Realisasi APBN di Provinsi Bali hingga November 2025, Tingkatkan Edukasi Dongkrak Penerimaan Pajak
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Darmawan mengharapkan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga di Provinsi Bali dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya, menjelang berakhirnya tahun 2025.
“Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini capaian pajak di Bali baik. Akhir tahun, setoran pajak banyak dipengaruhi oleh setoran pemerintah dari realisasi pembayaran atas Belanja Negara dan Daerah,” kata Darmawan yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali itu di Denpasar, pada Selasa, 23 Desember 2025.
Darmawan menyampaikan hingga akhir November 2025 ini, kinerja APBN di Provinsi Bali diwujudkan melalui nilai realisasi Pendapatan sebesar Rp20,14 triliun atau 86,19% dari target dan meningkat sebesar 7,26% yoy.
“Secara dominan hal ini disumbangkan oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp14,52 triliun diikuti Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp1,34 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,28 triliun,” ujarnya.
Penerimaan pajak tertinggi berasal dari jenis Pajak Penghasilan sebesar Rp9,88 triliun, sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2,74 triliun. Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan tertinggi berasal dari komponen cukai sebesar Rp1,20 triliun.
Menurut Darmawan, penerimaan pajak di Bali tetap bertumbuh, meskipun tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pihaknya juga telah berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan terkait upaya agar ekonomi Bali tetap berkelanjutan.
Untuk mendongkrak penerimaan pajak di tahun mendatang, pihaknya berkomitmen meningkatkan edukasi pada wajib pajak karena dengan sistem self-assessment sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman wajib pajak.
“Selain fungsi edukasi, tentunya ada fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum yang dijalankan untuk memberikan keadilan kepada yang sudah patuh dan tidak patuh membayar pajak,” kata Darmawan.
Di sisi lain, pihaknya mendorong pemerintah daerah dapat terus mengusahakan kemandirian fiskal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tidak terlalu bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan menambahkan, pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Bali s.d. triwulan III 2025 mencapai 5,88% yoy, melebihi rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,04% yoy.
Stabilitas perekonomian Bali juga ditunjukkan dengan nilai neraca perdagangan kumulatif yang surplus sebesar US$37,88 juta dan nilai inflasi sebesar 2,51% yoy pada November 2025.
Selanjutnya dari komponen kesejahteraan, berdasarkan data BPS Provinsi Bali, terlihat adanya peningkatan Nilai Tukar Petani menjadi 101,98 poin pada November 2025, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 1,49% pada Agustus 2025 dari sebelumnya 1,79% (Agustus 2024).
Seluruh capaian ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang secara umum baik di Provinsi Bali.
Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga November 2025.
Kinerja APBN di Provinsi Bali diwujudkan melalui nilai realisasi pendapatan sebesar Rp20,14 triliun atau 86,19% dari target dan meningkat sebesar 7,26% yoy.
Secara dominan hal ini disumbangkan oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp14,52 triliun diikuti Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp1,34 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,28 triliun. Penerimaan pajak tertinggi berasal dari jenis Pajak Penghasilan sebesar Rp9,88 triliun, sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2,74 triliun.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan tertinggi berasal dari komponen cukai sebesar Rp1,20 triliun. Adapun komponen PNBP secara umum terkontraksi sebesar -3,70% yoy yang diakibatkan oleh penurunan PNBP Lainnya sebesar -9,77% yoy dan peningkatan dari sisi PNBP BLU sebesar 4,73% yoy.
Seluruh penerimaan tersebut dioptimalkan untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Provinsi Bali melalui alokasi belanja pemerintah sebesar Rp19,69 triliun.
Nilai ini secara umum terkontraksi sebesar -9,83% yoy yang disumbangkan oleh penurunan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar -21,11% yoy dan peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 0,88% yoy. Realisasi BPP tertinggi berasal dari jenis Belanja Pegawai sebesar Rp4,44 triliun tumbuh 7,55% yoy karena ada penambahan pembayaran belanja pegawai CPNS dan PPPK di Provinsi Bali. Tiga komponen BPP lainnya mengalami kontraksi, dari yang terdalam yakni Belanja Modal sebesar -67,62% yoy dengan realisasi Rp717,66 miliar, diikuti kontraksi Belanja Barang sebesar -24,70% yoy dengan realisasi Rp3,21 triliun dan Belanja Bansos sebesar Rp19,75 miliar atau terkontraksi 19,45% yoy.
Dari sisi TKD, berhasil direalisasikan sebesar Rp11,30 triliun dengan realisasi terbesar disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp2,29 triliun.
Berdasarkan komponen TKD, realisasi tertinggi terdapat pada DAU sebesar Rp7,21 triliun terkontraksi -2,11% yoy dan diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp2,38 triliun tumbuh 12,60% yoy. Komponen dengan capaian tertinggi berasal dari Dana Desa sebesar 99,70% dari pagu atau terealisasi Rp665,20 miliar. Adapun komponen Insentif Daerah dan DAK Fisik turut terkontraksi, sedangkan DBH tumbuh 36,85% yoy.
Sampai dengan 30 November 2025, berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD konsolidasi seluruh Pemda di Provinsi Bali mencatatkan Pendapatan sebesar Rp27,30 triliun atau 79,57% dari target dan tumbuh 3,91% yoy.
Nilai ini secara dominan disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp16,28 triliun dengan 77,87% penerimaan berasal dari Pajak Daerah. Realisasi pendapatan digunakan untuk mendanai Belanja Daerah sebesar Rp23,50 triliun atau 62,11% dari pagu dan terkontraksi sebesar -3,71% yoy.
Belanja terbesar adalah Belanja Operasi sebesar Rp17 triliun dan terkontraksi -0,75% yoy. Porsi terbesar dalam belanja ini adalah Belanja Pegawai sebesar Rp9,38 triliun diikuti oleh Belanja Barang Jasa sebesar Rp5,34 triliun dan Belanja Hibah sebesar Rp2,05 triliun.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan penerimaan, sampai dengan 30 November 2025 APBD konsolidasi di Provinsi Bali memiliki surplus sebesar Rp3,80 triliun.
Sampai dengan 30 November 2025, realisasi penyaluran Kredit Program (KUR dan Pembiayaan UMi) di Provinsi Bali sebesar Rp9,90 triliun (turun -5,86% yoy) dengan jumlah debitur sebanyak 137.251 debitur. Nilai penyaluran tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp1,63 triliun kepada 16.584 debitur.
Adapun penyaluran kepada debitur terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 25.636 debitur dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,24 triliun. Berdasarkan bank penyalurnya, penyaluran tertinggi di Provinsi Bali dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp6,04 triliun kepada 98.779 debitur, disusul oleh BPD Bali sebesar Rp1,65 triliun kepada 8.371 debitur.
Berdasarkan skemanya, penyaluran terbesar berada di skema mikro sebesar Rp6,15 triliun dengan 110.068 debitur. Nilai ini kemudian disusul oleh skema kecil sebesar Rp3,65 triliun kepada 12.481 debitur. Adapun penyaluran terendah adalah skema TKI sebesar Rp35 juta kepada 1 debitur. Berdasarkan sektor ekonomi, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi sebesar 39% disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 23%. (Z/001)
“Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini capaian pajak di Bali baik. Akhir tahun, setoran pajak banyak dipengaruhi oleh setoran pemerintah dari realisasi pembayaran atas Belanja Negara dan Daerah,” kata Darmawan yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali itu di Denpasar, pada Selasa, 23 Desember 2025.
Darmawan menyampaikan hingga akhir November 2025 ini, kinerja APBN di Provinsi Bali diwujudkan melalui nilai realisasi Pendapatan sebesar Rp20,14 triliun atau 86,19% dari target dan meningkat sebesar 7,26% yoy.
“Secara dominan hal ini disumbangkan oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp14,52 triliun diikuti Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp1,34 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,28 triliun,” ujarnya.
Penerimaan pajak tertinggi berasal dari jenis Pajak Penghasilan sebesar Rp9,88 triliun, sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2,74 triliun. Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan tertinggi berasal dari komponen cukai sebesar Rp1,20 triliun.
Menurut Darmawan, penerimaan pajak di Bali tetap bertumbuh, meskipun tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pihaknya juga telah berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan terkait upaya agar ekonomi Bali tetap berkelanjutan.
Untuk mendongkrak penerimaan pajak di tahun mendatang, pihaknya berkomitmen meningkatkan edukasi pada wajib pajak karena dengan sistem self-assessment sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman wajib pajak.
“Selain fungsi edukasi, tentunya ada fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum yang dijalankan untuk memberikan keadilan kepada yang sudah patuh dan tidak patuh membayar pajak,” kata Darmawan.
Di sisi lain, pihaknya mendorong pemerintah daerah dapat terus mengusahakan kemandirian fiskal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tidak terlalu bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan menambahkan, pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Bali s.d. triwulan III 2025 mencapai 5,88% yoy, melebihi rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,04% yoy.
Stabilitas perekonomian Bali juga ditunjukkan dengan nilai neraca perdagangan kumulatif yang surplus sebesar US$37,88 juta dan nilai inflasi sebesar 2,51% yoy pada November 2025.
Selanjutnya dari komponen kesejahteraan, berdasarkan data BPS Provinsi Bali, terlihat adanya peningkatan Nilai Tukar Petani menjadi 101,98 poin pada November 2025, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 1,49% pada Agustus 2025 dari sebelumnya 1,79% (Agustus 2024).
Seluruh capaian ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang secara umum baik di Provinsi Bali.
Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga November 2025.
Kinerja APBN di Provinsi Bali diwujudkan melalui nilai realisasi pendapatan sebesar Rp20,14 triliun atau 86,19% dari target dan meningkat sebesar 7,26% yoy.
Secara dominan hal ini disumbangkan oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp14,52 triliun diikuti Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp1,34 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,28 triliun. Penerimaan pajak tertinggi berasal dari jenis Pajak Penghasilan sebesar Rp9,88 triliun, sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2,74 triliun.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan tertinggi berasal dari komponen cukai sebesar Rp1,20 triliun. Adapun komponen PNBP secara umum terkontraksi sebesar -3,70% yoy yang diakibatkan oleh penurunan PNBP Lainnya sebesar -9,77% yoy dan peningkatan dari sisi PNBP BLU sebesar 4,73% yoy.
Seluruh penerimaan tersebut dioptimalkan untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Provinsi Bali melalui alokasi belanja pemerintah sebesar Rp19,69 triliun.
Nilai ini secara umum terkontraksi sebesar -9,83% yoy yang disumbangkan oleh penurunan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar -21,11% yoy dan peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 0,88% yoy. Realisasi BPP tertinggi berasal dari jenis Belanja Pegawai sebesar Rp4,44 triliun tumbuh 7,55% yoy karena ada penambahan pembayaran belanja pegawai CPNS dan PPPK di Provinsi Bali. Tiga komponen BPP lainnya mengalami kontraksi, dari yang terdalam yakni Belanja Modal sebesar -67,62% yoy dengan realisasi Rp717,66 miliar, diikuti kontraksi Belanja Barang sebesar -24,70% yoy dengan realisasi Rp3,21 triliun dan Belanja Bansos sebesar Rp19,75 miliar atau terkontraksi 19,45% yoy.
Dari sisi TKD, berhasil direalisasikan sebesar Rp11,30 triliun dengan realisasi terbesar disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp2,29 triliun.
Berdasarkan komponen TKD, realisasi tertinggi terdapat pada DAU sebesar Rp7,21 triliun terkontraksi -2,11% yoy dan diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp2,38 triliun tumbuh 12,60% yoy. Komponen dengan capaian tertinggi berasal dari Dana Desa sebesar 99,70% dari pagu atau terealisasi Rp665,20 miliar. Adapun komponen Insentif Daerah dan DAK Fisik turut terkontraksi, sedangkan DBH tumbuh 36,85% yoy.
Sampai dengan 30 November 2025, berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD konsolidasi seluruh Pemda di Provinsi Bali mencatatkan Pendapatan sebesar Rp27,30 triliun atau 79,57% dari target dan tumbuh 3,91% yoy.
Nilai ini secara dominan disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp16,28 triliun dengan 77,87% penerimaan berasal dari Pajak Daerah. Realisasi pendapatan digunakan untuk mendanai Belanja Daerah sebesar Rp23,50 triliun atau 62,11% dari pagu dan terkontraksi sebesar -3,71% yoy.
Belanja terbesar adalah Belanja Operasi sebesar Rp17 triliun dan terkontraksi -0,75% yoy. Porsi terbesar dalam belanja ini adalah Belanja Pegawai sebesar Rp9,38 triliun diikuti oleh Belanja Barang Jasa sebesar Rp5,34 triliun dan Belanja Hibah sebesar Rp2,05 triliun.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan penerimaan, sampai dengan 30 November 2025 APBD konsolidasi di Provinsi Bali memiliki surplus sebesar Rp3,80 triliun.
Sampai dengan 30 November 2025, realisasi penyaluran Kredit Program (KUR dan Pembiayaan UMi) di Provinsi Bali sebesar Rp9,90 triliun (turun -5,86% yoy) dengan jumlah debitur sebanyak 137.251 debitur. Nilai penyaluran tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp1,63 triliun kepada 16.584 debitur.
Adapun penyaluran kepada debitur terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 25.636 debitur dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,24 triliun. Berdasarkan bank penyalurnya, penyaluran tertinggi di Provinsi Bali dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp6,04 triliun kepada 98.779 debitur, disusul oleh BPD Bali sebesar Rp1,65 triliun kepada 8.371 debitur.
Berdasarkan skemanya, penyaluran terbesar berada di skema mikro sebesar Rp6,15 triliun dengan 110.068 debitur. Nilai ini kemudian disusul oleh skema kecil sebesar Rp3,65 triliun kepada 12.481 debitur. Adapun penyaluran terendah adalah skema TKI sebesar Rp35 juta kepada 1 debitur. Berdasarkan sektor ekonomi, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi sebesar 39% disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 23%. (Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Panglima TNI Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Seroja Timor Leste
