kementerian yang memilik kontrol – termasuk anggaran – terhadap militer.

Menjadi Menteri Pertahanan juga membuat Prabowo seperti kembali pada ‘’habitat’’nya hingga memperoleh penghormatan penuh. Menteri Pertahanan juga sebuah posisi yang membuatnya memperoleh penghormatan dari dunia internasional.

Prabowo juga memahami benar peran signifikan Jokowi dalam kontestasi pilpres 2024 yang dimenangkannya bersama Gibran Rakabuming Raka. Lebih dari itu, Jokowi juga turut merancang dan menyiapkan karpet merah bagi sebuah transisi pemerintahan yang sangat mulus.

Satu hal lain yang sangat krusial adalah keputusan Jokowi menganugerahkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo. Pemberian pangkat jenderal kehormatan menjadi sesuatu yang sangat krusial dan bersejarah bagi Prabowo. Bukan saja sekedar soal kenaikan pangkat, namun ini berkaitan dengan kehormatan dan penghargaan yang sepatutnya sebagai seorang perwira militer yang memiliki perjalanan panjang dalam prestasi dan dedikasi. 

Pada sisi yang lain, pemberian pangkat jenderal kehormatan layak dimaknai pula sebagai pemulihan nama baik serta sebuah ‘’pelurusan sejarah’’. Penghargaan yang didasarkan atas pengabdian dan kontribusi Prabowo di dunia militer dan pertahanan ini adalah sebuah pengakuan atas jasa dan dedikasi serta prestasi Prabowo selama menjadi TNI dan saat menjabat Menter Pertahanan. Pemberian penghargaan pangkat Jenderal Kehormatan ini bersinggungan langsung dengan marwah dan kehormatan pribadi Prabowo.

Kesadaran sejarah yang kuat pada kedua tokoh itu membentuk sikap saling menghargai jasa masing-masing dan menumbuhkan komitmen untuk menjaga masa depan hubungan dan keberlanjutan rekonsiliasi. Semboyan Jas Merah menjadi kata kunci dalam masa depan hubungan dan keberlanjutan rekonsiliasi Prabowo-Jokowi.

Selama kedua tokoh itu masih konsisten untuk menjaga dan merawat Jas Merah, maka akan tertutup peluang pihak-pihak yang mencoba memisahkan keduanya. Meskipun, barangkali dalam perjalanannya dapat terjadi dinamika mengingat selalu hadir variabel-variabel eksternal, namun tidak sampai membongkar bangunan rekonsiliasi.

Enam tahun lalu simbol kesadaran sejarah telah dilontarkan Jokowi kepada Prabowo saat closing statement debat pilpres 2019 silam yang menjamin bahwa rantai persahabatan dan tali silaturahminya dengan Prabowo tidak akan terputus.

Dan kini secara simbolik kesadaran sejarah telah diperlihatkan Prabowo ketika memberikan hadiah keris kepada Jokowi, sebuah benda yang secara kultural bernilai tinggi yang merefleksikan makna positif dan melambangkan kekesatriaan, kesetiaan, dan persahabatan abadi.

Dan seperti kata Soekarno, hendaklah berpegang terus kepada sejarah, dengan kesadaran sejarah akan tercapai persatuan dan kesatuan serta menjadi kunci untuk menjaga semangat nasionalisme, patriotisme, dan semangat perjuangan dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

*) Hendri Supriyatmono, pemerhati sejarah dan politik kebangsaan.