Ketua DPRD Badung Sayangkan Perusahaan Cafe Organic, Tak Terima Kunjungan Komisi IV
Admin - atnews
Badung (Atnews) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan sangat menyayangkan kunker Komisi IV DPRD ke sebuah perusahaan yang ditengerai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tidak diterima dengan baik.
Hal ini dikatakan Anom Gumanti menjawab pertanyaan awak media di gedung DPRD Mangupura, Kamis, (3/7).
Sebagaimana diketahui sebuah perusahaan yang bernama cafe organic beralamat di Jln. Petitenget Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara telah melakukan PHK terhadap 12 orang karyawannya secara sepihak.
Dan perusahaan tersebut juga tidak memenuhi kewajibannya atas hak yang harus diterima karyawan.
"Sangat kita sayangkan memang perusahaan tidak kooperatif. Kita datang kesana ingin memastikan apakah benar terjadi PHK," ucap Anom Gumanti.
Menurut Anom Gumanti, pihaknya akan terus menindaklanjuti masalah ini. Dan sudah menyampaikan kepada Ketua Komisi IV yang membidangi masalah ini.
"Kalau memang kami (DPRD ) tidak bisa diterima mungkin Kadis Perindustrian dan Ketenagakerjaan bisa diterima," tegasnya. Sembari menambahkan, pihaknya akan mengkomunikasikan lagi bersama agar tidak terlalu awal dalam mengambil kesimpulan.
Artinya ucap Anom Gumanti, pihaknya tidak diterima oleh pengusaha apakah pemiliknya yang tidak ada atau seperti apa. Dan terus melihat dahulu perkembangannya.
"Berikan dahulu waktu kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan untuk menjajagi itu," terangnya.
Dan sejauh mana sebenarnya masalahnya apakah benar ada PHK yang terjadi di perusahaan tersebut.
Menurut Anom Gumanti, saat ini Badung banyak diterpa isu PHK. Pada hal PHK yang terjadi di Badung itu adalah di perusahaan Coca-Cola.
Dan memang perusahaan Coca-Cola itu sudah tidak lagi memiliki daya saing sehingga ditutup.
Jangan penutupan Coca-Cola dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan pariwisata. Karena perusahaan
Coca-Cola perusahaan sudah mendunia tidak ada hubungannya dengan pariwisata hotel, restorant dll. Ini murni kompeni perusahaan asing.
Menjawab pertanyaan DPRD dinilai lambat dalam menyikapi masalah banyaknya terjadi PHK di Badung saat ini Anom Gumanti menegaskan, akan melihat dan meneliti terlebih dahulu data yang ada terlebih dahulu. Pihaknya tidak bisa bertindak turun ke lapangan hanya hanya berdasarkan berita yang ada lewat media sosial saja. Perlu dicek kebenarannya setelah itu baru turun ke lapangan.
"Nanti kalau tidak benar terjadi kita yang malu. Kita cari data dan kepastiannya apa memang terjadi masalah atau tidak. Setelah itu baru kita cari rumuskan," ungkap Anom Gumanti.
Pihaknya saat ini menunggu niat baik dari pengusaha. Kalau memang tidak ada niat baik tentu akan mengambil tindakan tegas an diproses sesuai mekanisme yang ada.
"Produk kami hanya memberikan rekomendasi dan pihak eksekutiflah yang mengeksekusi. Maka dari itu kita akan diskusikan dengan teman teman di eksekutif. Apakah mungkin masalah perijinan perlu nanti kita dengar dari teman teman di eksekutif," demikian Anom Gumanti. (Mur).
Hal ini dikatakan Anom Gumanti menjawab pertanyaan awak media di gedung DPRD Mangupura, Kamis, (3/7).
Sebagaimana diketahui sebuah perusahaan yang bernama cafe organic beralamat di Jln. Petitenget Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara telah melakukan PHK terhadap 12 orang karyawannya secara sepihak.
Dan perusahaan tersebut juga tidak memenuhi kewajibannya atas hak yang harus diterima karyawan.
"Sangat kita sayangkan memang perusahaan tidak kooperatif. Kita datang kesana ingin memastikan apakah benar terjadi PHK," ucap Anom Gumanti.
Menurut Anom Gumanti, pihaknya akan terus menindaklanjuti masalah ini. Dan sudah menyampaikan kepada Ketua Komisi IV yang membidangi masalah ini.
"Kalau memang kami (DPRD ) tidak bisa diterima mungkin Kadis Perindustrian dan Ketenagakerjaan bisa diterima," tegasnya. Sembari menambahkan, pihaknya akan mengkomunikasikan lagi bersama agar tidak terlalu awal dalam mengambil kesimpulan.
Artinya ucap Anom Gumanti, pihaknya tidak diterima oleh pengusaha apakah pemiliknya yang tidak ada atau seperti apa. Dan terus melihat dahulu perkembangannya.
"Berikan dahulu waktu kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan untuk menjajagi itu," terangnya.
Dan sejauh mana sebenarnya masalahnya apakah benar ada PHK yang terjadi di perusahaan tersebut.
Menurut Anom Gumanti, saat ini Badung banyak diterpa isu PHK. Pada hal PHK yang terjadi di Badung itu adalah di perusahaan Coca-Cola.
Dan memang perusahaan Coca-Cola itu sudah tidak lagi memiliki daya saing sehingga ditutup.
Jangan penutupan Coca-Cola dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan pariwisata. Karena perusahaan
Coca-Cola perusahaan sudah mendunia tidak ada hubungannya dengan pariwisata hotel, restorant dll. Ini murni kompeni perusahaan asing.
Menjawab pertanyaan DPRD dinilai lambat dalam menyikapi masalah banyaknya terjadi PHK di Badung saat ini Anom Gumanti menegaskan, akan melihat dan meneliti terlebih dahulu data yang ada terlebih dahulu. Pihaknya tidak bisa bertindak turun ke lapangan hanya hanya berdasarkan berita yang ada lewat media sosial saja. Perlu dicek kebenarannya setelah itu baru turun ke lapangan.
"Nanti kalau tidak benar terjadi kita yang malu. Kita cari data dan kepastiannya apa memang terjadi masalah atau tidak. Setelah itu baru kita cari rumuskan," ungkap Anom Gumanti.
Pihaknya saat ini menunggu niat baik dari pengusaha. Kalau memang tidak ada niat baik tentu akan mengambil tindakan tegas an diproses sesuai mekanisme yang ada.
"Produk kami hanya memberikan rekomendasi dan pihak eksekutiflah yang mengeksekusi. Maka dari itu kita akan diskusikan dengan teman teman di eksekutif. Apakah mungkin masalah perijinan perlu nanti kita dengar dari teman teman di eksekutif," demikian Anom Gumanti. (Mur).
Baca Artikel Menarik Lainnya : Undwi Ikut Siapkan Generasi Emas Indonesia
