Jalan Rusak di Bali, Jalan Jebol di Tabanan, Respon Gubernur hingga DPRD Bali Minta Anggaran Infrastruktur di Tingkatkan
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Publik menyoroti jebolnya gorong-gorong di bawah Jalan Nasional Denpasar–Gilimanuk tepatnya di KM 38 725 depan Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, Senin (7/7) lalu.
Hal itu telah menyebabkan jalur utama Bali–Jawa terhenti, karena jalannya itu ambles.
Merespon hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan perbaikannya tuntas dalam waktu maksimal tiga minggu, mengingat jalur ini menjadi nadi penting transportasi logistik dan lalu lintas wisatawan khususnya domestik dari dan menuju Pulau Dewata.
“Saya malam itu juga langsung koordinasi dengan Kepala Balai Jalan, Kementerian PU. Karena ini jalan nasional, saya minta segera ditangani. Sudah ditinjau ke lapangan dan saya minta segera diselesaikan pengerjaannya. Butuh waktu paling lama tiga minggu untuk menyelesaikan ini sampai tuntas, tapi diupayakan oleh Kepala Balai bisa lebih cepat dari tiga minggu,” terang Gubernur Koster saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Bali di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (9/7) siang.
Menurut Koster, struktur tanah di lokasi cukup labil sehingga proses perbaikannya tidak bisa terburu-buru. Diperlukan pengerukan, pengurukan, dan segala macamnya hingga pemadatan ulang sebelum jalan bisa dipakai kembali. “Saya sudah meminta (dipercepat), tapi hitungannya tiga minggu (baru tuntas). Kalau bisa ya lebih cepat dari tiga minggu, ya 2 minggu lah. Memang karena labil tanahnya jadi tidak bisa cepat, jadi harus dipelajari struktur tanahnya dulu,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Disinggung terkait bagaimana pemeliharaan jalan selama ini, Koster menimpali bahwa jenis kerusakan seperti itu memang sulit terdeteksi sebelumnya karena berada di bawah tanah. “Jalan-jalan jebol gimana, tanah bawahnya bolong, siapa yang tahu kan, Nggak bisa dilihat,” tukas Gubernur 2 periode tersebut (2018-2023 dan 2025-2030).
Terkait anggaran untuk perbaikan jalan rusak di provinsi, Koster memastikan sudah disiapkan dalam APBD Perubahan 2025 dan akan dilanjutkan dalam rancangan anggaran tahun 2026. Untuk dampak terhadap pariwisata, ia menyebut hanya dirasakan oleh wisatawan domestik yang menggunakan jalur darat dari Pulau Jawa.
“Kalau manca negara tidak banyak. Tentu saja yang domestik (lebih terdampak) karena kan wisatawan dari Jawa, Lintas Ketapang-Gilimanuk cukup banyak,” tutur Gubernur Koster.
Meski menurut Koster tidak berdampak besar terhadap ekonomi Bali secara keseluruhan, ia menilai kejadian ini sebagai momentum evaluasi sistem transportasi antar-pulau. Karena itu, Koster telah meminta Kementerian Perhubungan untuk menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk operator angkutan barang dan penyeberangan.
Disisi lain, DPRD Provinsi Bali meminta perbaikan jalan nasional yang ambles itu agar dipercepat dari target maksimal tiga minggu seperti yang disampaikan Gubernur Koster.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Bali, I Made Rai Warsa, yang menyatakan jalur Denpasar–Gilimanuk tersebut terlalu vital untuk dibiarkan dalam kondisi rusak berlarut-larut.
"Itu kan jalan nasional, tapi bagaimanapun itu ada di Bali. Kita selaku dewan tetap mendorong, karena itu jalur utama. Ya harus cepatnya itu diperbaiki dengan cara apa pun," ujar Rai Warsa saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Rabu sore kemarin.
Ia menilai, dampak dari jebolnya jalan itu pun terasa cukup luas. Selain membuat arus kendaraan terganggu, kendaraan-kendaraan berat atau beroda enam keatas seperti bus, truk dan tronton kini dialihkan melalui jalur utara via Kabupaten Buleleng. Sedangkan, kendaraan roda empat dan roda dua dialihkan melewati jalur selatan Polsek Selemadeg. Menurut Rai Warsa, hal ini menimbulkan kekhawatiran baru karena daya dukung jalan alternatif tersebut tidak sama dengan jalur utama.
"Jalur lain itu (alternatif) kekuatan jalannya kan tidak sama, pasti lebih rendah. Kalau dilewati tronton atau angkutan berat, ya pasti mereka berpikir-pikir. Malah saya dengar-dengar, ada yang menunda keberangkatannya karena takut lewat jalan itu, nanti nyungsap di sana, kan bisa itu terjadi," kata Koster.
Karena itu, ia mengusulkan agar arus kendaraan berat diatur agar tidak memicu kerusakan lebih parah di jalur alternatif maupun jalur utama yang sudah diperbaiki. Salah satu caranya, menurut dia, adalah dengan memberlakukan sistem jadwal bagi kendaraan berat. "Kalau bisa kan diatur, umpamanya angkut-angkutan berat seperti tronton itu dijadwalkan malam supaya tidak semrawut," usulnya.
Soal kesiapan anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan di Bali selama ini, Rai Warsa mengakui bahwa alokasi yang dianggarkan tergolong kecil. Untuk itu, dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 yang sedang berlangsung ini, pihaknya akan menyampaikan usulan agar anggaran infrastruktur terkhusus untuk jalan dan perawatan jalan di Bali agar ditingkatkan.
“Perawatan jalan itu kecil. Nilainya saya kurang ingat, tapi kecil sekali. Dan itu memang harus ditambah. Baik itu jalan kabupaten, provinsi, maupun pusat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan selain memperbaiki aspal jalan, perbaikan juga harus menyentuh sistem drainase agar kerusakan tidak cepat terulang. “Jalan bagus, kalau drainase nggak bagus, ya seberapa lama bertahan jalan itu. Walaupun aspalnya bagus, tapi kalau terus dihilir air, itu pasti akan hancur juga,” jelasnya.
Rai Warsa menyebut pihak Komisi III DPRD Bali sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan Kementerian PUPR terkait kondisi infrastruktur di Bali. Koordinasi tersebut, menurutnya, penting untuk menekan terulangnya kejadian serupa, mengingat kondisi cuaca ekstrem dapat mempercepat kerusakan jalan.
“Dengan Balai Jalan, kita sudah koordinasi. Dan kebetulan Balai Jalan itu untuk Bali kantornya di Surabaya. Kita sudah membahas bersama melihat jalan-jalan nasional, seperti banyak jalan-jalan nasional yang rusak itu kita sudah koordinasikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Komunikasi Tim Percepatan Pembangunan Bali 2025–2030, I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati, yang akrab disapa Gus Wawan, menyampaikan bahwa longsor tersebut terjadi akibat runtuhnya saluran irigasi yang melintasi bawah badan jalan. Informasi ini disampaikan berdasarkan laporan resmi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.
“Saluran tersebut mengalirkan air dari sisi timur Pasar Bajera (arah utara) ke selatan. Runtuhnya struktur ini menyebabkan longsor sedalam sekitar 8 meter dengan tinggi muka air mencapai 1,8 meter,” ujar Gus Wawan di Denpasar, Selasa (8/07).
Ia menjelaskan bahwa kunjungan lapangan telah dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan Ditlantas Polda Bali, Dinas Perhubungan, Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Satker PJN Wilayah I Bali, serta Balai Pelaksana Transportasi Darat Wilayah II Bali. Satker PJN Wilayah I Bali saat ini sedang mengusulkan anggaran penanganan darurat ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.
“Rencana teknis penanganan adalah dengan mengganti saluran menggunakan box culvert ukuran 2x2 meter, lalu mengembalikan kondisi perkerasan jalan. Estimasi pengerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 30 hari kalender,” terang Gus Wawan.
Sementara itu, untuk menjaga kelancaran lalu lintas, telah dilakukan pengalihan arus bagi kendaraan ringan dan pribadi. Kendaraan dari arah Gilimanuk diarahkan ke utara dan keluar di timur Pasar Bajera. Sementara kendaraan dari arah Denpasar diarahkan ke kiri sebelum Indomaret dan keluar di barat Terminal Bajera.
“Langkah-langkah awal di lapangan juga sudah dilakukan, termasuk pemasangan rambu lalu lintas, pagar pengaman, penyiapan steel sheet pile, mobilisasi alat berat seperti excavator dan crane, serta penutupan aliran irigasi sementara. Box culvert 2x2 meter juga sudah disiapkan,” tambahnya.
Saat ini, pekerjaan yang sedang berjalan adalah pembersihan lahan dan pembuatan akses kerja di area pemasangan box culvert.
Gus Wawan menegaskan bahwa pemerintah serius menangani kejadian ini agar jalur utama Denpasar–Gilimanuk segera pulih, demi mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. (GAB/IBM).
Hal itu telah menyebabkan jalur utama Bali–Jawa terhenti, karena jalannya itu ambles.
Merespon hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan perbaikannya tuntas dalam waktu maksimal tiga minggu, mengingat jalur ini menjadi nadi penting transportasi logistik dan lalu lintas wisatawan khususnya domestik dari dan menuju Pulau Dewata.
“Saya malam itu juga langsung koordinasi dengan Kepala Balai Jalan, Kementerian PU. Karena ini jalan nasional, saya minta segera ditangani. Sudah ditinjau ke lapangan dan saya minta segera diselesaikan pengerjaannya. Butuh waktu paling lama tiga minggu untuk menyelesaikan ini sampai tuntas, tapi diupayakan oleh Kepala Balai bisa lebih cepat dari tiga minggu,” terang Gubernur Koster saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Bali di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (9/7) siang.
Menurut Koster, struktur tanah di lokasi cukup labil sehingga proses perbaikannya tidak bisa terburu-buru. Diperlukan pengerukan, pengurukan, dan segala macamnya hingga pemadatan ulang sebelum jalan bisa dipakai kembali. “Saya sudah meminta (dipercepat), tapi hitungannya tiga minggu (baru tuntas). Kalau bisa ya lebih cepat dari tiga minggu, ya 2 minggu lah. Memang karena labil tanahnya jadi tidak bisa cepat, jadi harus dipelajari struktur tanahnya dulu,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Disinggung terkait bagaimana pemeliharaan jalan selama ini, Koster menimpali bahwa jenis kerusakan seperti itu memang sulit terdeteksi sebelumnya karena berada di bawah tanah. “Jalan-jalan jebol gimana, tanah bawahnya bolong, siapa yang tahu kan, Nggak bisa dilihat,” tukas Gubernur 2 periode tersebut (2018-2023 dan 2025-2030).
Terkait anggaran untuk perbaikan jalan rusak di provinsi, Koster memastikan sudah disiapkan dalam APBD Perubahan 2025 dan akan dilanjutkan dalam rancangan anggaran tahun 2026. Untuk dampak terhadap pariwisata, ia menyebut hanya dirasakan oleh wisatawan domestik yang menggunakan jalur darat dari Pulau Jawa.
“Kalau manca negara tidak banyak. Tentu saja yang domestik (lebih terdampak) karena kan wisatawan dari Jawa, Lintas Ketapang-Gilimanuk cukup banyak,” tutur Gubernur Koster.
Meski menurut Koster tidak berdampak besar terhadap ekonomi Bali secara keseluruhan, ia menilai kejadian ini sebagai momentum evaluasi sistem transportasi antar-pulau. Karena itu, Koster telah meminta Kementerian Perhubungan untuk menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk operator angkutan barang dan penyeberangan.
Disisi lain, DPRD Provinsi Bali meminta perbaikan jalan nasional yang ambles itu agar dipercepat dari target maksimal tiga minggu seperti yang disampaikan Gubernur Koster.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Bali, I Made Rai Warsa, yang menyatakan jalur Denpasar–Gilimanuk tersebut terlalu vital untuk dibiarkan dalam kondisi rusak berlarut-larut.
"Itu kan jalan nasional, tapi bagaimanapun itu ada di Bali. Kita selaku dewan tetap mendorong, karena itu jalur utama. Ya harus cepatnya itu diperbaiki dengan cara apa pun," ujar Rai Warsa saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Rabu sore kemarin.
Ia menilai, dampak dari jebolnya jalan itu pun terasa cukup luas. Selain membuat arus kendaraan terganggu, kendaraan-kendaraan berat atau beroda enam keatas seperti bus, truk dan tronton kini dialihkan melalui jalur utara via Kabupaten Buleleng. Sedangkan, kendaraan roda empat dan roda dua dialihkan melewati jalur selatan Polsek Selemadeg. Menurut Rai Warsa, hal ini menimbulkan kekhawatiran baru karena daya dukung jalan alternatif tersebut tidak sama dengan jalur utama.
"Jalur lain itu (alternatif) kekuatan jalannya kan tidak sama, pasti lebih rendah. Kalau dilewati tronton atau angkutan berat, ya pasti mereka berpikir-pikir. Malah saya dengar-dengar, ada yang menunda keberangkatannya karena takut lewat jalan itu, nanti nyungsap di sana, kan bisa itu terjadi," kata Koster.
Karena itu, ia mengusulkan agar arus kendaraan berat diatur agar tidak memicu kerusakan lebih parah di jalur alternatif maupun jalur utama yang sudah diperbaiki. Salah satu caranya, menurut dia, adalah dengan memberlakukan sistem jadwal bagi kendaraan berat. "Kalau bisa kan diatur, umpamanya angkut-angkutan berat seperti tronton itu dijadwalkan malam supaya tidak semrawut," usulnya.
Soal kesiapan anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan di Bali selama ini, Rai Warsa mengakui bahwa alokasi yang dianggarkan tergolong kecil. Untuk itu, dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 yang sedang berlangsung ini, pihaknya akan menyampaikan usulan agar anggaran infrastruktur terkhusus untuk jalan dan perawatan jalan di Bali agar ditingkatkan.
“Perawatan jalan itu kecil. Nilainya saya kurang ingat, tapi kecil sekali. Dan itu memang harus ditambah. Baik itu jalan kabupaten, provinsi, maupun pusat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan selain memperbaiki aspal jalan, perbaikan juga harus menyentuh sistem drainase agar kerusakan tidak cepat terulang. “Jalan bagus, kalau drainase nggak bagus, ya seberapa lama bertahan jalan itu. Walaupun aspalnya bagus, tapi kalau terus dihilir air, itu pasti akan hancur juga,” jelasnya.
Rai Warsa menyebut pihak Komisi III DPRD Bali sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan Kementerian PUPR terkait kondisi infrastruktur di Bali. Koordinasi tersebut, menurutnya, penting untuk menekan terulangnya kejadian serupa, mengingat kondisi cuaca ekstrem dapat mempercepat kerusakan jalan.
“Dengan Balai Jalan, kita sudah koordinasi. Dan kebetulan Balai Jalan itu untuk Bali kantornya di Surabaya. Kita sudah membahas bersama melihat jalan-jalan nasional, seperti banyak jalan-jalan nasional yang rusak itu kita sudah koordinasikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Komunikasi Tim Percepatan Pembangunan Bali 2025–2030, I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati, yang akrab disapa Gus Wawan, menyampaikan bahwa longsor tersebut terjadi akibat runtuhnya saluran irigasi yang melintasi bawah badan jalan. Informasi ini disampaikan berdasarkan laporan resmi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.
“Saluran tersebut mengalirkan air dari sisi timur Pasar Bajera (arah utara) ke selatan. Runtuhnya struktur ini menyebabkan longsor sedalam sekitar 8 meter dengan tinggi muka air mencapai 1,8 meter,” ujar Gus Wawan di Denpasar, Selasa (8/07).
Ia menjelaskan bahwa kunjungan lapangan telah dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan Ditlantas Polda Bali, Dinas Perhubungan, Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Satker PJN Wilayah I Bali, serta Balai Pelaksana Transportasi Darat Wilayah II Bali. Satker PJN Wilayah I Bali saat ini sedang mengusulkan anggaran penanganan darurat ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.
“Rencana teknis penanganan adalah dengan mengganti saluran menggunakan box culvert ukuran 2x2 meter, lalu mengembalikan kondisi perkerasan jalan. Estimasi pengerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 30 hari kalender,” terang Gus Wawan.
Sementara itu, untuk menjaga kelancaran lalu lintas, telah dilakukan pengalihan arus bagi kendaraan ringan dan pribadi. Kendaraan dari arah Gilimanuk diarahkan ke utara dan keluar di timur Pasar Bajera. Sementara kendaraan dari arah Denpasar diarahkan ke kiri sebelum Indomaret dan keluar di barat Terminal Bajera.
“Langkah-langkah awal di lapangan juga sudah dilakukan, termasuk pemasangan rambu lalu lintas, pagar pengaman, penyiapan steel sheet pile, mobilisasi alat berat seperti excavator dan crane, serta penutupan aliran irigasi sementara. Box culvert 2x2 meter juga sudah disiapkan,” tambahnya.
Saat ini, pekerjaan yang sedang berjalan adalah pembersihan lahan dan pembuatan akses kerja di area pemasangan box culvert.
Gus Wawan menegaskan bahwa pemerintah serius menangani kejadian ini agar jalur utama Denpasar–Gilimanuk segera pulih, demi mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. (GAB/IBM).
Baca Artikel Menarik Lainnya : STPBI Beri Keterampilan Perempuan Tonja
