Pertamina, Kegagalan Moral Politik dan Teknokrasi Kepemimpinan
Admin - atnews
Oleh Jro Gde Sudibya
Dari release Kejagung, publik memperoleh informasi, dugaan korupsi di anak perusahaan Pertamina, Patra Niaga sebesar Rp.193 T per tahun, selama 5 tahun, 2018 - 2023, diperkirakan berjumlah Rp.945 T, sebuah skandal korupsi yang super jumbo.
Publik kritis bertanya, berapa jumlah kerugian Pertamina akibat korupsi orang dalamnya plus kolusi dengan pihak luar selama 10 tahun terakhir?.
Kemana dana jumbo ini mengalir, meminjam kata pepatah "supaya tidak ada dusta di antara kita", sudah semestinya PPATK membuka ke publik, kemana dana tersebut mengalir.
Skandal korupsi di Pertamina, merupakan penggambaran kegagalan dari manajemen Pertamina, Direksi dan Dewan Komisari dalam hal kegagalan moral politik, membiarkan perusahaan dijadikan sapi perah kekuasaan -cash cow-, tanpa melakukan perlawanan, padahal undang-undang perseroan memberikan garansi bagi Direksi untuk bekerja secara profesional. "Boro-boro"melakukan perlawanan, agaknya Direksi ikut dalam irama "permainan", memperoleh untung dari permainan tersebut.
Kegagalan Teknokrasi Kepemimpinan. Kolusi yang terjadi, sistem internal kontrol dari dalam dan luar perusahaan, menjadi tumpul, dan bisa saja terkooptasi dalam permainan. Akibatnya, kinerja keuangan yang buruk akibat korupsi, tetapi laporan keuangannya tetap dengan kategori baik, "unqalified opinion", wajar tanpa syarat sebagai dasar RUPS dan laporan ke Meneg BUMN.
Kolusi umum dan meluas, menjadi rahasia umum di kalangan internal perusahaan, membuat efektivitas kepemimpinan Direksi menjadi lemah, tidak lagi berwibawa, membuka peluang "permainan" di setiap lini organisasi.
Akibatnya moral organisasi merosot, boros, tidak efektif dan efisien. Skandal korupsi yang menimpa Pertamina, yang juga diperkirakan terjadi di industri tambang yang lain, Batu Bara, Nikel, membenarkan ucapan pakar manajemen dunia Peter F Drucker, Sumber Daya Alam yang kaya bagi sebuah negara, bisa menjadi malapetaka bukan berkah bagi warga negara, jika SDA dikorupsi, lingkungan alam rusak, masyarakat terpinggirkan
*) Jro Gde Sudibya, ekonom dan pengamat ekonomi.
Dari release Kejagung, publik memperoleh informasi, dugaan korupsi di anak perusahaan Pertamina, Patra Niaga sebesar Rp.193 T per tahun, selama 5 tahun, 2018 - 2023, diperkirakan berjumlah Rp.945 T, sebuah skandal korupsi yang super jumbo.
Publik kritis bertanya, berapa jumlah kerugian Pertamina akibat korupsi orang dalamnya plus kolusi dengan pihak luar selama 10 tahun terakhir?.
Kemana dana jumbo ini mengalir, meminjam kata pepatah "supaya tidak ada dusta di antara kita", sudah semestinya PPATK membuka ke publik, kemana dana tersebut mengalir.
Skandal korupsi di Pertamina, merupakan penggambaran kegagalan dari manajemen Pertamina, Direksi dan Dewan Komisari dalam hal kegagalan moral politik, membiarkan perusahaan dijadikan sapi perah kekuasaan -cash cow-, tanpa melakukan perlawanan, padahal undang-undang perseroan memberikan garansi bagi Direksi untuk bekerja secara profesional. "Boro-boro"melakukan perlawanan, agaknya Direksi ikut dalam irama "permainan", memperoleh untung dari permainan tersebut.
Kegagalan Teknokrasi Kepemimpinan. Kolusi yang terjadi, sistem internal kontrol dari dalam dan luar perusahaan, menjadi tumpul, dan bisa saja terkooptasi dalam permainan. Akibatnya, kinerja keuangan yang buruk akibat korupsi, tetapi laporan keuangannya tetap dengan kategori baik, "unqalified opinion", wajar tanpa syarat sebagai dasar RUPS dan laporan ke Meneg BUMN.
Kolusi umum dan meluas, menjadi rahasia umum di kalangan internal perusahaan, membuat efektivitas kepemimpinan Direksi menjadi lemah, tidak lagi berwibawa, membuka peluang "permainan" di setiap lini organisasi.
Akibatnya moral organisasi merosot, boros, tidak efektif dan efisien. Skandal korupsi yang menimpa Pertamina, yang juga diperkirakan terjadi di industri tambang yang lain, Batu Bara, Nikel, membenarkan ucapan pakar manajemen dunia Peter F Drucker, Sumber Daya Alam yang kaya bagi sebuah negara, bisa menjadi malapetaka bukan berkah bagi warga negara, jika SDA dikorupsi, lingkungan alam rusak, masyarakat terpinggirkan
*) Jro Gde Sudibya, ekonom dan pengamat ekonomi.
Baca Artikel Menarik Lainnya : Wagub Cok Ace Apresiasi Prestasi FOKBI Bali
