Apa Jurus DKI Jakarta Kendalikan Banjir?

Jakarta (Atnews) - Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menempuh berbagai langkah dalam upaya mengendalikan banjir di Daerah Provinsi Ibukota Negara Indonesia. 

Hal tersebut terangkum dari penjelasan. Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air (SDA), Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Nugraharyadi ketika menerima rombongan wartawan yang biasa meliput di DPRD Bali, dipimpin langsung Sekwan DPRD. Bali, Ketut Nayaka, SH. , di Gedung Dewan setempat, (9/10/2025).

Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik itu digandeng ke Ibukota Negara khusus untuk mempelajari soal "Penanggulangan Banjir dan Tata Ruang" di DKI. Jakarta. 

Press Tour melibatkan 29 wartawan yang diagendakan Dewan di DPRD. Bali menyikapi banjir bandang yang meluluh-lantakkan Bali, khususnya Kota Denpasar, pada 10 September 2025 lalu, yang tentunya sebagai tamparan keras bagi berbagai pihak. Tidak kurang dari 18 nyawa melayang ketika itu serta ribuan warga terdampak, dan porak-porandanya fasilitas publik seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari luluh-lantak diterjang air bah.

Menurut Nugraharyadi, dalam penanganan banjir di DKI Jakarta diklasifikadikan menjadi tiga bagian, yakni: Pra Banjir, Saat Banjir dan Pasca Banjir. Pra Banjir meliputi: 

- pengurasan saluran,

- Pengerukan kali dan waduk, serta

- Service pompa dan pompa mobile. 

Penanganan di saat banjir meliputi:

- Operasional pompa pengendali banjir,

- Penempatan pompa mobile, 

- Penempatan Satgas di titik genangan,

- Komando banjir serta

- Penanggulangan limpasan. 

Sedangkan dalam penanganan Pasca Banjir, kata 

Nugraharyadi meliputi dua langkah, yaitu: operasional pompa pengendali banjir dan melakukan kerjasama dengan Damkar untuk pembersihan lokasi banjir. 

Sementara pendekatan dalam pengendalian banjir DKI. Jakarta, terdiri atas : Infrastruktur

pengendalian banjir serta Run - Off control.

Infra struktur dimaksud, yakni: 

- Normalisasi kali/ sungai,

- Tanggul/kali/ sungai/ pantai

- Kanal / floodway

Sedangkan Run'Off dimaksud, yaitu:

- Retarding basin/situ/embung, 

- On Site Detention (OSD),

- Kolam Detensi Tangki Air simpanan air

   atap rumah, dan

- Retensi / konservasi sumur resapan RTH.

Dikatakannya, Jakarta bahkan memiliki sistem peringatan dini untuk potensi banjir rob dan dilengkapi sarana luar biasa lengkap: 557 pompa stasioner di 190 lokasi, 627 pompa mobile, 449 dump truck, 258 alat berat, serta lebih dari 3.900 personel petugas pengendalian banjir.

Bicara soal pendekatan stormwater managenent,  solusi berbasis alam/ Nature Base Solution (NBS), kata Nugraharyadi, dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan, "ucapnya". 

Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air (SDA), Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Nugraharyadi dalam pertemuan itu juga menandaskan, mustahil untuk menghilangkan banjir di DKI. Jakarta. Tidak ada gubernur yang akan bisa menjamin Jakarta bebas banjir; terpenting yang diupayakan menyelamatkan masyarakat dan mengurangi dampak sosialnya. Jakarta sendiri menghadapi tiga jenis banjir: kiriman, lokal, dan rob. Dengan 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta dari hulu.

Sementara itu, kondisi Infra struktur Jakarta, 1.032 m3/ detik debit air yang masih harus dikendalikan. Kapasitas desain di Jakarta : 2.357 m3/ detik, dan debit air masuk ke Jakarta mencapai: 3.389 m3/detik serta 942.8 m3/detik air yang belum tertampung terhadap infra eksisting.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Bali, I Ketut Nayaka, didampingi oleh Kabag Persidangan DPRD Bali, I Gusti Agung Alit Wikrama dan Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Bali, Kadek Putra Suantara menyampaikan, alasan kunjungan ini berangkat dari keprihatinan mendalam atas banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bali.“Tidak pernah terbayangkan bencana banjir sebesar itu. Ini mengagetkan semua pihak, pemerintah maupun masyarakat. Karena itu kami ingin belajar bagaimana Jakarta mengelola banjir agar Bali nantinya bisa lebih siap. Sekwan DPRD Bali I Ketut Nayaka menekankan pentingnya tindakan nyata di lapangan, bukan hanya sekadar rencana di atas kertas," ucap Nayaka".

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengembalikan fungsi bantaran sungai dan melakukan pengerukan sungai. Bali harus punya "master plan" pencegahan dan penanganan banjir,” tegasnya. DPRD Bali, lanjut Nayaka, akan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur serta membangun sistem mitigasi bencana yang lebih terintegrasi.

“Kita harus belajar dari Jakarta. Bali tak boleh hanya bereaksi setelah bencana datang. Ini waktunya menyiapkan strategi agar banjir bandang seperti 10 September lalu, tak terulang kembali,” pungkasnya.

Koordinator Press Tour, Dwikora Putra, menyoroti tentang perlunya Bali memiliki instansi khusus yang menangani soal Sumber Daya Air. 

“Kita dorong agar Gubernur Bali membentuk Dinas Sumber Daya Air, "ujarnya". Usulan ini mendapat respon posotif dari Sekwan, Ketut Nayaka. Untuk merealisasikan hal itu, perlu untuk dibicarakan lebih lanjut. Ia menilai Dinas yang menangani khusus Sumber Daya Air cukup penting untuk Bali. (IBM).