Suwirta Buka Suara Soal Polemik Lift Kaca Kelingking, Tegas Menolak Tuduhan Intervensi dan Permainan Izin
Admin 2 - atnews
Klungkung (Atnews) – Polemik pembangunan lift kaca di kawasan wisata Pantai Kelingking, Nusa Penida, terus menjadi sorotan publik.
Bahkan belakangan, nama mantan Bupati Klungkung periode 2013–2023, I Nyoman Suwirta yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali turut terseret dalam isu perizinan dan dugaan intervensi proyek tersebut.
Setelah beberapa hari memilih diam, Suwirta akhirnya angkat bicara untuk meluruskan opini yang semakin melebar.
“Sebetulnya saya ingin tetap diam. Keluarga juga meminta agar saya tenang. Namun setelah saya membaca banyak persepsi yang salah, bahkan halusinasi publik yang mengarahkan semuanya ke saya, maka saya putuskan untuk klarifikasi,” ujarnya dalam keterangannya kepada awak media.
Suwirta menegaskan bahwa pembangunan lift kaca maupun investasi lainnya di Klungkung tidak pernah berada pada skema perizinan yang harus disetujui pribadi oleh bupati. Ia menjelaskan, pada awal masa jabatannya tahun 2013, ia mencabut ketentuan yang mewajibkan perizinan mendapat asistensi bupati.
“Sejak 2013, semua perizinan saya ubah agar diproses dan diputuskan sepenuhnya di OPD teknis terkait. Tidak ada lagi tanda tangan bupati untuk mengesahkan izin investasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan sistem itu dilakukan agar proses investasi di Nusa Penida bergerak lebih cepat dan transparan.
“Saya tidak ingin Klungkung berjalan dengan pola lama: investor harus bertemu bupati untuk izin cair. Sejak 2013, itu tidak ada lagi.”
Suwirta juga menepis dugaan bahwa ia berkomunikasi khusus atau “bermain” dengan investor proyek lift kaca.
“Selama saya menjabat, tidak pernah saya bertemu investor “empat mata”. Jika ada yang ingin bertemu saya, mereka datang ke rumah jabatan atau kantor, tapi selalu saya didampingi OPD lengkap sebagai saksi. Itu prinsip yang saya jaga: transparan dan tidak ada lobi-lobi terselubung.”
Menjelang akhir masa jabatannya pada November 2023, Suwirta mengaku hanya menerima satu surat berkaitan dengan proyek lift kaca.
“Saya terima surat pada Juli 2023. Surat itu bukan izin, tapi hanya pemberitahuan groundbreaking pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking. Izin dikatakan sudah selesai pada level OPD, sehingga saya minta dinas perizinan mengecek ke lapangan.”
Ia menegaskan bahwa setelah itu ia tidak lagi mengikuti perkembangan administrasi proyek tersebut karena sedang fokus menyelesaikan pekerjaan akhir masa jabatan, sekaligus menangani kondisi kedua orang tuanya yang tengah sakit.
“Waktu saya habis untuk tugas negara dan merawat orang tua. Komunikasi dengan dinas pun kemudian tidak berlanjut.”
Dalam klarifikasinya, Suwirta dengan tegas menyatakan tidak pernah mengintervensi OPD untuk meloloskan izin apa pun.
“Selama 10 tahun menjadi Bupati Klungkung, saya tidak pernah menekan OPD agar izin yang melanggar aturan tetap diterbitkan. Jika sekarang ada pihak yang merasa izin harus melalui saya, atau ada transaksi tertentu, silakan tanya orang yang mengurus izin, bukan bertanya pada saya.”
Ia bahkan mengajak publik, terutama pihak yang pernah mengurus izin, untuk menyampaikan kesaksiannya secara jujur.
“Apakah pernah mengurus izin lalu diminta asistensi bupati? Apakah pernah bertemu saya empat mata? Apakah pernah membawa sesuatu kepada saya? Jika ada, sampaikan sekarang.” I Nyoman Suwirta
Suwirta berharap penjelasan ini dapat menghentikan tudingan yang tidak berdasar serta opini publik yang semakin jauh dari fakta.
“Saya tidak menutup pintu investasi, tapi saya menutup pintu lobi-lobi gelap. Itulah prinsip saya selama memimpin Klungkung. Jadi hari ini saya jelaskan supaya publik tidak lagi tersesat oleh persepsi dan halusinasi yang tidak berdasar.”
Ia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian polemik kepada pihak yang berwenang mengurus perizinan.
“Biarlah waktu dan fakta yang menjawab. Tugas saya hanya menjelaskan agar kebenaran tidak tertutup oleh suara yang paling keras.” (NGK/002)
Bahkan belakangan, nama mantan Bupati Klungkung periode 2013–2023, I Nyoman Suwirta yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali turut terseret dalam isu perizinan dan dugaan intervensi proyek tersebut.
Setelah beberapa hari memilih diam, Suwirta akhirnya angkat bicara untuk meluruskan opini yang semakin melebar.
“Sebetulnya saya ingin tetap diam. Keluarga juga meminta agar saya tenang. Namun setelah saya membaca banyak persepsi yang salah, bahkan halusinasi publik yang mengarahkan semuanya ke saya, maka saya putuskan untuk klarifikasi,” ujarnya dalam keterangannya kepada awak media.
Suwirta menegaskan bahwa pembangunan lift kaca maupun investasi lainnya di Klungkung tidak pernah berada pada skema perizinan yang harus disetujui pribadi oleh bupati. Ia menjelaskan, pada awal masa jabatannya tahun 2013, ia mencabut ketentuan yang mewajibkan perizinan mendapat asistensi bupati.
“Sejak 2013, semua perizinan saya ubah agar diproses dan diputuskan sepenuhnya di OPD teknis terkait. Tidak ada lagi tanda tangan bupati untuk mengesahkan izin investasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan sistem itu dilakukan agar proses investasi di Nusa Penida bergerak lebih cepat dan transparan.
“Saya tidak ingin Klungkung berjalan dengan pola lama: investor harus bertemu bupati untuk izin cair. Sejak 2013, itu tidak ada lagi.”
Suwirta juga menepis dugaan bahwa ia berkomunikasi khusus atau “bermain” dengan investor proyek lift kaca.
“Selama saya menjabat, tidak pernah saya bertemu investor “empat mata”. Jika ada yang ingin bertemu saya, mereka datang ke rumah jabatan atau kantor, tapi selalu saya didampingi OPD lengkap sebagai saksi. Itu prinsip yang saya jaga: transparan dan tidak ada lobi-lobi terselubung.”
Menjelang akhir masa jabatannya pada November 2023, Suwirta mengaku hanya menerima satu surat berkaitan dengan proyek lift kaca.
“Saya terima surat pada Juli 2023. Surat itu bukan izin, tapi hanya pemberitahuan groundbreaking pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking. Izin dikatakan sudah selesai pada level OPD, sehingga saya minta dinas perizinan mengecek ke lapangan.”
Ia menegaskan bahwa setelah itu ia tidak lagi mengikuti perkembangan administrasi proyek tersebut karena sedang fokus menyelesaikan pekerjaan akhir masa jabatan, sekaligus menangani kondisi kedua orang tuanya yang tengah sakit.
“Waktu saya habis untuk tugas negara dan merawat orang tua. Komunikasi dengan dinas pun kemudian tidak berlanjut.”
Dalam klarifikasinya, Suwirta dengan tegas menyatakan tidak pernah mengintervensi OPD untuk meloloskan izin apa pun.
“Selama 10 tahun menjadi Bupati Klungkung, saya tidak pernah menekan OPD agar izin yang melanggar aturan tetap diterbitkan. Jika sekarang ada pihak yang merasa izin harus melalui saya, atau ada transaksi tertentu, silakan tanya orang yang mengurus izin, bukan bertanya pada saya.”
Ia bahkan mengajak publik, terutama pihak yang pernah mengurus izin, untuk menyampaikan kesaksiannya secara jujur.
“Apakah pernah mengurus izin lalu diminta asistensi bupati? Apakah pernah bertemu saya empat mata? Apakah pernah membawa sesuatu kepada saya? Jika ada, sampaikan sekarang.” I Nyoman Suwirta
Suwirta berharap penjelasan ini dapat menghentikan tudingan yang tidak berdasar serta opini publik yang semakin jauh dari fakta.
“Saya tidak menutup pintu investasi, tapi saya menutup pintu lobi-lobi gelap. Itulah prinsip saya selama memimpin Klungkung. Jadi hari ini saya jelaskan supaya publik tidak lagi tersesat oleh persepsi dan halusinasi yang tidak berdasar.”
Ia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian polemik kepada pihak yang berwenang mengurus perizinan.
“Biarlah waktu dan fakta yang menjawab. Tugas saya hanya menjelaskan agar kebenaran tidak tertutup oleh suara yang paling keras.” (NGK/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gubernur Ingatkan Generasi Milenial Untuk Berkendara dengan Aman
