Bupati Buleleng Lantik Empat Pejabat Dukcapil, Tekankan Layanan Bersih Dari Pungutan dan Digital
Admin 2 - atnews
Buleleng (Atnews) - Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra melantik empat pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, Senin (22/12). Dalam pelantikan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang bersih dari pungutan, profesional, serta berbasis digital guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pelantikan pejabat di Disdukcapil memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan pengisian jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Bupati Sutjidra menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan di Disdukcapil harus melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah daerah hanya mengusulkan nama pejabat, sementara penilaian kompetensi dan persetujuan sepenuhnya dilakukan oleh Kemendagri melalui sistem meritokrasi.
Selain itu, setelah surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri diterbitkan, pemerintah daerah diwajibkan segera menindaklanjuti dengan pelantikan paling lambat satu bulan. Oleh karena itu, pelantikan keempat pejabat tersebut harus dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan agar proses pengisian jabatan tidak harus diulang dari awal.
“Untuk Dukcapil ini ada aturan khusus. SK-nya harus dari Menteri Dalam Negeri. Kita mengusulkan, yang menilai dan menyetujui adalah Kementerian Dalam Negeri, dan setelah SK turun tidak boleh lebih dari satu bulan harus dilakukan pelantikan,” jelas Bupati Sutjidra.
Lebih lanjut, Bupati Sutjidra menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjawab tantangan berat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terutama dalam hal pengelolaan data dan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa Disdukcapil merupakan salah satu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan profesional.
Sejalan dengan perkembangan zaman, Bupati Sutjidra juga menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi layanan di Disdukcapil. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan akurasi data kependudukan sekaligus memangkas proses pelayanan, sehingga masyarakat di desa-desa tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen administrasi.
“Sekarang era digitalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterapkan. Dengan digitalisasi, data menjadi lebih akurat dan pelayanan lebih cepat, sehingga masyarakat yang jauh tidak perlu lagi datang langsung ke Dukcapil,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sutjidra juga memberikan penekanan khusus terkait integritas pelayanan. Ia menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus bersih dari praktik titipan, perantara, maupun pungutan dalam bentuk apa pun. Menurutnya, praktik-praktik tersebut sangat sensitif dan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada lagi titipan atau perantara. Itu yang harus kita hindari. Jangan sampai ada pihak yang mengambil pungutan lalu akhirnya dianggap sebagai bagian dari tugas pemerintah,” ujarnya.
Selain membahas pelantikan pejabat Dukcapil, Bupati Sutjidra juga menyampaikan gambaran rencana penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng pada tahun mendatang. Penataan ini akan dilakukan seiring dengan adanya perampingan struktur organisasi dan penggabungan sejumlah OPD.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan peta penataan kelembagaan, termasuk penataan kawasan Sekretariat Daerah agar menjadi pusat pemerintahan atau civic center. Penataan tersebut bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar perangkat daerah, khususnya antara Sekretariat Daerah, badan-badan, dan bagian-bagian yang ada di lingkungan Pemkab Buleleng.
“Rencananya nanti badan-badan akan kita tempatkan di sekitar Sekretariat Daerah, sehingga koordinasi bisa lebih mudah dan cepat. Tidak lagi terpencar-pencar seperti sekarang,” ungkapnya. Penataan OPD tersebut juga akan diiringi dengan optimalisasi pemanfaatan. (WAN/002)
Pelantikan pejabat di Disdukcapil memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan pengisian jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Bupati Sutjidra menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan di Disdukcapil harus melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah daerah hanya mengusulkan nama pejabat, sementara penilaian kompetensi dan persetujuan sepenuhnya dilakukan oleh Kemendagri melalui sistem meritokrasi.
Selain itu, setelah surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri diterbitkan, pemerintah daerah diwajibkan segera menindaklanjuti dengan pelantikan paling lambat satu bulan. Oleh karena itu, pelantikan keempat pejabat tersebut harus dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan agar proses pengisian jabatan tidak harus diulang dari awal.
“Untuk Dukcapil ini ada aturan khusus. SK-nya harus dari Menteri Dalam Negeri. Kita mengusulkan, yang menilai dan menyetujui adalah Kementerian Dalam Negeri, dan setelah SK turun tidak boleh lebih dari satu bulan harus dilakukan pelantikan,” jelas Bupati Sutjidra.
Lebih lanjut, Bupati Sutjidra menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjawab tantangan berat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terutama dalam hal pengelolaan data dan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa Disdukcapil merupakan salah satu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan profesional.
Sejalan dengan perkembangan zaman, Bupati Sutjidra juga menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi layanan di Disdukcapil. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan akurasi data kependudukan sekaligus memangkas proses pelayanan, sehingga masyarakat di desa-desa tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen administrasi.
“Sekarang era digitalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterapkan. Dengan digitalisasi, data menjadi lebih akurat dan pelayanan lebih cepat, sehingga masyarakat yang jauh tidak perlu lagi datang langsung ke Dukcapil,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sutjidra juga memberikan penekanan khusus terkait integritas pelayanan. Ia menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus bersih dari praktik titipan, perantara, maupun pungutan dalam bentuk apa pun. Menurutnya, praktik-praktik tersebut sangat sensitif dan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada lagi titipan atau perantara. Itu yang harus kita hindari. Jangan sampai ada pihak yang mengambil pungutan lalu akhirnya dianggap sebagai bagian dari tugas pemerintah,” ujarnya.
Selain membahas pelantikan pejabat Dukcapil, Bupati Sutjidra juga menyampaikan gambaran rencana penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng pada tahun mendatang. Penataan ini akan dilakukan seiring dengan adanya perampingan struktur organisasi dan penggabungan sejumlah OPD.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan peta penataan kelembagaan, termasuk penataan kawasan Sekretariat Daerah agar menjadi pusat pemerintahan atau civic center. Penataan tersebut bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar perangkat daerah, khususnya antara Sekretariat Daerah, badan-badan, dan bagian-bagian yang ada di lingkungan Pemkab Buleleng.
“Rencananya nanti badan-badan akan kita tempatkan di sekitar Sekretariat Daerah, sehingga koordinasi bisa lebih mudah dan cepat. Tidak lagi terpencar-pencar seperti sekarang,” ungkapnya. Penataan OPD tersebut juga akan diiringi dengan optimalisasi pemanfaatan. (WAN/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Dukungan TNI di Wilayah Bencana Untuk Wujudkan Stabilitas Sosial Masyarakat
