Bupati Badung Diminta Beri Penjelasan Komprehensif Atas Penyewaan Lahan Pantai di Tanjung Benoa

Badung (Atnews) - Pemerintah agar memberikan penjelasan yang komprehensif terkait penyewaan lahan pantai yang merupakan aset Pemda di Tanjung Benoa.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Badung dari Fraksi Partai Gerindra I Wayan Puspa Negara saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11).

Menurut Puspa Negara area pantai tersebut merupakan akses turun temurun  masyarakat adat Tanjung Benoa untuk kegiatan upacara adat dan agama menuju kuburan adat setempat.

"Intinya kami memohon kepada pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian akses dan pemanfaatan area pesisir yang merupakan area publik bagi masyarakat Tanjung Benoa agar tidak terganggu," ujar Puspa Negara.

Jelas Puspa Negara area pesisir pantai telah di atur  dalam UU No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

Demikian pula diperkuat dengan adanya surat keputusan Bupati Badung No.203/0411/HK/2021 tentang penetapan pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata pantai Tanjung Benoa Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan. 

Dalam penyampaian usul dan saran Fraksi Gerindra juga menyoroti kenaikan NJOP PBB tahun 2025 yang dinilai sangat tinggi membebani masyarakat di wilayah Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara yang  masih menggerutu hingga hari ini atas kenaikan tersebut.

Pihaknya mohon pemerintah agar segera mensinkronisasikan kondisi ini dengan Permendagri NO.14 tahun 2025 yang memuat tentang larangan untuk menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) ataupun kenaikan NJOP tahun 2026.

Namun disisi lain Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Kepala Bappeda, Kepala UPTD Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan yang sigap memberikan pelayanan kemudahan bagi masyarakat untuk penurunan PBB, penghapusan denda PBB jika  melunasi tunggakan PBB. 

Bahkan mengenolkan pengenaan PBB pada lahan hunian non Komersial dengan luas  maksimal,500 m2 lahan kosong lahan pertanian lahan hijau lahan limitasi, lahan perlindungan setempat, LSD dan LP2B.

Terhadap pembangunan infrastruktur jalan Fraksi Gerindra meminta Pemda memikirkan juga penambahan jalan baru. Baik jalan lingkungan maupun  jalan kabupaten di Kecamatan Kuta, Mengwi, Abiansemal dan Petang.

Begitu pula atas pembangunan infrastruktur khusus terhadap sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah juga hendaknya memperoleh perhatian yang serius dan seimbang agar pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh dan berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. 

Terkait langkah langkah mitigasi di kawasan Seminyak Legian Kuta (Samigita) fraksinya memberikan apresiasi kepada Bupati yang telah serius memerintahkan dinas PUPR untuk melakukan ekskavasi  sedimentasi di Tukad Mati yang panjangnya kalau 5 km dari Seminyak , Legian hingga muara Pata Sari Kuta.

"Namun pengerjaannya masih terindikasi lamban dan belum maksimal karena hanya menggunakan satu ekskavator amfibi," ungkap Puspa Negara.

Sementara peralihan menuju musim hujan telah dimulai oleh karena itu kami fraksi Gerindra memohon kepada Bupati Badung untuk segera menambah ekskavator amfibi minimal tiga unit lagi dan ekskavasi dilakukan lebih masif dan berkelanjutan.

Demikian juga untuk mitigasi banjir dan genangan di Samigita pihaknya minta kepada  pemerintah agar segera menyiapkan sarana dan prasarana seperti

penyediaan perahu karet. Penambahan pompa portable, pengendali banjir penambahan sodetan peninggian badan jalan di beberapa ruas seperti di jalan Kunti Seminyak jalan campuhan 1 jalan campuhan 2 jalan prajanatha 1 jalan Dewi Sri, jalan Pandawa, jalan marga kirana 2 hingga penggelontoran semua saluran air/drainase di wilayah samigita secara periodik dan berkelanjutan.

Terkait jalan goa gong di Kuta Selatan dengan kondisi curam dan tanjakan ekstrim berelevansi tinggi yang sering mengakibatkan. Kecelakaan lalu lintas kami fraksi Gerindra meminta pemerintah segera mencari solusinya.

"Kami memberi apresiasi pada dinas PUPR yang berencana melakukan alinyemen atau perbaikan Elevasi," ungkap Puspa Negara. (MUR/001)