Banjir Besar Timbulkan Kerugian Ekonomi - Sosial, Tata Kelola Air di Kawasan Perkotaan Bali Belum Optimal
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Guru Besar FEB Undiknas Denpasar Prof. Dr. IB Raka Suardana mengatakan, banjir besar yang melanda Bali pada 10 September 2025.
Menurutnya, dampak terparahnya terjadi di Denpasar yang menimbulkan kerugian cukup signifikan baik secara ekonomi maupun sosial.
Data menunjukkan bahwa sedikitnya 17 orang meninggal dunia, ratusan warga terdampak langsung, dan ribuan lainnya harus mengungsi.
Kerugian materiil yang ditimbulkan mencapai skala besar, di mana hanya di Pasar Badung dan Kumbasari saja diperkirakan terjadi kerugian puluhan miliar rupiah akibat rusaknya fasilitas dagang, infrastruktur listrik, sistem penyimpanan barang, hingga aliran distribusi logistik.
"Jika dihitung secara agregat dengan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sektor pariwisata yang terhenti sementara, maka total kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Di luar kerugian uang, kerugian non finansial yang timbul juga besar. Kehilangan nyawa, trauma psikologis, terganggunya pendidikan anak-anak akibat perlengkalan sekolah yg rusak dan beberapa sekolah yg tergenang, serta rusaknya jaringan sosial masyarakat merupakan beban yg tdk bisa diukur dengan rupiah.
Lingkungan juga terdampak dengan meluapnya sungai yang membawa lumpur dan sampah, mencemari sumber air, dan mengancam kesehatan masyarakat.
Banjir yang lalu menunjukkan bahwa sistem tata kelola air di kawasan perkotaan Bali masih belum optimal menghadapi intensitas hujan ekstrem yang bisa saja akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
Solusi jika pendek yang segera harus dilakukan meliputi penyelamatan rumah-rumah yang tetendam, evakuasi cepat, serta distribusi bantuan logistik dan kesehatan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memulihkan isfratuktur dalam waktu singkat, serta menyediakan bantuan tunai darurat untuk pedagang kecil yang kehilangan mata pencaharian.
Sanitasi lingkungan harus segera ditangani untuk mencegah penyakit menular pascabanjir.
Dalam jangka panjang, strategi mitigasi hrs difokuskan pada normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase kota, pembangunan tanggul pengendali banjir, serta penguatan regulasi tata ruang agar tidak ada lagi pemukiman di daerah rawan.
Reboisasi daerah tangkapan air, penataan kembali jalur hijau, dan pemeliharaan ruang terbuka publik akan memperkuat daya serap lingkungan.
Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan skema asuransi bencana dan dukungan keuangan mikro untuk pedagang serta UMKM, sehingga ketahanan ekonomi masyarakat dpt terjaga. Penerapan sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan di sekolah, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan memastikan Bali lebih siap menghadapi ancaman banjir di masa depan. (GAB/001)
Menurutnya, dampak terparahnya terjadi di Denpasar yang menimbulkan kerugian cukup signifikan baik secara ekonomi maupun sosial.
Data menunjukkan bahwa sedikitnya 17 orang meninggal dunia, ratusan warga terdampak langsung, dan ribuan lainnya harus mengungsi.
Kerugian materiil yang ditimbulkan mencapai skala besar, di mana hanya di Pasar Badung dan Kumbasari saja diperkirakan terjadi kerugian puluhan miliar rupiah akibat rusaknya fasilitas dagang, infrastruktur listrik, sistem penyimpanan barang, hingga aliran distribusi logistik.
"Jika dihitung secara agregat dengan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sektor pariwisata yang terhenti sementara, maka total kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Di luar kerugian uang, kerugian non finansial yang timbul juga besar. Kehilangan nyawa, trauma psikologis, terganggunya pendidikan anak-anak akibat perlengkalan sekolah yg rusak dan beberapa sekolah yg tergenang, serta rusaknya jaringan sosial masyarakat merupakan beban yg tdk bisa diukur dengan rupiah.
Lingkungan juga terdampak dengan meluapnya sungai yang membawa lumpur dan sampah, mencemari sumber air, dan mengancam kesehatan masyarakat.
Banjir yang lalu menunjukkan bahwa sistem tata kelola air di kawasan perkotaan Bali masih belum optimal menghadapi intensitas hujan ekstrem yang bisa saja akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
Solusi jika pendek yang segera harus dilakukan meliputi penyelamatan rumah-rumah yang tetendam, evakuasi cepat, serta distribusi bantuan logistik dan kesehatan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memulihkan isfratuktur dalam waktu singkat, serta menyediakan bantuan tunai darurat untuk pedagang kecil yang kehilangan mata pencaharian.
Sanitasi lingkungan harus segera ditangani untuk mencegah penyakit menular pascabanjir.
Dalam jangka panjang, strategi mitigasi hrs difokuskan pada normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase kota, pembangunan tanggul pengendali banjir, serta penguatan regulasi tata ruang agar tidak ada lagi pemukiman di daerah rawan.
Reboisasi daerah tangkapan air, penataan kembali jalur hijau, dan pemeliharaan ruang terbuka publik akan memperkuat daya serap lingkungan.
Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan skema asuransi bencana dan dukungan keuangan mikro untuk pedagang serta UMKM, sehingga ketahanan ekonomi masyarakat dpt terjaga. Penerapan sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan di sekolah, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan memastikan Bali lebih siap menghadapi ancaman banjir di masa depan. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Bulan Bahasa Bali Diawali Festival Nyurat Lontar dengan Seribu Peserta
