Presiden Prabowo, Regulasi TKDN Harus Fleksibel Guna Daya Saing Industri Tanah Air di Pasar Global

Jakarta (Atnews) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus dibuat dengan fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” tutur Presiden.

“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjut Presiden Prabowo.

Kepala Negara menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas.

“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya.

Sedangkan Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa dasar dari kebijakan dan pemerintahan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

“Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia, kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan Indonesia bubar, kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah, kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah,” tegas Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa tujuan utama pemerintahannya adalah untuk mencapai persatuan Indonesia, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Selain itu, Presiden menggarisbawahi bahwa ekonomi Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan, kita tidak mau yang lemah ditinggal. Kita tidak mau yang miskin disuruh bersaing dengan yang kuat. Saudara-saudara, ini dasar, kerakyatan, dan terakhirnya tujuan kita keadilan sosial,” ujar Presiden.

Selanjutnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa selama enam bulan pertama masa pemerintahannya, komunikasi yang lebih intens dan jelas kepada publik menjadi sangat penting. Presiden menjelaskan bahwa semua keputusan dan kebijakan harus didasarkan pada hasil dan bukti yang konkret, atau evidence-based performance.

“Saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya, jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan, demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat, saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada tujuan jangka panjang dan dengan perencanaan yang matang. Dengan dasar-dasar tersebut, Presiden Prabowo bertekad untuk memajukan Indonesia melalui program-program strategis yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Sustainable development goals yang utama food, energy, water, dan SDG-SDG, sasaran SDG yang lainnya semua, ini dasar kita. Karena itu, swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita,” ujar Presiden. (Z/001)