DJPb akan Survei SPPG, Penerima MBG Bali Terendah di Klungkung
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan menggenjot Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa mencapai target optimal.
MBG untuk di Provinsi Bali hingga 8 September 2025 tercatat telah diterima oleh 256.215 orang atau 29 persen dari target total untuk 893.362 orang penerima manfaat.
Muhamad Mufti Arkan mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan survei ke sejumlah SPPG untuk mengetahui permasalahan yang mereka hadapi.
"Dugaan kami sementara, untuk membuat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) persyaratannya cukup berat dan butuh modal yang cukup besar. Dibutuhkan tempat yang bagus, higienis dan memenuhi standar. Barangkali permasalahannya itu. Tetapi itu juga problem di seluruh Indonesia," ujar Mufti Arkan dalam Media Briefing APBN Kita Regional Bali di Denpasar, pada Selasa, 30 September 2025.
DJPb, lanjut dia, juga tengah melakukan pemetaan serentak terkait hal-hal yang bisa dibantu untuk mempercepat realisasi program MBG di Provinsi Bali.
Kebutuhan SPPG di Provinsi Bali sebanyak 422 dapur SPPG untuk melayani 893.362 orang penerima manfaat. Hingga 8 September 2025, tercatat ada 80 dapur aktif SPPG atau 29 persen dari target. Sedangkan dana MBG yang sudah terealisasi sebanyak Rp127,07 miliar.
Mufti Arkan menyampaikan, dana MBG yang telah terealisasi di Provinsi Bali tersebut diterima oleh 256.215 orang, dari jenjang pendidikan TK hingga SMA/SMK, ditambah kelompok penerima lainnya.
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, penerima manfaat MBG yang terbanyak tercatat di Kabupaten Jembrana yakni 60.107 orang, dan yang terkecil di Kabupaten Klungkung dengan 5.975 orang penerima manfaat.
Sedangkan penerima MBG di tujuh kabupaten lainnya yakni Kabupaten Badung (19.308), Kabupaten Bangli (28.552), Kabupaten Buleleng (37.447), Kabupaten Gianyar (16.233), Kabupaten Karangasem (11.987), Kota Denpasar (29.094) dan di Kabupaten Tabanan (47.5160).
Menurut Mufti Arkan,jika dilihat dari sisi penyaluran anggaran tidak ada permasalahan karena dana disalurkan dari Kementerian Keuangan ke Badan Gizi Nasional dan langsung ke SPPG. Dengan demikian, dari sisi penganggaran maupun aliran uang sesungguhnya tidak ada persoalan.
"Jadi, mekanismenya itu sangat cepat, bahkan juga ada wacana nanti akan dibuat Kanwil BGN di daerah," ucapnya.
Pada kesempatan itu juga, dijelaskan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh perkembangan inflasi Bulan Agustus 2025 cukup stabil tercatat sebesar 2,65% yoy, dalam rentang target 2,5±1%.
Adapun nilai inflasi Agustus 2025 apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,39%. Selanjutnya dari sisi indikator kesejahteraan menunjukkan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 2,74 poin mtm menjadi 98,95 poin dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,68 poin mtm menjadi 96,74 poin pada Agustus 2025. Pada periode Bulan Juli 2025, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Bali mencapai 697.107 kunjungan dengan total akumulasi s.d. Juli 2025 mencapai 3.979.854 kunjungan dan meningkat 11,42% yoy.
Kinerja pelaksanaan APBN Provinsi Bali s.d. 31 Agustus 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan capaian surplus sebesar Rp448,35 miliar. Kinerja ini didukung dari capaian pendapatan sebesar Rp14,27 triliun atau tercapai 61,11% dari target dan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 7,47% yoy. Komponen tertinggi diraih oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp11,16 triliun yang tumbuh 10,98% yoy disusul oleh PNBP sebesar Rp3,11 triliun terkontraksi 2,61% yoy.
Capaian teringgi dalam penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan sebesar Rp7,16 triliun dengan pertumbuhan 11,06% yoy. Kontribusi dominan berasal dari PPh 25/29 Badan sebesar 37,61% dengan nilai realisasi mencapai Rp2,69 triliun.
Sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,91% dari seluruh penerimaan perpajakan atau Rp1,94 triliun.
Selain perpajakan, penerimaan sebesar Rp844,67 miliar disumbangkan oleh Kepabeanan dan Cukai yang meningkat 7,07% yoy.
Hal ini didukung dari penerimaan cukai sebesar Rp788,36 miliar. Selanjutnya dari sisi PNBP masih didominasi dari sektor keimigrasian dengan didominasi pendapatan visa sebesar Rp978,42 miliar maupun pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali sebesar Rp159,71 miliar. PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang menyumbang penerimaan sebesar 61,36 miliar atau 111,44% dari target tahun 2025 (tumbuh 64,94% yoy).
Realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali s.d. Agustus 2025 mencapai Rp13,82 triliun atau 61,11% dari pagu, terkontraksi sebesar 11,91% yoy. Pengeluaran dalam periode ini didominasi oleh Transfer ke Daerah sebesar Rp8,16 triliun yang terkontraksi 2,32% yoy. Pengeluaran terbesar didominasi oleh realisasi DAU sebesar Rp5,33 triliun yang terkontraksi 2,94% yoy, adapun kontraksi tertinggi berasal dari DAK Fisik sebesar 53,09% yoy dengan nominal Rp99,21 miliar. Kontraksi juga terjadi pada DAK Non Fisik sebesar 17,47% dengan realisasi Rp1,45 triliun.
Adapun tiga komponen lainnya mengalami pertumbuhan positif yaitu Dana Desa tumbuh 5,44% yoy dengan realisasi Rp647,07 miliar, Insentif Daerah tumbuh 63,08% yoy dengan realisasi Rp186,5 miliar, dan DBH tumbuh 162,11% yoy.
Selanjutnya belanja negara disumbang oleh Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,66 triliun, yang terkontraksi 22,83% yoy. Komponen BPP yang mengalami peningkatan adalah Belanja Pegawai sebesar 5,89%, dengan realisasi Rp3,30 triliun (67,6% dari pagu), yang disebabkan penambahan jumlah pegawai CPNS dan PPPK. Adapun Belanja Barang terealisasi Rp2,06 triliun (47,58% dari pagu), Belanja Modal terealisasi sebesar Rp288,48 miliar (22,75% dari pagu) dan Belanja Bansos terealisasi Rp12,43 miliar (62,80% dari pagu). Kontraksi terbesar terjadi pada Belanja Modal sebesar 77,31% yoy.
Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Bali juga menunjukkan kondisi fiskal yang relatif sehat dengan nilai surplus mencapai Rp3,28 triliun. Hal ini didukung dari pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 6,76% yoy, dengan nilai realisasi Rp19,61 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp16,34 triliun yang terkontraksi 5,13% yoy.
Secara nominal, pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,85 triliun atau tumbuh 12,38% yoy. Hal ini secara dominan didukung oleh Pajak Daerah sebesar Rp9,07 triliun dan tumbuh 7,88% yoy.
Komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya adalah PBJT sebesar 17,60% dan PKB 0,25%. Adapun komponen BPHTB, BBNKB dan PBBKB mengalami kontraksi.
Kinerja belanja daerah secara konsolidasian (total seluruh Pemda) mengalami kontraksi sebesar 5,13%. Hal ini secara garis besar disumbangkan oleh capaian Belanja Operasi sebesar Rp12,38 triliun dan terkontraksi 2,80%.
Terdapat tiga komponen dalam belanja operasi yang terkontraksi yaitu Belanja Bunga, Belanja Subsidi dan Belanja Hibah. Berdasarkan porsinya, belanja pegawai masih mendominasi sebesar 43,37% dari total belanja atau Rp7,09 triliun.
Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali s.d. Agustus 2025 mencapai Rp7,04 triliun turun 11% yoy dengan total 99.539 debitur (turun 3,94% yoy). Penyaluran tertinggi di Provinsi Bali terjadi di Kota Denpasar sebesar Rp1,17 triliun kepada 12.285 debitur. Adapun penyaluran terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar Rp855 miliar kepada 17.945 debitur.
Berdasarkan skema, penyaluran terbesar berada pada skema Mikro yaitu Rp4,25 triliun kepada 79.520 debitur dengan outstanding Rp3,92 triliun. Kemudian disusul oleh penyaluran skema kecil sebesar Rp2,71 triliun kepada 9.306 debitur dengan outstanding sebesar Rp2,51 triliun.
Berdasarkan sektornya, penyaluran terbesar terjadi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan porsi 39,85%. Kemudian disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22,07%, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar 12,44%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,38%. (GAB/ART/001)
MBG untuk di Provinsi Bali hingga 8 September 2025 tercatat telah diterima oleh 256.215 orang atau 29 persen dari target total untuk 893.362 orang penerima manfaat.
Muhamad Mufti Arkan mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan survei ke sejumlah SPPG untuk mengetahui permasalahan yang mereka hadapi.
"Dugaan kami sementara, untuk membuat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) persyaratannya cukup berat dan butuh modal yang cukup besar. Dibutuhkan tempat yang bagus, higienis dan memenuhi standar. Barangkali permasalahannya itu. Tetapi itu juga problem di seluruh Indonesia," ujar Mufti Arkan dalam Media Briefing APBN Kita Regional Bali di Denpasar, pada Selasa, 30 September 2025.
DJPb, lanjut dia, juga tengah melakukan pemetaan serentak terkait hal-hal yang bisa dibantu untuk mempercepat realisasi program MBG di Provinsi Bali.
Kebutuhan SPPG di Provinsi Bali sebanyak 422 dapur SPPG untuk melayani 893.362 orang penerima manfaat. Hingga 8 September 2025, tercatat ada 80 dapur aktif SPPG atau 29 persen dari target. Sedangkan dana MBG yang sudah terealisasi sebanyak Rp127,07 miliar.
Mufti Arkan menyampaikan, dana MBG yang telah terealisasi di Provinsi Bali tersebut diterima oleh 256.215 orang, dari jenjang pendidikan TK hingga SMA/SMK, ditambah kelompok penerima lainnya.
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, penerima manfaat MBG yang terbanyak tercatat di Kabupaten Jembrana yakni 60.107 orang, dan yang terkecil di Kabupaten Klungkung dengan 5.975 orang penerima manfaat.
Sedangkan penerima MBG di tujuh kabupaten lainnya yakni Kabupaten Badung (19.308), Kabupaten Bangli (28.552), Kabupaten Buleleng (37.447), Kabupaten Gianyar (16.233), Kabupaten Karangasem (11.987), Kota Denpasar (29.094) dan di Kabupaten Tabanan (47.5160).
Menurut Mufti Arkan,jika dilihat dari sisi penyaluran anggaran tidak ada permasalahan karena dana disalurkan dari Kementerian Keuangan ke Badan Gizi Nasional dan langsung ke SPPG. Dengan demikian, dari sisi penganggaran maupun aliran uang sesungguhnya tidak ada persoalan.
"Jadi, mekanismenya itu sangat cepat, bahkan juga ada wacana nanti akan dibuat Kanwil BGN di daerah," ucapnya.
Pada kesempatan itu juga, dijelaskan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh perkembangan inflasi Bulan Agustus 2025 cukup stabil tercatat sebesar 2,65% yoy, dalam rentang target 2,5±1%.
Adapun nilai inflasi Agustus 2025 apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,39%. Selanjutnya dari sisi indikator kesejahteraan menunjukkan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 2,74 poin mtm menjadi 98,95 poin dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,68 poin mtm menjadi 96,74 poin pada Agustus 2025. Pada periode Bulan Juli 2025, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Bali mencapai 697.107 kunjungan dengan total akumulasi s.d. Juli 2025 mencapai 3.979.854 kunjungan dan meningkat 11,42% yoy.
Kinerja pelaksanaan APBN Provinsi Bali s.d. 31 Agustus 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan capaian surplus sebesar Rp448,35 miliar. Kinerja ini didukung dari capaian pendapatan sebesar Rp14,27 triliun atau tercapai 61,11% dari target dan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 7,47% yoy. Komponen tertinggi diraih oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp11,16 triliun yang tumbuh 10,98% yoy disusul oleh PNBP sebesar Rp3,11 triliun terkontraksi 2,61% yoy.
Capaian teringgi dalam penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan sebesar Rp7,16 triliun dengan pertumbuhan 11,06% yoy. Kontribusi dominan berasal dari PPh 25/29 Badan sebesar 37,61% dengan nilai realisasi mencapai Rp2,69 triliun.
Sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,91% dari seluruh penerimaan perpajakan atau Rp1,94 triliun.
Selain perpajakan, penerimaan sebesar Rp844,67 miliar disumbangkan oleh Kepabeanan dan Cukai yang meningkat 7,07% yoy.
Hal ini didukung dari penerimaan cukai sebesar Rp788,36 miliar. Selanjutnya dari sisi PNBP masih didominasi dari sektor keimigrasian dengan didominasi pendapatan visa sebesar Rp978,42 miliar maupun pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali sebesar Rp159,71 miliar. PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang menyumbang penerimaan sebesar 61,36 miliar atau 111,44% dari target tahun 2025 (tumbuh 64,94% yoy).
Realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali s.d. Agustus 2025 mencapai Rp13,82 triliun atau 61,11% dari pagu, terkontraksi sebesar 11,91% yoy. Pengeluaran dalam periode ini didominasi oleh Transfer ke Daerah sebesar Rp8,16 triliun yang terkontraksi 2,32% yoy. Pengeluaran terbesar didominasi oleh realisasi DAU sebesar Rp5,33 triliun yang terkontraksi 2,94% yoy, adapun kontraksi tertinggi berasal dari DAK Fisik sebesar 53,09% yoy dengan nominal Rp99,21 miliar. Kontraksi juga terjadi pada DAK Non Fisik sebesar 17,47% dengan realisasi Rp1,45 triliun.
Adapun tiga komponen lainnya mengalami pertumbuhan positif yaitu Dana Desa tumbuh 5,44% yoy dengan realisasi Rp647,07 miliar, Insentif Daerah tumbuh 63,08% yoy dengan realisasi Rp186,5 miliar, dan DBH tumbuh 162,11% yoy.
Selanjutnya belanja negara disumbang oleh Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,66 triliun, yang terkontraksi 22,83% yoy. Komponen BPP yang mengalami peningkatan adalah Belanja Pegawai sebesar 5,89%, dengan realisasi Rp3,30 triliun (67,6% dari pagu), yang disebabkan penambahan jumlah pegawai CPNS dan PPPK. Adapun Belanja Barang terealisasi Rp2,06 triliun (47,58% dari pagu), Belanja Modal terealisasi sebesar Rp288,48 miliar (22,75% dari pagu) dan Belanja Bansos terealisasi Rp12,43 miliar (62,80% dari pagu). Kontraksi terbesar terjadi pada Belanja Modal sebesar 77,31% yoy.
Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Bali juga menunjukkan kondisi fiskal yang relatif sehat dengan nilai surplus mencapai Rp3,28 triliun. Hal ini didukung dari pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 6,76% yoy, dengan nilai realisasi Rp19,61 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp16,34 triliun yang terkontraksi 5,13% yoy.
Secara nominal, pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,85 triliun atau tumbuh 12,38% yoy. Hal ini secara dominan didukung oleh Pajak Daerah sebesar Rp9,07 triliun dan tumbuh 7,88% yoy.
Komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya adalah PBJT sebesar 17,60% dan PKB 0,25%. Adapun komponen BPHTB, BBNKB dan PBBKB mengalami kontraksi.
Kinerja belanja daerah secara konsolidasian (total seluruh Pemda) mengalami kontraksi sebesar 5,13%. Hal ini secara garis besar disumbangkan oleh capaian Belanja Operasi sebesar Rp12,38 triliun dan terkontraksi 2,80%.
Terdapat tiga komponen dalam belanja operasi yang terkontraksi yaitu Belanja Bunga, Belanja Subsidi dan Belanja Hibah. Berdasarkan porsinya, belanja pegawai masih mendominasi sebesar 43,37% dari total belanja atau Rp7,09 triliun.
Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali s.d. Agustus 2025 mencapai Rp7,04 triliun turun 11% yoy dengan total 99.539 debitur (turun 3,94% yoy). Penyaluran tertinggi di Provinsi Bali terjadi di Kota Denpasar sebesar Rp1,17 triliun kepada 12.285 debitur. Adapun penyaluran terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebesar Rp855 miliar kepada 17.945 debitur.
Berdasarkan skema, penyaluran terbesar berada pada skema Mikro yaitu Rp4,25 triliun kepada 79.520 debitur dengan outstanding Rp3,92 triliun. Kemudian disusul oleh penyaluran skema kecil sebesar Rp2,71 triliun kepada 9.306 debitur dengan outstanding sebesar Rp2,51 triliun.
Berdasarkan sektornya, penyaluran terbesar terjadi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan porsi 39,85%. Kemudian disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22,07%, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar 12,44%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,38%. (GAB/ART/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : 23 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
