Sinergi DPR–KKP Diperkuat, BPSPL Denpasar Fokus Konservasi dan Pelayanan Jenis Ikan Dilindungi
Admin 2 - atnews
Gianyar (Atnews) – Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar memastikan upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem laut tetap menjadi prioritas.
Meskipun program bantuan untuk kelompok masyarakat pesisir tengah dimoratorium pemerintah pusat, pendampingan dan pemantauan tetap dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Plt Kasubag Umum BPSPL Denpasar, Nurhamdani, menjelaskan sejumlah program yang masih berjalan, di antaranya penilaian kawasan konservasi, konservasi habitat dan genetika ikan melalui penerbitan rekomendasi serta surat angkut jenis ikan dilindungi, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Pelayanan rekomendasi dan surat angkut jenis ikan yang dilindungi tetap berjalan, karena itu berkaitan langsung dengan ketertiban perdagangan dan konservasi,” ujar Nurhamdani, Senin (17/11).
Selain itu, BPSPL juga aktif dalam pelatihan respon cepat penanganan mamalia laut terdampar. Koordinasi dilakukan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan pihak terkait lainnya. Ia mencontohkan penanganan paus yang sempat terdampar di Alor dan terakhir di Klungkung.
“Kalau ada biota laut terdampar, masyarakat bisa menghubungi kami untuk mitigasi dan penanganan cepat bersama BKSDA,” jelasnya.
BPSPL Denpasar juga menjalankan Program Lautra di Alor yang menyasar pelatihan bagi pokmaswas dan pengelola kawasan, mulai dari teknik penyelaman hingga penilaian terumbu karang.
“Itu bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistem,” kata Nurhamdani.
Sebelumnya pada 27 Oktober 2025, BPSPL Denpasar menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI. Pertemuan ini menjadi langkah penting memperkuat Program Proteksi, Pelaut, dan Laut Sebasah sebagai upaya bersama menjaga konservasi laut bernilai ekonomi, sekaligus memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat pesisir.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) bersama Wakil Ketua Alex Indra Lukman, didampingi pejabat tinggi KKP, Pemprov Bali, pelaku usaha, dan LSM bidang kelautan–perikanan.
“Hasil kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh nelayan lain, sekaligus menjadi penyumbang devisa negara,” ujar Titiek Soeharto.
Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sektor kelautan-perikanan menunjukkan tren positif. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia Januari–Agustus 2025 mencapai USD 3,99 miliar, naik 7,07 persen dibanding periode sama 2024.
Lima komoditas utama masih mendominasi ekspor, yakni udang, tuna, cumi, kepiting, dan rumput laut. Dengan wilayah kerja yang luas, mencangkup Jawa Timur, Bali, NTB hingga NTT, BPSPL Denpasar menegaskan komitmennya sebagai garda depan konservasi pesisir dan laut, sekaligus mendukung peningkatan daya saing produk kelautan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. (GAB/001)
Meskipun program bantuan untuk kelompok masyarakat pesisir tengah dimoratorium pemerintah pusat, pendampingan dan pemantauan tetap dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Plt Kasubag Umum BPSPL Denpasar, Nurhamdani, menjelaskan sejumlah program yang masih berjalan, di antaranya penilaian kawasan konservasi, konservasi habitat dan genetika ikan melalui penerbitan rekomendasi serta surat angkut jenis ikan dilindungi, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Pelayanan rekomendasi dan surat angkut jenis ikan yang dilindungi tetap berjalan, karena itu berkaitan langsung dengan ketertiban perdagangan dan konservasi,” ujar Nurhamdani, Senin (17/11).
Selain itu, BPSPL juga aktif dalam pelatihan respon cepat penanganan mamalia laut terdampar. Koordinasi dilakukan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan pihak terkait lainnya. Ia mencontohkan penanganan paus yang sempat terdampar di Alor dan terakhir di Klungkung.
“Kalau ada biota laut terdampar, masyarakat bisa menghubungi kami untuk mitigasi dan penanganan cepat bersama BKSDA,” jelasnya.
BPSPL Denpasar juga menjalankan Program Lautra di Alor yang menyasar pelatihan bagi pokmaswas dan pengelola kawasan, mulai dari teknik penyelaman hingga penilaian terumbu karang.
“Itu bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistem,” kata Nurhamdani.
Sebelumnya pada 27 Oktober 2025, BPSPL Denpasar menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI. Pertemuan ini menjadi langkah penting memperkuat Program Proteksi, Pelaut, dan Laut Sebasah sebagai upaya bersama menjaga konservasi laut bernilai ekonomi, sekaligus memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat pesisir.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) bersama Wakil Ketua Alex Indra Lukman, didampingi pejabat tinggi KKP, Pemprov Bali, pelaku usaha, dan LSM bidang kelautan–perikanan.
“Hasil kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh nelayan lain, sekaligus menjadi penyumbang devisa negara,” ujar Titiek Soeharto.
Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sektor kelautan-perikanan menunjukkan tren positif. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia Januari–Agustus 2025 mencapai USD 3,99 miliar, naik 7,07 persen dibanding periode sama 2024.
Lima komoditas utama masih mendominasi ekspor, yakni udang, tuna, cumi, kepiting, dan rumput laut. Dengan wilayah kerja yang luas, mencangkup Jawa Timur, Bali, NTB hingga NTT, BPSPL Denpasar menegaskan komitmennya sebagai garda depan konservasi pesisir dan laut, sekaligus mendukung peningkatan daya saing produk kelautan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Presiden Jokowi Minta Edukasi Kebencanaan Segera Dilakukan
