GMNI Ke DPRD Buleleng Minta Desak Pemerintah Sahkan RUU Perampasan Aset

Buleleng (Atnews) - Khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti susupan massa dari luar dengan tujuan tidak sesuai dengan perjuangan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasiinal Indonesia(GMNI) Buleleng diketuai I Kadek Pradita Ciwa Radhitya tidak melakukan aksi demo. Namun mereka lebih  memilih Audiensi dengan DPRD Buleleng, hari Selasa (2/9/2025) siang, guna menyampaikan masukan, hasil kajiann yang telah nereka susun terkait isu-isu nasional maupun daerah. 

Dihadapan Ketua DPRD Buleleng, Ketua DPC GMNI Buleleng, I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya, menyampaikan tujuh poin tuntutan yang menjadi fokus perhatian, yakni pertama pangkas tunjangan Anggota DPR-RI yang tidak berkeadilan terhadap rakyat, kedua mendesak pemerintah agar melakukan rekonstruksi dan evaluasi Polri secara menyeluruh, ketiga hentikan penangkapan aktivis dan jamin Hak Konstitusional warga Negara dalam berekspresi dan menyampaikan kritik dalam rangka membela kepentingan rakyat, keempat mendesak DPR RI agar mengesahkan aturan yang berpihak kepada masyarakat seperti Rancangan undang-undang perampasan Aset, kelima mendesak pemerintah untuk membatalkan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, penyediaan sarana-prasarana, serta membangun insfrastruktur, keenam mendesak pemerintah agar melibatkan anak muda, mahasiswa dalam rencana strategis Kabupaten Buleleng maupun dalam perencanaan Perda. Dan terakhir mendesak pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk kepentingan Daerah, mereka juga menyampaikan masukan perlunya dibuat Perda tentang Kepemudaan.

"Harapan kami, aspirasi ini dapat diteruskan oleh DPRD Buleleng ke DPR-RI dan pihak terkait, agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang serius," ungkap Pradhita.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ngurah Arya menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai isu strategis. Menurutnya, dari tujuh poin tuntutan yang disampaikan, enam di antaranya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR-RI. Namun demikian, DPRD Buleleng siap menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi tersebut melalui jalur yang tepat.

“Untuk poin mengenai pelibatan generasi muda dalam rencana strategis daerah, kami sangat terbuka. DPRD Buleleng selalu mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah,” jelasnya.

Terkait tuntutan mengenai kesejahteraan guru, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah daerah telah dan akan terus berupaya maksimal dalam memperjuangkan nasib para tenaga pendidik. DPRD Buleleng juga berkomitmen untuk mengawal kebijakan agar seluruh guru di Buleleng dapat diangkat dan memperoleh kesejahteraan yang layak. 

Ditemui Atnews seusai audiensi dari GMNI tersebut,   terkait Perda tentang Kepemudaan, menurut Ngurah Arya, pihaknya sudah berencana membuat Perda tentang Kepemudaan yang nantinya menjadi Perda inisiatif Dewan. ".tanpa payung berupa Perda, memang sudah ada kelompok-organisasi pemuda sudah terbentuk dan mewadahi kelompoknya, seperti Sekeha Taruna-Taruni, Karang Taruna dan yang lainnya. "Untuk memberi peran yang lebih maksimal dalam pembangunan didaerah, penting juga ada Perda Kepenudaan, kami setuju,"ujar Ketua DPRD Buleleng Ngurah Arya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan ajakan Ketua DPRD untuk bergotong-royong membangun Buleleng menuju Kabupaten Buleleng yang lebih baik dengan partisipasi semua pihak, apalagi GMNI yang dikenal getol dan kental akan jiwa-jiwa kerakyatannya.

“Sukses terus buat kawan-kawan, ayo bersama sama kita bangun Buleleng yang lebih baik’, tambah Arya.(WAN)