Intelektualitas, Ideologi, dan Ilusi Kejernihan: Analisa Behavioural Neurosains

Oleh Sadwika Salain - Dosen Teknologi Biomedis/Brain Biomechanist

Dalam imajinasi publik, intelektual dianggap sebagai penjaga akal sehat figur yang mampu menimbang isu dengan objektivitas, data, dan logika. Namun, realitas politik kontemporer, khususnya di Indonesia, menunjukkan bahwa intelektualitas tidak serta-merta menjamin kejernihan sudut pandang. Banyak akademisi, pengamat, bahkan pakar hukum yang seharusnya menjadi benteng rasionalitas justru terperangkap dalam bias ideologis yang membuat analisis mereka lebih mirip propaganda daripada ilmu. 

Fenomena ini mencapai puncaknya dalam narasi kritik terhadap Presiden Joko Widodo, di mana tokoh seperti Rocky Gerung, Ferry Amsari, dan Refly Harun meski berasal dari latar belakang disiplin berbeda sering kali “bersatu” dalam narasi yang penuh emosi, minim data empiris, dan dipenuhi generalisasi yang melawan common sense.

Ambil contoh klaim berulang tentang “otoritarianisme Jokowi” atau “kegagalan demokrasi di era Jokowi” yang kerap disampaikan tanpa indikator objektif yang valid. Indeks demokrasi internasional seperti The Economist Democracy Index atau V-Dem memang mencatat stagnasi, tetapi tidak menunjukkan kemunduran drastis seperti yang digambarkan. 

Sementara itu, kebijakan konkret dari pembangunan infrastruktur hingga reformasi birokrasi kerap diabaikan atau direduksi menjadi “proyek pencitraan”. Yang mengkhawatirkan bukan hanya ketidakakuratannya, tetapi bagaimana narasi ini disampaikan dengan otoritas intelektual yang seolah tak terbantahkan, padahal didorong lebih oleh kebencian subjektif daripada analisis sistematis.

Ironisnya, publik pun tak kalah rentan terhadap distorsi ini. Pendukung PDIP, yang selama ini memandang Rocky Gerung sebagai “penghina Jokowi” dan menolaknya habis-habisan, tiba-tiba berubah sikap ketika muncul narasi bahwa Jokowi “bercerai” dengan Megawati. Rocky yang dulu dihujat kini dipuja sebagai “penjaga moral demokrasi”. 

Perubahan ini bukan hasil refleksi kritis, melainkan respons emosional terhadap pergeseran aliansi politik. Di sini, bukan akal yang bekerja, melainkan tribalisme politik: kita membenci atau mencintai bukan berdasarkan isi gagasan, tetapi berdasarkan siapa yang berbicara dan di pihak mana ia berdiri.

Neurosains Politik: Saat Otak Emosional Menutup Akal

Apa yang terjadi pada intelektual maupun awam dalam konteks ini dapat dijelaskan melalui lensa behavioral neuroscience. Otak manusia terdiri dari tiga lapis evolusioner: otak reptil (reptilian brain) yang mengatur insting bertahan hidup, sistem limbik yang mengelola emosi (terutama rasa takut dan benci), dan korteks prefrontal yang menjadi pusat penalaran, pengambilan keputusan rasional, dan kontrol impuls.

Dalam kondisi normal, korteks prefrontal mampu menekan respons emosional yang berlebihan. Namun, ketika seseorang terpapar isu yang menyentuh identitas terutama identitas politik atau ideologis sistem limbik dan otak reptil mengambil alih. 

Penelitian oleh Westen dkk. (2006) dalam Nature Neuroscience menunjukkan bahwa ketika partisipan diekspos pada informasi yang bertentangan dengan keyakinan partai politik mereka, aktivitas di korteks prefrontal justru berkurang, sementara amigdala (pusat emosi di sistem limbik) menjadi sangat aktif. Artinya, otak secara literal “mematikan akal” demi melindungi identitas kelompok.

Dalam konteks Indonesia, Jokowi bukan sekadar presiden, melainkan simbol. Bagi sebagian kelompok, ia mewakili ancaman terhadap tatanan lama; bagi yang lain, ia adalah harapan perubahan. Ketika simbol itu diserang atau dibela, otak langsung masuk ke mode survival: bukan lagi mencari kebenaran, tetapi mempertahankan kelompok. Di sinilah intelektual pun tak kebal. 

Gelar akademis tidak melindungi seseorang dari bias konfirmasi (confirmation bias) kecenderungan untuk hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinan yang sudah ada. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kapasitas kognitif tinggi justru lebih mahir membangun argumen rasional untuk membenarkan prasangka emosional mereka fenomena yang disebut motivated reasoning (Kahan et al., 2013).

Antara Otoritas dan Integritas Intelektual
Ini bukan berarti semua kritik terhadap Jokowi tidak valid. Kritik sehat yang berbasis data, proporsional, dan membedakan kebijakan dari pribadi tetap penting dalam demokrasi. Namun, yang kini mendominasi bukan kritik, melainkan kutukan ideologis yang dibungkus dengan diksi akademis. 

Ketika Rocky Gerung menyebut Jokowi sebagai “raja yang tak berotak”, atau ketika narasi “rezim otoriter” disebarkan tanpa bukti konkret terhadap pembatasan kebebasan sipil yang signifikan, yang kita saksikan bukanlah intelektualitas, melainkan intelektualisasi kebencian.

Yang lebih memprihatinkan adalah normalisasi bias ini dalam wacana publik. Media sosial memperkuat echo chamber, di mana pendapat yang sama terus diulang hingga dianggap kebenaran mutlak. Akibatnya, kejernihan yang seharusnya lahir dari keraguan, refleksi, dan keterbukaan terhadap kompleksitas digantikan oleh kepastian semu yang didorong emosi kolektif.

Menuju Kewarasan Publik
Mengatasi krisis ini bukan soal mengganti tokoh, melainkan membangun budaya berpikir yang sadar akan keterbatasan kognitif kita. Integritas intelektual bukan diukur dari seberapa keras seseorang mengkritik kekuasaan, tetapi dari sejauh mana ia mampu memisahkan emosi dari analisis, dan mengakui ketika bukti bertentangan dengan keyakinannya.

Bagi publik, tantangannya adalah belajar memperlakukan setiap pernyataan apakah dari akademisi ternama atau influencer politik dengan skeptisisme sehat: Apa datanya? Apa biasnya? Apa yang tidak dikatakan? Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukan yang bebas konflik, tetapi yang mampu menjaga ruang di mana akal, meski rapuh, tetap diberi kesempatan untuk bicara di tengah badai emosi yang tak kunjung reda.

#SSinsight081225