Bali Blackout, DPRD Bali Minta PLN Ganti Rugi
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Komisi II dan Komisi III DPRD Bali meminta PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali untuk mengklarifikasi penyebab blackout (pemadaman total) listrik yang terjadi pada 2 Mei 2025 bertepatan menjelang Hari Raya Kuningan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih dikenal Ajus Linggih dan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa. Hadir pula Senior Manager Distribusi PLN UID Bali Putu Eka Astawa di Denpasar, Senin (19/5).
Ketua Komisi II DPRD Bali Ajus Linggih meminta PLN tangungjawab atas kerugian perekonomian daerah Bali, khususnya kalangan masyarakat kelas bawah.
Oleh karena, blackout yang berlangsung lama yang menghabiskan waktu lebih dari 12 jam bahkan berlanjut pemadaman sejumlah daerah keesokan harinya, merupakan bentuk kelalaian yang berdampak serius pada perekonomian daerah Bali.
Mengingat, pemerintah memberikan kuasa monopoli kepada PLN untuk distribusi listrik, tentu dengan tanggung jawab yang tinggi juga.
Menurutnya, peristiwa blackout itu namanya negligence (kelalaian-red). Dan kerugiannya itu terbagi 2, Ada yang namanya specific damage dan general damage. "Sehingga tidak bisa sekedar minta maaf. PLN harus mengganti kerugian masyarakat Bali," harap Ajus Linggih yang pernah magang di Kementrian ESDM.
Sekali lagi, Ajus Linggih merasa prihatin kerugian dominan dirasakan oleh sektor UMKM dan warung-warung kecil. "Sektor UMKM lebih terdampak daripada hotel, karena mereka (hotel-red) sudah punya Genset," ujarnya.
Begitu juga, rumah-rumah juga merasaakn kerugian. Hanya sedikit masyarakat dalam rumahnya mempunyai Genset dari kalangan high class.
Apalagi kejadian awal bulan, belanjaan bulanan dari pasar atau supermarket rusak yang ada dalam kulkas.
"Masyarakat kan sulit beli, kalau bapak/ibu dari PLN disini bisa beli lagi, masyarakat menengah ke bawah seperti apa," bebernya.
Belum lagi, lalu lintas macet pada waktu tersbut. Dirinya merasakan kemecatan itu karena dalam perjalanan. "Macet dimana-mana. Hal itu rawan kecelakaan. Saya belum minta data Dishub berapa kecelakaan terjadi," ungkapnya.
Ditambah pada saat blackout H-1 Kuningan, dimana masyarakat tengah melakukan persiapan hari raya. Disamping adanya kerugian bagi penghobi ikan hias, ikan koi.
Selain itu, pihaknya juga sudah pernah mengusulkan sumber energi terbarukan beberapa tahun lalu. Tetapi pihak PLN mengaku tidak bisa beli kalau harganya 7 sen, padahal aturan yang berlaku waktu itu oleh pemerintah 17-20 sen per kWh.
Untuk itu, Suyasa menegaskan bahwa gangguan listrik skala besar yang terjadi awal Mei lalu seharusnya diantisipasi sejak awal.
“Sudah disampaikan bahwa ada gangguan kabel bawah laut. Ini sudah clear. Tapi ke depan, Komisi III mendorong kemandirian energi berbasis energi baru terbarukan alias EBT. Rencana tentang kemandirian energi ini di Bali Sudah dari lima tahun lalu, cuman belum bisa jalan. Nah sekarang pertanyaannya apa yang menyebabkan mandeg. Sekarang baru terjadi blackout baru ada pemikiran, baru ngeh Bali itu harus mandiri di bidang energi,” ungkapnya
“Walaupun nanti dari segi bahan bakunya memang agak susah. Nah itu perlu dipelajari, digali. Saya kira itu yang perlu kita bicarakan ke depannya. Rencana ini juga sudah dibicarakan dibahas dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan PLN. Kami mengharapkan rencana-rencana itu agar segera terealisasi lah,” imbuh Suyasa.
Menurutnya, EBT sebagai solusi paling cocok bagi Bali sebagai daerah wisata. Beberapa jenis energi alternatif yang potensial antara lain panas bumi, gas, dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Namun, bahan baku seperti gas masih harus didatangkan dari luar, misalnya dari Sulawesi.
“Kalau bahan bakunya dari luar Bali, tentu ada risiko pasokan. Karena itu perlu dipikirkan betul solusi energi yang bersumber dari Bali sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, blackout telah menimbulkan dampak serius terhadap citra dan perekonomian Bali. “Ini menyangkut image Bali di mata dunia. Seolah-olah Bali belum siap dengan kemandirian energi. Jangan sampai ini jadi isu liar di mancanegara,” tambahnya.
Awak media juga menanyakan soal dugaan bangunan bodong di Pulau Dewata memicu kebutuhan makin tinggi terhadap energi listrik.
“Yang bodong-bodong itu jelas berpengaruh. Menguras energi tapi tidak tercatat secara resmi. Ini jadi atensi kami, dan PLN harus menyikapinya dengan serius,” tegasnya
Sedangkan, Senior Manager Distribusi PLN UID Bali Putu Eka Astawa menjelaskan, pada tahun ini PLN akan menambah daya sebesar 280 megawatt (MW). “Sebanyak 60 MW sudah beroperasi sejak Maret. Pada Juni nanti menjadi 110 MW, dan pada November seluruh 280 MW sudah aktif. Dengan tambahan ini, reserve margin kita akan naik dari 15% menjadi sekitar 25-30%,” ungkapnya.
Diungkapkan, PLN tengah menyiapkan pilot project PLTS atap dengan sistem penyimpanan baterai (PLTS Rooftop plus BESS (Battery Energy Storage System).
Dengan adanya blackout, PLN akan memberikan kompensasi, sesuai regulasi yang berlaku. Dengan menggunakan dua skema, pengurangan tagihan untuk pelanggan pascabayar dan penambahan token bagi pelanggan prabayar.
“Pelanggan yang mengalami kerugian akan diberikan kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM. Besarannya bisa dua hingga tiga kali dari biaya beban,” pungkasnya. (GAB/001)
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih dikenal Ajus Linggih dan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa. Hadir pula Senior Manager Distribusi PLN UID Bali Putu Eka Astawa di Denpasar, Senin (19/5).
Ketua Komisi II DPRD Bali Ajus Linggih meminta PLN tangungjawab atas kerugian perekonomian daerah Bali, khususnya kalangan masyarakat kelas bawah.
Oleh karena, blackout yang berlangsung lama yang menghabiskan waktu lebih dari 12 jam bahkan berlanjut pemadaman sejumlah daerah keesokan harinya, merupakan bentuk kelalaian yang berdampak serius pada perekonomian daerah Bali.
Mengingat, pemerintah memberikan kuasa monopoli kepada PLN untuk distribusi listrik, tentu dengan tanggung jawab yang tinggi juga.
Menurutnya, peristiwa blackout itu namanya negligence (kelalaian-red). Dan kerugiannya itu terbagi 2, Ada yang namanya specific damage dan general damage. "Sehingga tidak bisa sekedar minta maaf. PLN harus mengganti kerugian masyarakat Bali," harap Ajus Linggih yang pernah magang di Kementrian ESDM.
Sekali lagi, Ajus Linggih merasa prihatin kerugian dominan dirasakan oleh sektor UMKM dan warung-warung kecil. "Sektor UMKM lebih terdampak daripada hotel, karena mereka (hotel-red) sudah punya Genset," ujarnya.
Begitu juga, rumah-rumah juga merasaakn kerugian. Hanya sedikit masyarakat dalam rumahnya mempunyai Genset dari kalangan high class.
Apalagi kejadian awal bulan, belanjaan bulanan dari pasar atau supermarket rusak yang ada dalam kulkas.
"Masyarakat kan sulit beli, kalau bapak/ibu dari PLN disini bisa beli lagi, masyarakat menengah ke bawah seperti apa," bebernya.
Belum lagi, lalu lintas macet pada waktu tersbut. Dirinya merasakan kemecatan itu karena dalam perjalanan. "Macet dimana-mana. Hal itu rawan kecelakaan. Saya belum minta data Dishub berapa kecelakaan terjadi," ungkapnya.
Ditambah pada saat blackout H-1 Kuningan, dimana masyarakat tengah melakukan persiapan hari raya. Disamping adanya kerugian bagi penghobi ikan hias, ikan koi.
Selain itu, pihaknya juga sudah pernah mengusulkan sumber energi terbarukan beberapa tahun lalu. Tetapi pihak PLN mengaku tidak bisa beli kalau harganya 7 sen, padahal aturan yang berlaku waktu itu oleh pemerintah 17-20 sen per kWh.
Untuk itu, Suyasa menegaskan bahwa gangguan listrik skala besar yang terjadi awal Mei lalu seharusnya diantisipasi sejak awal.
“Sudah disampaikan bahwa ada gangguan kabel bawah laut. Ini sudah clear. Tapi ke depan, Komisi III mendorong kemandirian energi berbasis energi baru terbarukan alias EBT. Rencana tentang kemandirian energi ini di Bali Sudah dari lima tahun lalu, cuman belum bisa jalan. Nah sekarang pertanyaannya apa yang menyebabkan mandeg. Sekarang baru terjadi blackout baru ada pemikiran, baru ngeh Bali itu harus mandiri di bidang energi,” ungkapnya
“Walaupun nanti dari segi bahan bakunya memang agak susah. Nah itu perlu dipelajari, digali. Saya kira itu yang perlu kita bicarakan ke depannya. Rencana ini juga sudah dibicarakan dibahas dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan PLN. Kami mengharapkan rencana-rencana itu agar segera terealisasi lah,” imbuh Suyasa.
Menurutnya, EBT sebagai solusi paling cocok bagi Bali sebagai daerah wisata. Beberapa jenis energi alternatif yang potensial antara lain panas bumi, gas, dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Namun, bahan baku seperti gas masih harus didatangkan dari luar, misalnya dari Sulawesi.
“Kalau bahan bakunya dari luar Bali, tentu ada risiko pasokan. Karena itu perlu dipikirkan betul solusi energi yang bersumber dari Bali sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, blackout telah menimbulkan dampak serius terhadap citra dan perekonomian Bali. “Ini menyangkut image Bali di mata dunia. Seolah-olah Bali belum siap dengan kemandirian energi. Jangan sampai ini jadi isu liar di mancanegara,” tambahnya.
Awak media juga menanyakan soal dugaan bangunan bodong di Pulau Dewata memicu kebutuhan makin tinggi terhadap energi listrik.
“Yang bodong-bodong itu jelas berpengaruh. Menguras energi tapi tidak tercatat secara resmi. Ini jadi atensi kami, dan PLN harus menyikapinya dengan serius,” tegasnya
Sedangkan, Senior Manager Distribusi PLN UID Bali Putu Eka Astawa menjelaskan, pada tahun ini PLN akan menambah daya sebesar 280 megawatt (MW). “Sebanyak 60 MW sudah beroperasi sejak Maret. Pada Juni nanti menjadi 110 MW, dan pada November seluruh 280 MW sudah aktif. Dengan tambahan ini, reserve margin kita akan naik dari 15% menjadi sekitar 25-30%,” ungkapnya.
Diungkapkan, PLN tengah menyiapkan pilot project PLTS atap dengan sistem penyimpanan baterai (PLTS Rooftop plus BESS (Battery Energy Storage System).
Dengan adanya blackout, PLN akan memberikan kompensasi, sesuai regulasi yang berlaku. Dengan menggunakan dua skema, pengurangan tagihan untuk pelanggan pascabayar dan penambahan token bagi pelanggan prabayar.
“Pelanggan yang mengalami kerugian akan diberikan kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM. Besarannya bisa dua hingga tiga kali dari biaya beban,” pungkasnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : 21 Titik Gawat Darurat Sampah Plastik di Kawasan Pura Besakih
