Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (ist/Atnews)
Denpasar (Atnews) - Pengamat Kepemimpinan Publik dan Kebudayaan Jro Gde Sudibya mengatakan, berangkat dari kesadaran kearifan budaya Sunda, dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya baik penghormatan pada leluhur, respek pada alam, membangun kesadaran kebangsaan untuk berkontribusi buat Republik.
Dalam fenomena sosial, peraihan kekuasaan dengan kecenderungan menghalalkan semua cara untuk tujuan kekuasaan itu sendiri (power feed to power).
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, untuk tujuan kepentingan publik, di tengah fenomena umum terjadinya korupsi kekuasaan yang sistemik, sarat kolusi, dalam ruang-ruang gelap penggunaan dana publik, untuk tujuan kekuasaan dan keberlanjutannya.
Memasuki inti persoalan kemasyarakatan, menggelutinya di lapangan, memberi solusi dan memotivasi, di tengah fenomena umum kepemimpinan pencitraan, "ngeles", menghindari persoalan, dalam jargon-jargon umum, himbauan, arahan yang tidak "metaksu", lengkap dengan SE (Surat Edaran) sebatas niat baik, yang belum tentu menjadi rujukan program aksi kongkrit.
Baginya, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) kepemimpinan adalah amanah publik yang harus ditunaikan, dalam fenomena umum "aji mumpung", komersialisme jabatan, untuk kepentingan sendiri dan kepentingan bercokol (vested interest) lainnya.
Menurit Sudibya, KDM, alam harus diselamatkan "at all cost", karena menyangkut masa depan. "Alam itu sendiri, manusia dan peradaban," ujar Sudibya di Denpasar, Rabu (14/5).
Di tengah fenomena umum yakni korupsi kekuasaan yang merusak alam dalam pemberian izin tambang, HPH perkebunan terutama untuk industri sawit, komersialisne perizinan tentang kawasan industri, perumahan yang memberikan tekanan besar pada ruang dan juga lingkungan budaya kehidupan.
KDM, Pemimpin melawan arus (against the stream leader), membawa terobosan pembaharuan dalam substansi dan gaya kepemimpinan. "Sejarah baru kepemimpinan sedang terbentuk di negeri ini," pungkasnya. (Z/ART/001)