Tak Lulus Seleksi PPPK, Aliansi Guru Honorer Diterima Ketua DPRD Buleleng
Admin - atnews
Buleleng (Atnews) - Setelah Aliansi perwakilan pegawai kontrak yang tidak lulus dalam seleksi PPPK yang dikategorikan sebagai R4, awal Juli lalu mendatangi wakil rakyat di DPRD Buleleng, kini giliran Aliansi Guru Honorer mengadu ke dewan, diterima Ketua DPRD Buleleng Ngurah Arya, di ruang gabungan Komisi, Kamis (3/7/2025).
Kedatangan puluhan guru honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng ke gedung dewan adalah untuk melakulan audiensi guna mendapatkan informasi, petunjuk serta arahan dari DPRD. Perwakilan guru honorer ini berharap kelanjutan dari status mereka saat ini agar mendapat perhatian, terkIt guru hinorer yang sudah masuk dalam dapodik dengan masa kerja 1 hingga 2 tahun serta tenaga pendidik pada sekolah swasta dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, ketika pindah kesekolah negeri masa kerjanya tidak dihitung, sehingga sampai saat ini belum bisa mengikuti seleksi dalam penerimaan PPPK.
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom., menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencarikan formulasi guna menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Buleleng dapat diatasi.
Ketua DPRD Ngurah Arya menyampaikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi puluhan tenaga pendidik di Kabupaten Buleleleng dengan status Guru Honorer kedepan Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan agar adanya kebijakan dari kementrian untuk membuat sekema prioritas yang bisa mengakomodir kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Buleleng dan sekaligus dapat meningkatakan pendapatan bagi para pendidik yang telah mendedikasikan dirinya demi kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Buleleng.
Terkait hal tersebut pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun dengan pemerintah pusat melaui kementrian terkait, sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak dapat segera diakomodir dengan baik.
Permasalahan lain juga mengemuka, terkait dengan adanya beberapa tenaga guru honorer yang sudah lulus PPG dan yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, tunjangan sertifikasinya belum dapat dibayarkan karena terkendala regulasi. Begitu juga terkait dengan adanya efisiensi anggran hingga 20% untuk pendapatan guru honorer melaui dana BOSP yang akan diberlakukan pada bulan ini, dirasa akan sangat berdampak bagi pendapatan mereka.
”Kami hanya berharap ada kejelasan atas status kami, itu poin utama kami, dan kami berharap pemerintah dapat memperhatikan permasalahan kami” ucap Ketut Ardika sebagai perwakilan guru honorer yang datang ke gedung dewan.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD, Dinas Pendidikan, BKPSDM Kabupaten Buleleng, Tim Ahli serta undangan lainnya. (WAN)
Kedatangan puluhan guru honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng ke gedung dewan adalah untuk melakulan audiensi guna mendapatkan informasi, petunjuk serta arahan dari DPRD. Perwakilan guru honorer ini berharap kelanjutan dari status mereka saat ini agar mendapat perhatian, terkIt guru hinorer yang sudah masuk dalam dapodik dengan masa kerja 1 hingga 2 tahun serta tenaga pendidik pada sekolah swasta dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, ketika pindah kesekolah negeri masa kerjanya tidak dihitung, sehingga sampai saat ini belum bisa mengikuti seleksi dalam penerimaan PPPK.
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom., menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencarikan formulasi guna menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Buleleng dapat diatasi.
Ketua DPRD Ngurah Arya menyampaikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi puluhan tenaga pendidik di Kabupaten Buleleleng dengan status Guru Honorer kedepan Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan agar adanya kebijakan dari kementrian untuk membuat sekema prioritas yang bisa mengakomodir kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Buleleng dan sekaligus dapat meningkatakan pendapatan bagi para pendidik yang telah mendedikasikan dirinya demi kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Buleleng.
Terkait hal tersebut pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun dengan pemerintah pusat melaui kementrian terkait, sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak dapat segera diakomodir dengan baik.
Permasalahan lain juga mengemuka, terkait dengan adanya beberapa tenaga guru honorer yang sudah lulus PPG dan yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, tunjangan sertifikasinya belum dapat dibayarkan karena terkendala regulasi. Begitu juga terkait dengan adanya efisiensi anggran hingga 20% untuk pendapatan guru honorer melaui dana BOSP yang akan diberlakukan pada bulan ini, dirasa akan sangat berdampak bagi pendapatan mereka.
”Kami hanya berharap ada kejelasan atas status kami, itu poin utama kami, dan kami berharap pemerintah dapat memperhatikan permasalahan kami” ucap Ketut Ardika sebagai perwakilan guru honorer yang datang ke gedung dewan.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD, Dinas Pendidikan, BKPSDM Kabupaten Buleleng, Tim Ahli serta undangan lainnya. (WAN)
Baca Artikel Menarik Lainnya : SMA 2 Denpasar Dulu dan Kini
