Kebangkrutan Industri Tekstil, Kegagalan Pemerintah dalam Menciptakan Masa Depan untuk Rakyatnya
Admin - atnews
Oleh Jro Gde Sudibya
PT.Sritex Solo, per 1 Maret 2023 telah ditutup, mem PHK 10,665 karyawannya, perusahaan ini merupakan perusahaan industri tekstil terintegrasi terbesar di Indonesia. Penutupan Sritex, hampir berbarengan dengan penutupan, penurunan aktivitas produksi sekitar 60 perusahaan kelompok perusahaan industri tekstil, yang dikenal -labor intensive-, banyak menyerap tenaga kerja.
Akibatnya, kebangkrutan industri tekstil, mengakibatkan puluhan ribu PHK, dalam momentum yang "mengenaskan", pada saat daya beli masyarakat yang menurun dan sempitnya kesempatan kerja.
Pemerintah telah gagal memberikan harapan akan masa depan bagi rakyatnya, dengan sejumlah alasan.
Dengan menguasai sumber daya negara yang begitu besar, dan otoritas kebijakan yang dijamin konstitusi, kalau pemerintah serius dan berempati pada rakyat, dapat menyusun agenda penyelamatan, dari sisi: pendanaan, penciptaan pasar dengan kebijakan tarif dan non tarif untuk melindungi produksi tekstil dalam negeri dari serbuan barang impor dengan harga murah, terutama dari China.
"Boro-boro" melindungi industri dalam negeri, publik menduga, justru penguasa "bermain mata"dengan perusahaan dagang China yang menyerbu pasar dalam negeri.
Dalam sepuluh terakhir, para pengamat sudah mengingatkan industri tekstil kita, akan masuk kategori "sun set industry", industri di usia senja, punya risiko tinggi mengalami kebangkrutan.
Tetapi pemerintah bertindak biasa-biasa saja, -busines as usual'-, tidak menyiapkan agenda penyelamatan industri "comprehensive strategy to safeguard textile industry", berupa: perlindungan industri dalam negeri dalam bentuk tarif dan non tarif. Penyediaan dana investasi jangka panjang, dan atau penyediaan pendanaan di pasar uang dan modal, yang memberikan insentif bagi industri ini untuk melakukan inovasi teknologi, termasuk penggantian mesin yang sudah tua.
Ikim usaha di industri tekstil dan di industri manufaktur pada umumnya, tidak dilakukan pembenahan secara serius: tingkat bunga bank yang tinggi, biaya birokrasi yang mahal lengkap dengan pungli dan korupsi, rendahnya kepastian hukum dalam kepemilikan aset dan kepastian hukum dalam "doing business", akibat oknum penegak hukum yang mudah disogok dan "dibeli". Tanpa kepastian hukum dan mahalnya biaya birokrasi, ada keengganan bagi sejumlah pengusaha melakukan investasi baru.
Program pemerintah dalam 10 tahun terakhir, dengan dana hutang Rp.6,000 T, belum termasuk hutang BUMN yang mendapat penugasan dalam pembangunan infrastruktur, tidak dikaitkan dengan politik pembangunan penciptaan kesempatan kerja produktif, akibatnya daya serap tenaga kerja proyek infrastruktur tergolong rendah, dan dalam waktu bersamaan, tenaga kerja dari China "menyerbu" pasar tenaga kerja dalam negeri, terutama untuk proyek penambangan Nikel.
Padahal secara filosofi, memerintah adalah memimpin, memutuskan, memberikan harapan masa depan buat rakyatnya. Dalam konteks kebangkrutan industri tekstil, pemerintah telah gagal sebagai pemimpin, untuk menciptakan masa depan buat rakyatnya.
*) Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan.
PT.Sritex Solo, per 1 Maret 2023 telah ditutup, mem PHK 10,665 karyawannya, perusahaan ini merupakan perusahaan industri tekstil terintegrasi terbesar di Indonesia. Penutupan Sritex, hampir berbarengan dengan penutupan, penurunan aktivitas produksi sekitar 60 perusahaan kelompok perusahaan industri tekstil, yang dikenal -labor intensive-, banyak menyerap tenaga kerja.
Akibatnya, kebangkrutan industri tekstil, mengakibatkan puluhan ribu PHK, dalam momentum yang "mengenaskan", pada saat daya beli masyarakat yang menurun dan sempitnya kesempatan kerja.
Pemerintah telah gagal memberikan harapan akan masa depan bagi rakyatnya, dengan sejumlah alasan.
Dengan menguasai sumber daya negara yang begitu besar, dan otoritas kebijakan yang dijamin konstitusi, kalau pemerintah serius dan berempati pada rakyat, dapat menyusun agenda penyelamatan, dari sisi: pendanaan, penciptaan pasar dengan kebijakan tarif dan non tarif untuk melindungi produksi tekstil dalam negeri dari serbuan barang impor dengan harga murah, terutama dari China.
"Boro-boro" melindungi industri dalam negeri, publik menduga, justru penguasa "bermain mata"dengan perusahaan dagang China yang menyerbu pasar dalam negeri.
Dalam sepuluh terakhir, para pengamat sudah mengingatkan industri tekstil kita, akan masuk kategori "sun set industry", industri di usia senja, punya risiko tinggi mengalami kebangkrutan.
Tetapi pemerintah bertindak biasa-biasa saja, -busines as usual'-, tidak menyiapkan agenda penyelamatan industri "comprehensive strategy to safeguard textile industry", berupa: perlindungan industri dalam negeri dalam bentuk tarif dan non tarif. Penyediaan dana investasi jangka panjang, dan atau penyediaan pendanaan di pasar uang dan modal, yang memberikan insentif bagi industri ini untuk melakukan inovasi teknologi, termasuk penggantian mesin yang sudah tua.
Ikim usaha di industri tekstil dan di industri manufaktur pada umumnya, tidak dilakukan pembenahan secara serius: tingkat bunga bank yang tinggi, biaya birokrasi yang mahal lengkap dengan pungli dan korupsi, rendahnya kepastian hukum dalam kepemilikan aset dan kepastian hukum dalam "doing business", akibat oknum penegak hukum yang mudah disogok dan "dibeli". Tanpa kepastian hukum dan mahalnya biaya birokrasi, ada keengganan bagi sejumlah pengusaha melakukan investasi baru.
Program pemerintah dalam 10 tahun terakhir, dengan dana hutang Rp.6,000 T, belum termasuk hutang BUMN yang mendapat penugasan dalam pembangunan infrastruktur, tidak dikaitkan dengan politik pembangunan penciptaan kesempatan kerja produktif, akibatnya daya serap tenaga kerja proyek infrastruktur tergolong rendah, dan dalam waktu bersamaan, tenaga kerja dari China "menyerbu" pasar tenaga kerja dalam negeri, terutama untuk proyek penambangan Nikel.
Padahal secara filosofi, memerintah adalah memimpin, memutuskan, memberikan harapan masa depan buat rakyatnya. Dalam konteks kebangkrutan industri tekstil, pemerintah telah gagal sebagai pemimpin, untuk menciptakan masa depan buat rakyatnya.
*) Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan.
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gubernur Koster Sebut Akulturasi Budaya Bali dan Tiongkok Sudah Turun Temurun
