Diperlukan Transparansi Publik untuk Proyek Pengolahan Sampah WTE yang Didanai Danantara
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Pengamat Ekonomi dan Lingkungan Jro Gde Sudibya yang juga Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 - 2004 dan Ekonom mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di kawasan PT Pelindo III Benoa, Denpasar.
Proyek yang rencananya akan dibangun di kawasan industri Pelindo dengan pendanaan perdana Danantara, melalui obligasi Patriot berbunga murah 2 persen per tahun.
Maka diperlukan transparansi diperlukan, menyangkut sejumlah isu penting yakni Pilihan teknologi yang diaplikasikan untuk menjamin proyek ini dengan zerro carbon, tidak mengotori udara Bali. Memenuhi persyaratan global dari teknologi EBT (Energi Baru Terbarukan) yang disepakati secara global.
Kawasan Nusa Dua, Tanjung Benoa, Ubud, merupakan kawasan industri lukratif tingkat dunia, sehingga risiko dari kepadatan lalu lintas yang akan mengganggu kenyamanan wisatawan perlu diperhitungkan dengan cermat, melalui simulasi teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi yang berhubungan dengan manajemen proyek, mencakup: kepemilikan perusahaan, manajemen pengendalian, peran Pemda Bali dan Pemda Badung, karena menyangkut penyediaan "public utilities" kepentingan publik yang sangat peka. Bagaimana pembagian risiko antara perusahaan pengelola dengan Pemda setempat?.
Bagaimana mekanisme pengawasan publik untuk proyek yang menyangkut kepentingannya?. Bentuk clash actions jika pengelo gagal menjalankan perannya?.
Masyarakat pencinta lingkungan mesti Speak up, berbicara lantang untuk transparansi proyek ini, karena etika lingkungan sudah merupakan keniscayaan zaman. "Last but not least" untuk menjaga keselamatan alam Bali, masyarakat dan masa depannya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono, menandatangani dua Berita Acara Kesepakatan Bersama (MoU) strategis di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta pada Jumat (10/10).
Kesepakatan pertama mengenai pemanfaatan lahan seluas maksimal 6 hektar di Pelabuhan Benoa milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Fasilitas ini akan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengelola sampah secara modern sekaligus menyediakan energi listrik ramah lingkungan.
Kesepakatan kedua terkait dukungan pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Isi kesepakatan mencakup penyesuaian tata ruang kawasan Pelabuhan Benoa, optimalisasi ruang terbuka hijau, pemanfaatan area pelabuhan untuk pariwisata, logistik, dan energi, serta pemindahan aktivitas kapal penangkap ikan ke Pelabuhan Pengambengan di Jembrana.
Penandatanganan dua kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Kerja sama ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan lingkungan, transisi energi bersih, serta pengembangan pariwisata maritim terpadu yang berkelas dunia.(GAB/001)
Proyek yang rencananya akan dibangun di kawasan industri Pelindo dengan pendanaan perdana Danantara, melalui obligasi Patriot berbunga murah 2 persen per tahun.
Maka diperlukan transparansi diperlukan, menyangkut sejumlah isu penting yakni Pilihan teknologi yang diaplikasikan untuk menjamin proyek ini dengan zerro carbon, tidak mengotori udara Bali. Memenuhi persyaratan global dari teknologi EBT (Energi Baru Terbarukan) yang disepakati secara global.
Kawasan Nusa Dua, Tanjung Benoa, Ubud, merupakan kawasan industri lukratif tingkat dunia, sehingga risiko dari kepadatan lalu lintas yang akan mengganggu kenyamanan wisatawan perlu diperhitungkan dengan cermat, melalui simulasi teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi yang berhubungan dengan manajemen proyek, mencakup: kepemilikan perusahaan, manajemen pengendalian, peran Pemda Bali dan Pemda Badung, karena menyangkut penyediaan "public utilities" kepentingan publik yang sangat peka. Bagaimana pembagian risiko antara perusahaan pengelola dengan Pemda setempat?.
Bagaimana mekanisme pengawasan publik untuk proyek yang menyangkut kepentingannya?. Bentuk clash actions jika pengelo gagal menjalankan perannya?.
Masyarakat pencinta lingkungan mesti Speak up, berbicara lantang untuk transparansi proyek ini, karena etika lingkungan sudah merupakan keniscayaan zaman. "Last but not least" untuk menjaga keselamatan alam Bali, masyarakat dan masa depannya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono, menandatangani dua Berita Acara Kesepakatan Bersama (MoU) strategis di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta pada Jumat (10/10).
Kesepakatan pertama mengenai pemanfaatan lahan seluas maksimal 6 hektar di Pelabuhan Benoa milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Fasilitas ini akan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengelola sampah secara modern sekaligus menyediakan energi listrik ramah lingkungan.
Kesepakatan kedua terkait dukungan pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Isi kesepakatan mencakup penyesuaian tata ruang kawasan Pelabuhan Benoa, optimalisasi ruang terbuka hijau, pemanfaatan area pelabuhan untuk pariwisata, logistik, dan energi, serta pemindahan aktivitas kapal penangkap ikan ke Pelabuhan Pengambengan di Jembrana.
Penandatanganan dua kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Kerja sama ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan lingkungan, transisi energi bersih, serta pengembangan pariwisata maritim terpadu yang berkelas dunia.(GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : TNI Akan Lakukan Operasi Psikologi dan Teritorial di Papua
