Akhirnya GWK Bongkar Akses Utama Jalan Magada, Disel: Suksema Rakyat Bali

Badung (Atnews) - Akhirnya akses utama Jalan Magada, Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali tuntas dibongkar oleh Manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK).

Pasca menjadi polemik akses warga ditutup oleh Manajemen GWK atau PT. Garuda Adhimatra Indonesia (PT. GAIN) yang kini diakuisisi oleh PT Alam Sutera Realty Tbk. sejak September 2024.

Atas komitmen Taman Budaya GWK memenuhi kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung untuk membuka akses jalan bagi masyarakat tersebut.

Untuk itu, Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa mengucapkan terima kasih. “Saya mengucapkan terima kasih. Pertama, kepada Pimpinan dan Lembaga DPRD (DPRD Bali- red) yang telah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Ungasan terhadap penutupan jalan tersebut (Jalan Magada, red). Yang kedua, kepada Bapak Gubernur Bali yang telah bersama Bupati dan GWK mengadakan suatu pertemuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di GWK," kata Disel Astawa yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Bali, Minggu (26/10).

Selanjutkan kepada seluruh masyarakat Bali yang telah memberikan dukungan moral-moril terhadap masyarakat Ungasan secara keseluruhan, khususnya Banjar Giri Dharma, sehingga dari hasil pertemuan Gubernur Bali, Bupati Badung, dan Manajemen GWK telah disepakati bahwa itu, persoalan penutupan jalan selama 1 tahun di Jalan Magada sudah bisa terbuka, tembok sudah digeser.

s
Sehingga masyarakat yang ada di lingkungan sudah bisa bernapas lega serta sudah bisa beraktivitas dengan baik.

Tanpa dukungan masyarakat Bali dan yang lain, tentunya masyarakat kami belum bisa merasakan kedamaian dan kenyamanan terhadap jalan itu sendiri. 

"Saya pada hari ini yang sudah disampaikan hasil pertemuan tersebut bahwa, begitu saya datang dari Australia menemui cucu. Saya sudah melihat pintu di depan GWK (sebelah selatan, red) sudah dibuka dengan baik sehingga apa pun yang telah terjadi selama ini, mari kita selesaikan dengan baik; baik Manajemen GWK maupun masyarakat. Saya sudah mendapatkan penjelasan (dari Bupati Badung, red) bahwa terbukanya itu dengan “pinjam pakai” dipertanggungjawabkan penuh oleh Pemerintah Kabupaten Badung terhadap kelangsungan masyarakat di Giri Dharma untuk tetap mendapatkan akses jalan,” tegas Disel.

Pihaknya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali, Gubernur, Bupati, dan GWK sehingga mudah-mudahan di kemudian hari pergantian daripada Bupati, pergantian daripada Gubernur, pergantian daripada Manajemen GWK, hal ini tidak akan terulang kembali sehingga antara hubungan masyarakat dengan Manajemen GWK dengan masyarakat Ungasan, dengan masyarakat Bali sesuai dengan cultural park-nya bisa selalu selaras.

Serta sejalan dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan harapan daripada yang sebelumnya bahwa tidak pernah terjadi pertikaian di wilayah Ungasan.

“Terakhir, saya pribadi, sebagai wakil ketua (Wakil Ketua 1 DPRD Bali) dan bendesa adat tidak pernah menginginkan hal-hal yang tidak baik terhadap pariwisata itu sendiri. Namun yang namanya perjalanan sebuah proses kehidupan, kita harus sadari dan kita harus hormati. Saya selaku bendesa adat sudah dari setahun berjuang untuk berkomunikasi dengan baik, tetapi ini harus kita hadapi, sehingga ada penyadaran bagi semua pihak untuk kemajuan Bali dan kedamaian daripada Indonesia, khususnya dunia pariwisata. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf,” tutup Disel.

Terkait komitmen Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa bahwa akses Jalan Magada bisa terus digunakan oleh masyarakat adat setempat diketahui merupakan inti dari pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa, 14 Oktober 2025.

Bupati Badung menyampaikan bahwa pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak pengelola GWK.

“Saya selaku Bupati Badung bersama Bapak Gubernur Bali telah memanggil pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa digunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujar Adi Arnawa.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui perjanjian tertulis (hitam di atas putih) berupa perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Kabupaten Badung.

Lahan milik GWK yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tetap difungsikan sebagai jalan umum selama masyarakat masih memerlukannya.

“Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi, dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik,” tegas Bupati usai pertemuan yang dihadiri langsung Komisaris Utama GWK Mayjen Purn. Sang Nyoman Suwisma.

Adi Arnawa juga menegaskan pula bahwa penyelesaian persoalan ini tidak hanya bertujuan menjaga aksesibilitas masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keharmonisan sosial di wilayah Ungasan.

Dengan adanya kesepakatan ini, Adi Arnawa berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif, serta hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Pemerintah berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. (Z/001)