Nyoman Baskara Kritik PLN: Tiang Listrik Semrawut, Diminta Lebih Peka dan Tertibkan Infrastruktur
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah mendapatkan sorotan tajam di Pulau Dewata.
Dimana PLN merupakan satu-satunya penyedia dan distributor listrik di Indonesia, yang menempatkannya dalam posisi monopoli murni.
Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri, Nyoman Baskara, menyoroti kesemrawutan infrastruktur PLN di Bali yang dinilai abai terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa PLN sebagai BUMN yang memegang hak monopoli kelistrikan seharusnya memiliki kepekaan sosial, budaya, serta memperhatikan kondisi alam di setiap daerah.
Baskara menyebut kondisi tiang dan kabel listrik saat ini merusak pemandangan dan membahayakan warga. Bahkan, penempatan tiang listrik sering dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin dari pemilik lahan.
"Pada saat warga komplin, dan minta agar tiang dipindahkan, justru PLN meminta ganti rugi terhadap warga dimaksud," tegasnya saat dikonfirmasi di Denpasar, Selasa, 18 November 2025.
Ia juga menyoroti seringnya terjadi musibah warga meninggal akibat tersengat listrik dari tali layangan atau ujung penjor yang menyentuh kabel PLN. Menurutnya, keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi.
Baskara menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan semata kesalahan korban, melainkan juga kelalaian PLN sebagai penyedia layanan.
Ke depan, ia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) menerapkan aturan tegas untuk menata kabel listrik agar ditempatkan di bawah tanah. Langkah tersebut dinilai dapat mencegah kecelakaan sekaligus memperindah tata kota.
Ia turut mencontohkan pengalaman pribadi terkait penempatan tiang listrik yang tidak sesuai prosedur.
"Di pekarangan saya sendiri, PLN menempakan satu tiang besar, sejak 25 tahun lalu. Bahkan, sebelumnya berdempetan dengan pintu masuk pekarangan. Tidak pernah ada petugas yang minta izin. Mestinya kami terima kompensasi yang layak," ujarnya.
Baskara juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab bila suatu hari tiang itu tumbang dan menimpa bangunan di sekitarnya.
Ia pun menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi PLN untuk berbenah diri.
"Hal seperti ini diabaikan PLN. Saya kira, ini momen baik untk berbenah. Mumpung PLN kini dibawah naungan Danantara," pungkasnya.
Selain Baskara, polemik itu juga disoroti Rektor Undhira, Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., M.MA., MA., Pengamat Budaya Wayan Suyadnya, Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Dr. Ir. I Wayan Jondra dan Ketua PHDI I Nyoman Kenak.
Begitu juga Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Oka Antara, Tokoh Publik, Dr. Somvir yang juga Dr. Somvir yang juga Ketua Fraksi Demokrat NasDem DPRD Bali, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih dikenal Ajus Linggih, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka SE (Gung Cok). (GAB/001)
Dimana PLN merupakan satu-satunya penyedia dan distributor listrik di Indonesia, yang menempatkannya dalam posisi monopoli murni.
Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri, Nyoman Baskara, menyoroti kesemrawutan infrastruktur PLN di Bali yang dinilai abai terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa PLN sebagai BUMN yang memegang hak monopoli kelistrikan seharusnya memiliki kepekaan sosial, budaya, serta memperhatikan kondisi alam di setiap daerah.
Baskara menyebut kondisi tiang dan kabel listrik saat ini merusak pemandangan dan membahayakan warga. Bahkan, penempatan tiang listrik sering dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin dari pemilik lahan.
"Pada saat warga komplin, dan minta agar tiang dipindahkan, justru PLN meminta ganti rugi terhadap warga dimaksud," tegasnya saat dikonfirmasi di Denpasar, Selasa, 18 November 2025.
Ia juga menyoroti seringnya terjadi musibah warga meninggal akibat tersengat listrik dari tali layangan atau ujung penjor yang menyentuh kabel PLN. Menurutnya, keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi.
Baskara menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan semata kesalahan korban, melainkan juga kelalaian PLN sebagai penyedia layanan.
Ke depan, ia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) menerapkan aturan tegas untuk menata kabel listrik agar ditempatkan di bawah tanah. Langkah tersebut dinilai dapat mencegah kecelakaan sekaligus memperindah tata kota.
Ia turut mencontohkan pengalaman pribadi terkait penempatan tiang listrik yang tidak sesuai prosedur.
"Di pekarangan saya sendiri, PLN menempakan satu tiang besar, sejak 25 tahun lalu. Bahkan, sebelumnya berdempetan dengan pintu masuk pekarangan. Tidak pernah ada petugas yang minta izin. Mestinya kami terima kompensasi yang layak," ujarnya.
Baskara juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab bila suatu hari tiang itu tumbang dan menimpa bangunan di sekitarnya.
Ia pun menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi PLN untuk berbenah diri.
"Hal seperti ini diabaikan PLN. Saya kira, ini momen baik untk berbenah. Mumpung PLN kini dibawah naungan Danantara," pungkasnya.
Selain Baskara, polemik itu juga disoroti Rektor Undhira, Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., M.MA., MA., Pengamat Budaya Wayan Suyadnya, Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Dr. Ir. I Wayan Jondra dan Ketua PHDI I Nyoman Kenak.
Begitu juga Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Oka Antara, Tokoh Publik, Dr. Somvir yang juga Dr. Somvir yang juga Ketua Fraksi Demokrat NasDem DPRD Bali, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih dikenal Ajus Linggih, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka SE (Gung Cok). (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : I Nengah Rumana, Kepala Desa Shinduwati Dipidana Percobaan
