Antisipasi Banjir, DPRD Bali Dorong Early Warning System dan Normalisasi Sungai
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - DPRD Provinsi Bali mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah potensi banjir bandang yang sempat meninggalkan trauma mendalam pada 10 September lalu.
Memasuki bulan Oktober, November, hingga Desember yang identik dengan musim hujan.
Guna menghindari terulangnya bencana serupa, DPRD Bali menggelar rapat koordinasi lintas instansi di Ruang Rapat Gabungan Lantai III, Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (1/10).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Disel Astawa. Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama, Ketua Komisi II Agung Bagus Pratiksa Linggih, Ketua Komisi III I Nyoman Suyasa, Ketua Komisi IV I Nyoman Suwirta, serta Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali sekaligus anggota Komisi I, I Gede Harja Astawa.
Dari unsur eksekutif dan teknis, turut hadir Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali–Penida dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Bali, Dewa Jack, panggilan akrabnya, menegaskan rapat ini merupakan tindak lanjut dari penanganan darurat banjir yang sudah dilakukan sebelumnya. “Pertama tentu permohonan maaf, mungkin action kami di DPRD Bali agak terlambat, tapi bukan itu poinnya. Pasca banjir 10 September, pemerintah provinsi, Denpasar, Badung, dan kabupaten lain sudah bergerak. Masyarakat juga sudah melihat pemerintah bekerja keras. Nah, hari ini rapat dengan pihak terkait, what next? Setelah masyarakat tenang, apa langkah selanjutnya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya langkah nyata untuk mencegah banjir kembali meluas. Menurutnya, sistem peringatan dini harus segera dipasang agar masyarakat mendapat informasi tepat waktu. Sehingga dari rapat koordinasi tersebut pada intinya disepakati dua langkah utama. Pertama, pemasangan sistem peringatan dini atau early warning di titik-titik rawan banjir. Alat ini akan memberi tanda bahaya jika debit sungai meningkat, dengan alarm serupa sirene evakuasi tsunami sehingga masyarakat bisa segera bersiap. Kedua, pengerukan sejumlah sungai yang telah dangkal akibat penumpukan sendimen lumpur dan pasir.
“Itu dua hal yang kita sepakati. Dan kami akan mengajak diskusi lebih lanjut BWS, apakah memang ini sudah dijadwalkan atau dalam konteks penganggaran pendanaan APBD provinsi Bali perlu untuk memberikan sentuhan atau ikut campur. Nah itulah yang selanjutnya setelah ini saya akan bahas dengan BWS,” jelas politisi dari partai PDIP itu.
Dewa Jack menilai, mitigasi banjir ke depan harus lebih serius. Ia bahkan mengusulkan penempatan sirene setiap 10 kilometer untuk memperingatkan warga saat air meluap. Selain itu, ia juga menekankan perlunya pembersihan gorong-gorong agar air tidak masuk ke rumah warga.
Jika tidak ada tindakan cepat, citra Bali di mata dunia akan rusak. “Jika itu terjadi lagi, Pemprov Bali tertampar habis. Dunia tidak akan mau tahu masalah itu. Apalagi kita mau memungut PWA. Saya ingin aware,” tegasnya. Ia memastikan DPRD Bali siap mendukung dari sisi anggaran melalui APBD.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, tutupan hutan di Bali masih sekitar 34 persen dan relatif mencukupi untuk ukuran lingkungan. Namun, permasalahan utama justru terletak pada DAS yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Dewa Jack menawarkan, jika memang BWS memiliki rencana atau program untuk melakukan penghijauan lebih masif, pihaknya akan mengerahkan anggota dewan yang memang memiliki basis massa.
“Anggota dewan ini punya massa banyak. Kan saya bilang gitu bisa bantu karena mereka punya massa yang memang dirawat atau untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya. Pada ketawa tadi semua kan, ya kita tunggu urusan DAS itu,” tuturnya.
Terhadap hal tersebut, pihak BWS menyampaikan rencana untuk melakukan pemetaan menyeluruh dengan teknologi drone guna merekam kondisi sungai di Bali. Hasil pemetaan tersebut akan diserahkan kepada DPRD Bali sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. “Apakah nanti juga menggunakan data satelit, itu kewenangan mereka. Kita tunggu hasilnya,” tandas Dewa Jack. (Z/001)
Memasuki bulan Oktober, November, hingga Desember yang identik dengan musim hujan.
Guna menghindari terulangnya bencana serupa, DPRD Bali menggelar rapat koordinasi lintas instansi di Ruang Rapat Gabungan Lantai III, Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (1/10).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Disel Astawa. Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama, Ketua Komisi II Agung Bagus Pratiksa Linggih, Ketua Komisi III I Nyoman Suyasa, Ketua Komisi IV I Nyoman Suwirta, serta Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali sekaligus anggota Komisi I, I Gede Harja Astawa.
Dari unsur eksekutif dan teknis, turut hadir Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali–Penida dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Bali, Dewa Jack, panggilan akrabnya, menegaskan rapat ini merupakan tindak lanjut dari penanganan darurat banjir yang sudah dilakukan sebelumnya. “Pertama tentu permohonan maaf, mungkin action kami di DPRD Bali agak terlambat, tapi bukan itu poinnya. Pasca banjir 10 September, pemerintah provinsi, Denpasar, Badung, dan kabupaten lain sudah bergerak. Masyarakat juga sudah melihat pemerintah bekerja keras. Nah, hari ini rapat dengan pihak terkait, what next? Setelah masyarakat tenang, apa langkah selanjutnya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya langkah nyata untuk mencegah banjir kembali meluas. Menurutnya, sistem peringatan dini harus segera dipasang agar masyarakat mendapat informasi tepat waktu. Sehingga dari rapat koordinasi tersebut pada intinya disepakati dua langkah utama. Pertama, pemasangan sistem peringatan dini atau early warning di titik-titik rawan banjir. Alat ini akan memberi tanda bahaya jika debit sungai meningkat, dengan alarm serupa sirene evakuasi tsunami sehingga masyarakat bisa segera bersiap. Kedua, pengerukan sejumlah sungai yang telah dangkal akibat penumpukan sendimen lumpur dan pasir.
“Itu dua hal yang kita sepakati. Dan kami akan mengajak diskusi lebih lanjut BWS, apakah memang ini sudah dijadwalkan atau dalam konteks penganggaran pendanaan APBD provinsi Bali perlu untuk memberikan sentuhan atau ikut campur. Nah itulah yang selanjutnya setelah ini saya akan bahas dengan BWS,” jelas politisi dari partai PDIP itu.
Dewa Jack menilai, mitigasi banjir ke depan harus lebih serius. Ia bahkan mengusulkan penempatan sirene setiap 10 kilometer untuk memperingatkan warga saat air meluap. Selain itu, ia juga menekankan perlunya pembersihan gorong-gorong agar air tidak masuk ke rumah warga.
Jika tidak ada tindakan cepat, citra Bali di mata dunia akan rusak. “Jika itu terjadi lagi, Pemprov Bali tertampar habis. Dunia tidak akan mau tahu masalah itu. Apalagi kita mau memungut PWA. Saya ingin aware,” tegasnya. Ia memastikan DPRD Bali siap mendukung dari sisi anggaran melalui APBD.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, tutupan hutan di Bali masih sekitar 34 persen dan relatif mencukupi untuk ukuran lingkungan. Namun, permasalahan utama justru terletak pada DAS yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Dewa Jack menawarkan, jika memang BWS memiliki rencana atau program untuk melakukan penghijauan lebih masif, pihaknya akan mengerahkan anggota dewan yang memang memiliki basis massa.
“Anggota dewan ini punya massa banyak. Kan saya bilang gitu bisa bantu karena mereka punya massa yang memang dirawat atau untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya. Pada ketawa tadi semua kan, ya kita tunggu urusan DAS itu,” tuturnya.
Terhadap hal tersebut, pihak BWS menyampaikan rencana untuk melakukan pemetaan menyeluruh dengan teknologi drone guna merekam kondisi sungai di Bali. Hasil pemetaan tersebut akan diserahkan kepada DPRD Bali sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. “Apakah nanti juga menggunakan data satelit, itu kewenangan mereka. Kita tunggu hasilnya,” tandas Dewa Jack. (Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Kapal Kandas, Ratusan Penumpang Dievakuasi Tim SAR
