Wisatawan Ramai, tetapi Hotel Relatif Kosong, Puncak Gunung Es dari Pariwisata yang Nyaris Berlangsung Liar
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi Pariwisata merespon pendapat Wayan Suyadnya yang berjudul "Turis Berlimpah, Hotel Kosong, Nginap di Mana?" yang tayang di Atnews.
Menurutnya, kemungkinan besar mereka menginap di hotel, vila yang tidak berizin, bodong, tidak mengikuti aturan pariwisata, dan tidak membayar pajak.
"Akibatnya, punya potensi besar melanggar: aturan tata ruang, IMB, Amdal dan pemerintah daerah kehilangan pajak pendapatan yang besar," kata Sudibya di Denpasar, Rabu (26/3).
Prinsip "least government is the best government" , pemerintahan yang terbaik adalah pemerintah yang mengatur serba sedikit, membiarkan mekanisme pasar bekerja.
Tetapi dengan syarat tidak menjadi liar, aturan hukum diikuti, tentang: izin bangunan, amdal, pembayaran pajak dan aturan ketenaga-kerjaan.
Negara, dalam hal ini Pemda harus hadir secara efektif di lapangan, dalam pengaturan perizinan, penegakan aturan hukum, tegaknya Amdal, melakukan pembinaan lapangan, tidak sekadar melakukan pemungutan pajak dan retribusi lainnya.
Tercipta prinsip keseimbangan: negara melakukan pungutan pajak, yang secara dengan pelayanan kepada warga dan wajib pajak.
Sudibya menambahkan, "sirkuit kemelut" dalam perizinan vila dan sejenisnya, juga menimpa ke sektor industri pariwisata lainnya: restoran, perdagangan souvenir, dan yang lebih serius pengaturan jasa transportasi wisata, jasa pramuwisata.
Pasar jasa transportasi dan pramuwisata nyaris "rimba raya", ketidak jelasan aturan, mereka yang masuk dan keluar dari industri ini begitu bebas nyaris tanpa ada regulasinya.
Negara mesti hadir sebagai "regulator" pengatur persaingan, dalam sebuah industri yang padat karya.
Bali punya pengalaman dalam pengelolaan industri pariwisata selama 50 tahun, dengan curve belajar yang panjang.
Sayangnya eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, kota tidak memanfaatnya secara baik, dengan akibat: krisis dalam: pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran hukum yang massif.
Akibatnya, sebuah lembaga internasional perangkingan tentang tujuan wisata dunia, merekomendasikan Bali sebagai tempat yang tidak pantas dikunjungi.
"Sense of Crisis" dalam pengelolaan industri pariwisata Bali mesti ditingkatkan, bawah sadar bahwa Bali sebagai DTW Dunia akan tetap baik-baik saja tanpa pengelolaan terpadu dan visioner, harus ditinggalkan. (GAB/001)
Menurutnya, kemungkinan besar mereka menginap di hotel, vila yang tidak berizin, bodong, tidak mengikuti aturan pariwisata, dan tidak membayar pajak.
"Akibatnya, punya potensi besar melanggar: aturan tata ruang, IMB, Amdal dan pemerintah daerah kehilangan pajak pendapatan yang besar," kata Sudibya di Denpasar, Rabu (26/3).
Prinsip "least government is the best government" , pemerintahan yang terbaik adalah pemerintah yang mengatur serba sedikit, membiarkan mekanisme pasar bekerja.
Tetapi dengan syarat tidak menjadi liar, aturan hukum diikuti, tentang: izin bangunan, amdal, pembayaran pajak dan aturan ketenaga-kerjaan.
Negara, dalam hal ini Pemda harus hadir secara efektif di lapangan, dalam pengaturan perizinan, penegakan aturan hukum, tegaknya Amdal, melakukan pembinaan lapangan, tidak sekadar melakukan pemungutan pajak dan retribusi lainnya.
Tercipta prinsip keseimbangan: negara melakukan pungutan pajak, yang secara dengan pelayanan kepada warga dan wajib pajak.
Sudibya menambahkan, "sirkuit kemelut" dalam perizinan vila dan sejenisnya, juga menimpa ke sektor industri pariwisata lainnya: restoran, perdagangan souvenir, dan yang lebih serius pengaturan jasa transportasi wisata, jasa pramuwisata.
Pasar jasa transportasi dan pramuwisata nyaris "rimba raya", ketidak jelasan aturan, mereka yang masuk dan keluar dari industri ini begitu bebas nyaris tanpa ada regulasinya.
Negara mesti hadir sebagai "regulator" pengatur persaingan, dalam sebuah industri yang padat karya.
Bali punya pengalaman dalam pengelolaan industri pariwisata selama 50 tahun, dengan curve belajar yang panjang.
Sayangnya eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, kota tidak memanfaatnya secara baik, dengan akibat: krisis dalam: pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran hukum yang massif.
Akibatnya, sebuah lembaga internasional perangkingan tentang tujuan wisata dunia, merekomendasikan Bali sebagai tempat yang tidak pantas dikunjungi.
"Sense of Crisis" dalam pengelolaan industri pariwisata Bali mesti ditingkatkan, bawah sadar bahwa Bali sebagai DTW Dunia akan tetap baik-baik saja tanpa pengelolaan terpadu dan visioner, harus ditinggalkan. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Pelaku Sejarah Pertempuran Laut Arafuru ABK RI Matjan Kumbang Peltu Pur I Dewa Made Pegeg Tutup Usia
