Indonesia Kritis, Batu Uji Kepemimpinan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo dalam pernyataan persnya yang didampingi Ketua MPR, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Parpol lainnya, menyatakan demonstrasi tanggal  25 - 28 Agustus 2025, telah diprovokasi dan ditunggangi oleh kekuatan politik  tertentu dengan indikasi makar. 

Arti dari pernyataan ini, sasaran tembak dari penunggangan demonstrasi ini adalah kepemimpinan Presiden sendiri. Publik menunggu langkah politik Presiden dalam menangani sirkuit kemelut politik ini, yang sasaran finalnya menjatuhkan Presiden. 

Kepemimpinan Presiden mengalami ujian di tingkat super kritis, untuk segera menunjukkan kepemimpinan otentiknya, melakukan konsolidasi kembali kekuatan pendukungnya yang setia, segera melakukan reshufle kabinet dengan "sense of urgrgency" tinggi dengan target sasaran segera membongkar "master mind" kerusuhan, penjarahan yang telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. 

Penunjukan Menhan Safrie Sjamsudin untuk mengendalikan keadaan merupakan signal yang tepat, yang semestinya dilanjutkan dengan langkah penggantian posisi strategis yang lebih cepat. 

Masa depan demokrasi menjadi taruhannya.

Dalam kondisi Republik yang kritis  ini, kita bisa menyimak kembali landasan filosofis  dari pemerintahan berbentuk Republik di era Yunani kuno, dengan merujuk pemikiran filsafat dari Aristoteles.

Menurut filsof ini, basis filosofi dari pemerintahan berbentuk Republik: Common Good (Kebaikan Bersama), Deliberatif (perdebatan, dialog, musyawarah), Retorika (kecerdasan berargumentasi berbasis fakta, intelektualitas dan bahkan dengan rujukan filsafat).

Dalam kondisi kritis dewasa ini, tantangan dalam mengembangkan kebaikan bersama, adalah melawan segala macam  provokasi yang merugikan kepentingan publik. Perdebatan, dialog, musyawarah terus ditumbuhkan kembangkan, untuk.melawan agitasi politik yang sarat: manipulasi, kebohongan, fitnah dan sejenisnya.

Konten komunikasi para pendengung yang sarat toksik/racun harus diwaspadai dan dilawan bersama melalui  konter narasi. Kemampuan retorika publik berbasis fakta, kecerdasan dan bahkan rujukan filosofi, untuk melawan proses pembodohan, pendunguan politik  dari kekuatan elite yang tidak mau kehilangan privilege dengan merugikan Res - Publica, kepentingan umum.

Semestinya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menunjukkan sikap  kenegarawan berada di garda terdepan dalam upaya pencerahan bangsa di atas. Sejarah akan mencatatnya dengan tinta emas.

*) Jro Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan.