Fraksi Golkar DPRD Badung Soroti Sampah, Macet, Penerangan Jalan hingga Kenakalan Remaja

Badung (Atnews)- Fenomena trek trekan liar dijalur bypass kecamatan Kuta Selatan  patut menjadi keprihatinan bersama. Karena aktivitas ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga telah menelan korban jiwa.

Hal ini disampaikan oleh I Putu Sika Adi Putra anggota DPRD Badung dari Fraksi Golkar ketika menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11).

Menurut Adi Putra, fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam pembinaan moral, pengawasan sosial dan penataan ruang publik yang ramah generasi muda bagi Badung.

Belum lagi penanganan  menyeluruh masalah kemacetan lalu lintas, sampah, lampu penerangan jalan, kenakalan remaja dll yang sampai saat ini belum tuntas sama sekali.

Terhadap semua permasalahan ini di Badung  ujar Adi Putra tidak hanya bisa dikendalikan tetapi juga menjadi momentum menuju tata kelola daerah yang lebih tertib, beradab dan berkelanjutan.

Dijelaskannya, Kabupaten Badung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bali menghadapi tantangan kompleks yang perlu ditangani secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Terutamanya masalah kemacetan lalu lintas dikawasan padat seperti Kuta, Seminyak, Nusa Dua Jimbaran, Ungasan dan beberapa daerah lainnya.

Begitu juga sampah yang selalu menjadi sorotan serius. Volume sampah rumah tangga dan pariwisata yang terus meningkat belum sepenuhnya tertangani dengan baik akibat keterbatasan fasilitas pengelolaan dan lemahnya disiplin pemilahan di sumber.

Tumpukan sampah di TPS maupun aliran sungai sering menimbulkan bau, pencemaran dan citra negatif terhadap daerah wisata yang mestinya bersih dan hijau.

Masalah lain yang tak kalah penting disorot Fraksi Golkar  adalah tidak berfungsinya dengan baik lampu penerangan jalan (LPJ) disejumlah ruas vital kawasan perumahan dan destinasi wisata.

"Gelapnya di malam hari tidak hanya menurunkan kenyamanan tetapi juga meningkatnya resiko kecelakaan dan tindak kriminalitas lainnya," ucap Adi Putra.

Dengan penanganan yang menyeluruh permasalahan kemacetan, sampah, penerangan dan kenakalan remaja di Badung tidak hanya bisa dikendalikan tetapi juga menjadi momentum menuju tata kelola daerah yang lebih tertib, beradab dan berkelanjutan.

Disamping itu Golkar juga memberi masukan dan saran terhadap Ranperda tentang pemberian insentif dan /atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Guna mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata dan memperluas basis ekonomi daerah  perlu diperkuat kebijakan menciptakan diversifikasi ekonomi yang berkeadilan.

Begitu pula diharapkan agar pemberian insentif diarahkan secara tegas ke non pariwisata seperti pertanian modern, pengolahan hasil bumi, industri kreatif dan padat karya yang menyerap tenaga lokal.

Tanpa pembeda yang jelas insentif justru beresiko kembali terserap ke sektor pariwisata yang sudah mapan. Selain itu pemberian insentif mesti dikaitkan dengan dampak sosial budaya dan lingkungan bukan semata mata pada nilai investasinya.

Pemerintah diharapkan menerapkan prinsif spatial justice (keadilan ruang) dimana insentif investasi diarahkan ke kawasan yang secara tata ruang memang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi, industri kreatif dan agroindustri bukan di wilayah yang sudah jenuh secara ekologis.

Dengan demikian pemberian insentif dapat menjadi instrumen yang sejalan dengan visi pembangunan hijau (green growth). (Mur).