Disnav II Benoa Menata Alur Pelayaran Serangan, Utamakan Kepentingan Publik dan Keselamatan Pelayaran
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) – Distrik Navigasi (Disnav) Kelas II Benoa memastikan rencana penetapan alur pelayaran Serangan di wilayah perairan Denpasar Selatan dilakukan dengan prinsip mengutamakan keselamatan dan keteraturan pelayaran.
Letak alur pelayaran Serangan strategis, berdekatan dengan Palabuhan Benoa, Bandara I Gusti Ngurah Rai, obyek wisata Sanur, Jimbaran, Tanjung Benoa dan Nusa Dua.
Penataan itu menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan maritim di kawasan Serangan sehingga memiliki tata kelola yang baik. Upaya itu mendukung pariwisata internasional Bali.
Dengan memanfaatkan kawasan itu secara optimal untuk mengutamakan kepentingan publik, bukan kelompok, bisnis atau golongan tertentu.
Kepala Seksi Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran Distrik Navigasi Kelas II Benoa, I Ketut Aries Nakula Mandiana, ST., M.M.Tr., menjelaskan bahwa desain alur pelayaran harus memenuhi tiga prinsip utama, yakni dibuat selurus mungkin, selebar mungkin, dan sedalam mungkin agar semua jenis kapal dapat melintas dengan aman.
“Ibarat jalan raya, alur pelayaran harus lurus, lebar, dan cukup dalam agar semua kapal bisa masuk dengan aman. Itu dasar dari keselamatan pelayaran,” ujar Aries saat ditemui di Kantor Distrik Navigasi Benoa, Senin (20/10/2025).
Aries memaparkan, keselamatan pelayaran di laut ditentukan oleh dua faktor utama, yakni internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kesiapan kapal dan awaknya, sementara faktor eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan laut, kelengkapan sarana bantu navigasi, serta komunikasi antar kapal.
“Tugas kami ini ada di sisi eksternal, memastikan jalurnya ada, tanda-tandanya jelas, dan komunikasinya berjalan baik. Jadi kapal tidak berlayar sembarangan,” jelasnya.
Untuk mengatur lalu lintas kapal di laut, Distrik Navigasi juga menggunakan sistem Vessel Traffic Service (VTS), yang fungsinya serupa dengan menara pengendali lalu lintas udara (Air Traffic Control) di bandara. Melalui sistem ini, setiap kapal yang masuk atau keluar pelabuhan terpantau dan diatur dengan ketat agar tidak saling mengganggu.
Dalam proses penetapan alur Serangan, pihak Distrik Navigasi telah melakukan pemetaan dan survei hidro-oseanografi dengan menggunakan berbagai peralatan seperti multi-beam, single-beam sonar, hingga pengukuran pasang surut. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan aplikasi HyPack, sesuai standar International Hydrographic Organization (IHO).
Dalam penetapan alur Serangan diawali dari Rapat Pra Survei pada tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya Survei pada tanggal 16 Juni hingga 17 Agustus 2025. Semestinya sebulan sudah rampung, karena ada penugasan lain, sehingga dua bulan baru selesai melakukan survei tanpa mengurangi kualitas.
Selain itu, ada pula Pra Konsinyering selama dua hari, pada tanggal 9 Oktober dan 13 Oktober 2025. Dengan melibatkan berbagai stakeholder yakni Dishub Kota Denpasar, KSOP Kelas II Benoa, Bendesa Adat Serangan, BUPDA Serangan, Desa Adat Intaran, BUPDA Intaran, PT Bali Turtle Island Development (BTID), PT. Dewata Energi Bersih (DEB).
“Kami sudah melakukan pemetaan sejak Juni lalu, meliputi pengukuran kedalaman, arus, dan jenis dasar laut seperti pasir, lumpur, atau karang. Semua itu jadi dasar untuk menentukan alur dan zona labuh kapal,” tambahnya.
Ia menambahkan, hasil survei dan rancangan zonasi pelabuhan Serangan kini sudah melalui tahap pra-engineering dan konsinyering bersama berbagai instansi teknis, termasuk Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) yang berwenang memverifikasi peta laut nasional.
Sedangkan Konsinyering juga sudah berlangsung pada tanggal 14-15 Oktober 2025. Bahkan data pemetaan dan survei hidro-oseanografi alur serangan sudah mendapatkan verikasi oleh TNI AL.
TNI Angkatan Laut (AL) bekerja sama dengan International Hydrographic Organization (IHO) dalam verifikasi alur laut, yang meliputi penyusunan, pembakuan, dan verifikasi data kelautan untuk keselamatan navigasi. Kegiatan ini penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia, termasuk perairan strategis seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Salah satu tugas utama TNI AL adalah menjaga keamanan laut, termasuk memastikan alur pelayaran aman dari ancaman bahaya navigasi seperti yang diatur dalam Pasal 9 huruf b UU No. 34 Tahun 2004.
TNI AL juga menyusun data kelautan, termasuk penamaan fitur bawah laut yang sesuai dengan standar internasional IHO. Serta melakukan verifikasi data kelautan yang dihasilkan untuk memastikan keakuratannya dan mendukung keselamatan navigasi.
Berikutnya dalam finalisasi Alur Serangan akan diselenggarakan uji publik dengan melibatkan lebih banyak stakeholder pada Bulan November mendatang.
Langkah penataan alur pelayaran Serangan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bali sebagai kawasan strategis maritim, sekaligus menjamin keselamatan dan kelancaran arus logistik laut, terutama menjelang rencana pembangunan fasilitas energi seperti FSRU LNG di perairan Denpasar Selatan.
“Kami tidak hanya bicara infrastruktur, tapi juga keselamatan dan keberlanjutan. Laut itu dinamis, dan harus dikelola dengan data yang akurat serta koordinasi lintas sektor,” ungkap Aries.
Selain itu, penyusunan juga mempertimbangkan dengan adanya pihaknya yang sudah memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yakni PT DEB, PT PMB dan PT BTID.
Dengan demikian, Disnav Benoa berusaha mencari titik tengah, tetap mengutamakan kepentingan publik.
Sementara itu, I Made Darmawijaya, ST, Koordinator Kelompok Pengamat Laut Distrik Navigasi Benoa, menegaskan bahwa penetapan alur pelayaran juga mempertimbangkan berbagai kepentingan di sekitar perairan Serangan, mulai dari aktivitas nelayan hingga kawasan wisata. Karena sebelumnya belum diatur secara resmi, banyak pihak yang menggunakan area tersebut tanpa pelanggaran hukum, meski berpotensi tumpang tindih.
“Selama ini masyarakat bebas memanfaatkan perairan karena belum ada ketetapan jalur. Sekarang pemerintah hadir untuk menata agar semua kegiatan tetap bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Darmawijaya. (GAB/WIG/001)
Letak alur pelayaran Serangan strategis, berdekatan dengan Palabuhan Benoa, Bandara I Gusti Ngurah Rai, obyek wisata Sanur, Jimbaran, Tanjung Benoa dan Nusa Dua.
Penataan itu menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan maritim di kawasan Serangan sehingga memiliki tata kelola yang baik. Upaya itu mendukung pariwisata internasional Bali.
Dengan memanfaatkan kawasan itu secara optimal untuk mengutamakan kepentingan publik, bukan kelompok, bisnis atau golongan tertentu.
Kepala Seksi Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran Distrik Navigasi Kelas II Benoa, I Ketut Aries Nakula Mandiana, ST., M.M.Tr., menjelaskan bahwa desain alur pelayaran harus memenuhi tiga prinsip utama, yakni dibuat selurus mungkin, selebar mungkin, dan sedalam mungkin agar semua jenis kapal dapat melintas dengan aman.
“Ibarat jalan raya, alur pelayaran harus lurus, lebar, dan cukup dalam agar semua kapal bisa masuk dengan aman. Itu dasar dari keselamatan pelayaran,” ujar Aries saat ditemui di Kantor Distrik Navigasi Benoa, Senin (20/10/2025).
Aries memaparkan, keselamatan pelayaran di laut ditentukan oleh dua faktor utama, yakni internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kesiapan kapal dan awaknya, sementara faktor eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan laut, kelengkapan sarana bantu navigasi, serta komunikasi antar kapal.
“Tugas kami ini ada di sisi eksternal, memastikan jalurnya ada, tanda-tandanya jelas, dan komunikasinya berjalan baik. Jadi kapal tidak berlayar sembarangan,” jelasnya.
Untuk mengatur lalu lintas kapal di laut, Distrik Navigasi juga menggunakan sistem Vessel Traffic Service (VTS), yang fungsinya serupa dengan menara pengendali lalu lintas udara (Air Traffic Control) di bandara. Melalui sistem ini, setiap kapal yang masuk atau keluar pelabuhan terpantau dan diatur dengan ketat agar tidak saling mengganggu.
Dalam proses penetapan alur Serangan, pihak Distrik Navigasi telah melakukan pemetaan dan survei hidro-oseanografi dengan menggunakan berbagai peralatan seperti multi-beam, single-beam sonar, hingga pengukuran pasang surut. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan aplikasi HyPack, sesuai standar International Hydrographic Organization (IHO).
Dalam penetapan alur Serangan diawali dari Rapat Pra Survei pada tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya Survei pada tanggal 16 Juni hingga 17 Agustus 2025. Semestinya sebulan sudah rampung, karena ada penugasan lain, sehingga dua bulan baru selesai melakukan survei tanpa mengurangi kualitas.
Selain itu, ada pula Pra Konsinyering selama dua hari, pada tanggal 9 Oktober dan 13 Oktober 2025. Dengan melibatkan berbagai stakeholder yakni Dishub Kota Denpasar, KSOP Kelas II Benoa, Bendesa Adat Serangan, BUPDA Serangan, Desa Adat Intaran, BUPDA Intaran, PT Bali Turtle Island Development (BTID), PT. Dewata Energi Bersih (DEB).
“Kami sudah melakukan pemetaan sejak Juni lalu, meliputi pengukuran kedalaman, arus, dan jenis dasar laut seperti pasir, lumpur, atau karang. Semua itu jadi dasar untuk menentukan alur dan zona labuh kapal,” tambahnya.
Ia menambahkan, hasil survei dan rancangan zonasi pelabuhan Serangan kini sudah melalui tahap pra-engineering dan konsinyering bersama berbagai instansi teknis, termasuk Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) yang berwenang memverifikasi peta laut nasional.
Sedangkan Konsinyering juga sudah berlangsung pada tanggal 14-15 Oktober 2025. Bahkan data pemetaan dan survei hidro-oseanografi alur serangan sudah mendapatkan verikasi oleh TNI AL.
TNI Angkatan Laut (AL) bekerja sama dengan International Hydrographic Organization (IHO) dalam verifikasi alur laut, yang meliputi penyusunan, pembakuan, dan verifikasi data kelautan untuk keselamatan navigasi. Kegiatan ini penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia, termasuk perairan strategis seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Salah satu tugas utama TNI AL adalah menjaga keamanan laut, termasuk memastikan alur pelayaran aman dari ancaman bahaya navigasi seperti yang diatur dalam Pasal 9 huruf b UU No. 34 Tahun 2004.
TNI AL juga menyusun data kelautan, termasuk penamaan fitur bawah laut yang sesuai dengan standar internasional IHO. Serta melakukan verifikasi data kelautan yang dihasilkan untuk memastikan keakuratannya dan mendukung keselamatan navigasi.
Berikutnya dalam finalisasi Alur Serangan akan diselenggarakan uji publik dengan melibatkan lebih banyak stakeholder pada Bulan November mendatang.
Langkah penataan alur pelayaran Serangan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bali sebagai kawasan strategis maritim, sekaligus menjamin keselamatan dan kelancaran arus logistik laut, terutama menjelang rencana pembangunan fasilitas energi seperti FSRU LNG di perairan Denpasar Selatan.
“Kami tidak hanya bicara infrastruktur, tapi juga keselamatan dan keberlanjutan. Laut itu dinamis, dan harus dikelola dengan data yang akurat serta koordinasi lintas sektor,” ungkap Aries.
Selain itu, penyusunan juga mempertimbangkan dengan adanya pihaknya yang sudah memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yakni PT DEB, PT PMB dan PT BTID.
Dengan demikian, Disnav Benoa berusaha mencari titik tengah, tetap mengutamakan kepentingan publik.
Sementara itu, I Made Darmawijaya, ST, Koordinator Kelompok Pengamat Laut Distrik Navigasi Benoa, menegaskan bahwa penetapan alur pelayaran juga mempertimbangkan berbagai kepentingan di sekitar perairan Serangan, mulai dari aktivitas nelayan hingga kawasan wisata. Karena sebelumnya belum diatur secara resmi, banyak pihak yang menggunakan area tersebut tanpa pelanggaran hukum, meski berpotensi tumpang tindih.
“Selama ini masyarakat bebas memanfaatkan perairan karena belum ada ketetapan jalur. Sekarang pemerintah hadir untuk menata agar semua kegiatan tetap bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Darmawijaya. (GAB/WIG/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Siswa Harus Berani Memulai Menulis Buku
