Nataru 2026 Gagal Sediakan Jasa Publik; Demo Sampah Pusat Pemerintahan Niti Mandala Renon, Diterpa Narasi Bali Sepi
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Ekonom Jro Gde Sudibya yang juga Pengamat Ekonomi dan Lingkungan menilai aksi demo sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali (FSSB) ke Kantor Gubernur Bali, Pusat Pemerintahan Niti Mandala Renon.
Satu hari menjelang Raina Buda Kliwon Pahang, Selasa (23/12) "digrudug" 462 truk sampah yang menuntut perlakuan adil.
Aksi damai itu sebagai bentuk protes atas rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung yang dinilai tanpa solusi yang komprehensif.
Dengan membawa spanduk "Bali Darurat Sampah! Menutup TPA Suwung Tanpa Solusi = Rakyat Bingung, Pariwisata Lesu #ForumSwakelolaSampahBali".
Ia juga Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali dan anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 - 2004 mengatkan, Buda Kliwon Pahang, Buda Kliwon Pegatwakan, hari penutup" yasa kerthi" raina Galungan dan Kunungan, nemu Sasih Kepitu, sasih munggah ke Dewa, semestinya semua pihak menahan diri menjaga ketenangan menjelang upakara yang kaya makna. "Tetapi agaknya para pendemo tidak lagi tahan dengan ketidak-pastian dalam pengelolaan sampah, yang bisa berakhir dengan krisis sampah dengan skala besar dan berkelanjutan," kata Jro Gde Sudibya di Denpasar, Jumat (26/12).
Menurutnya, Niti Mandala Renon, oleh penggagasnya Gubernur Bali era IB Mantra adalah simbol kepemimpinan berbasis spiritualitas, dengan merujuk "pesan makna" dalam Monumen Bajra Sandhi.
Dengan digreduk ratusan truk sampah yang menuntut perlakuan adil, dari segi simbol kepemimpinan, Niti Mandala "tercemar".
Momentum bagi Gubernur, Wakil Gubernur, jajaran DPRD Bali berefleksi diri dan mawas diri menyangkut "swadharma" penyediaan penyediaan jasa publik
(public utilities).
Dalam tradisi negara demokrasi seperti di negara Skandinavia: Swedia, Denmark, Norwegia, kegagalan dewan kota dalam konteks Bali, Gubernur dan DPRD Bali dalam penyediaan pelayanan umum, sudah pasti tidak terpilih dalam Pemilu berikutnya.
Kekhawatiran dalam pengelolaan sampah yang akan mempengaruhi industri pariwisata Bali telah diingatkan berkali-kalo oleh Alumnus UGM dan Cornell University Putu Suasta sejak beberapa tahun belakangan, khususnya pada Juni 2025.
Terbukti Bali diterpa narasi "Bali Sepi" jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Wisatawan domestik cendrung memilih Yogayakarta. Sedangkan wisatawan mancanegara memilih Thailand maupun Vietnam.
Kondisi itu pun dibantah oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang mengaku memiliki data resmi.
Gubernur Bali Koster menegaskan bahwa klaim Bali sepi tidak memiliki dasar fakta. Menurutnya, isu tersebut muncul karena narasi yang dibangun tanpa merujuk pada data resmi.
“Data yang kami miliki jelas dan terbuka. Bali tidak sepi. Justru jumlah wisatawan terus meningkat. Jadi kalau ada yang mengatakan Bali sepi, itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Koster, Rabu, 24 Desember 2025.
Sepanjang Desember 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali menunjukkan tren meningkat. Sejak 19 Desember, kunjungan wisatawan asing tercatat berada di kisaran 22 ribu hingga lebih dari 23 ribu orang per hari. Angka ini menunjukkan stabilitas kunjungan, terutama menjelang puncak libur Natal dan Tahun Baru.
Secara kumulatif, dari Januari hingga 22 Desember 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali telah menembus lebih dari 6,8 juta orang. Hingga akhir tahun, angka tersebut diperkirakan mencapai sekitar 7 juta kunjungan, menjadikannya capaian tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali.
Sedangkan, Communication and Legal Division Head Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan, selama periode Posko Angkutan Nataru yang mulai aktif berjalan sejak 15 Desember 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah melayani 674.754 pax atau rata-rata 67.475 pax/hari.
Sedangkan rata-rata harian pergerakan penumpang selama Januari-November sebanyak 66.222 pax/hari, meningkat 1,4 persen.
Untuk trafik pesawat selama periode yang sama tercatat 4.260 movement (mov) atau rata-rata 426 mov/hari. Rata-rata harian sepanjang 2025 mencapai 390 mov/hari, terdapat peningkatan 8,4 persen.
Untuk menjaga kelancaran operasional dan pelayanan penumpang, kami terus bersinergi dengan instansi terkait serta memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi optimal.
Maka dari itu, Putu Suasta pun merasakan gairah wisatawan ke Bali lebih lesu.
Suasta meminta Pemerintah Bali lebih serius mengurus alam dan lingkungan Pulau Dewata.
Bali didominasi pariwisata memiliki kertergantungan dari lingkungan, selain manusia dan budaya.
Dikhawatirkan pariwisata Bali bisa game over atau mati suri, ditinggalkan wisatawan. Dikarenakan keletihan, kerusakan telah melewati ambang batas toleransi, otoritas Daerah Bali gagal mengelola sampah.
Hampir semua TPA di Bali mengalami overload serta belum ada pengelolaan sampah terpadu sentuhan teknologi secara masif, padahal sudah dilakukan pertemuan dan rapat lebih dari seratus kali. Menghabiskan banyak anggaran.
Selain itu, Bali telah terjadi kemacetan yang sistematis dan masif, jalan rusak, jembatan putus, masih krisis air, alih fungsi lahan hingga tingginya kasus bunuh diri.
Aksi damai digelar menyusul kebijakan penundaan penutupan TPA Regional Sarbagita Suwung. Sebelumnya, TPA Suwung direncanakan ditutup pada 23 Desember 2025. Namun, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban sanksi administratif hingga 28 Februari 2026.
Meski begitu, bagi FSSB perpanjangan waktu dua bulan dinilai bukan solusi.
Hal itu disampaikan Koordinator Forum SSB I Wayan Suarta didampingi Sekretaris FSSB I Wayan Sujendra dan Penasehat FSSB Made Sudarsana dikenal Pak Penting.
Suarta menegaskan, penundaan penutupan TPA tanpa kepastian pengganti justru berpotensi memicu persoalan lingkungan dan sosial yang lebih luas.
“Penundaan sampai 28 Februari itu bagi kami bukan solusi. Solusi itu TPA tetap dibuka secara normal sampai ada pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang benar-benar berjalan,” tegas Suarta di hadapan massa.
Ia menegaskan solusi yang diinginkan forum adalah TPA tetap dibuka secara normal dan permanen sampai benar-benar tersedia sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy yang sebelumnya dicanangkan Pemprov Bali. Berdasarkan rencana, proyek tersebut baru akan melakukan groundbreaking pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027.
“Kalau kita, itu bukan solusi namanya. Kita maunya solusi adalah TPA dibuka secara permanent sebelum ada solusi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Prosesnya (pembangunan PSEL) hampir dua tahun, sementara penundaan ini hanya dua bulan. Apa kira-kira bisa pemerintah lakukan (tuntaskan pembangunan PSEL) selama dua bulan itu? Kami rasa tidak mungkin. Kalau TPA ditutup sementara solusi belum ada, sampah mau dibuang ke mana?” ucapnya.
Menurut Suarta, jasa pengangkut sampah selama ini justru menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan Bali. Tanpa akses ke TPA resmi, ia khawatir sampah akan dibuang sembarangan ke sungai, laut, lahan kosong, atau dibakar secara ilegal.
“Kalau kita selaku pengelola jasa sampah tidak melakukan aktivitas ini, satu yang terdampak adalah pemerintah itu sendiri. Kedua lingkungan Bali menjadi tercemar. Sampah akan terjadi di mana-mana, dibuang ke sungai, ke laut, ke lahan kosong, atau dibakar-bakar. Itu yang kami cegah.” katanya.
Dalam aksi tersebut, Suarta menyampaikan pihaknya mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan pertama merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Bab III Pasal 5 dan Pasal 6, yang menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah.
“Dalam undang-undang sudah jelas, pengelolaan dan penganggaran itu memang pemerintah. Pemerintah daerah wajib hukumnya untuk penyediaan tempat pengelolaan sampah itu sendiri,” ujarnya. Selain itu, dalam Bab VII juga ditegaskan bahwa pembiayaan pengelolaan sampah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan APBD.
Forum Swakelola Sampah Bali juga menilai kondisi ke depan perlu diantisipasi secara serius, terutama menjelang hari raya dan musim hujan. Suarta menyebut potensi lonjakan sampah sangat besar, baik dari aktivitas masyarakat maupun kiriman sampah dari pantai, sehingga jika pengelolaan tidak siap, Bali berisiko menghadapi persoalan lingkungan yang lebih parah.
Tuntutan kedua adalah agar penutupan TPA Suwung ditunda sampai tersedia TPA pengganti atau solusi pengelolaan sampah. Ketiga, mereka meminta adanya perbaikan akses jalan menuju TPA Suwung yang saat ini mengalami kerusakan parah.
Keempat, mereka menekankan perlunya pengaturan keluar-masuk armada sampah ke TPA secara tertib, tanpa saling menerobos, baik armada dinas, armada hibah, maupun armada swakelola, sesuai kesepakatan yang telah dibuat di Kantor Wali Kota.
Dan kelima, mereka menyatakan apabila tuntutan tersebut tidak menemui solusi dari pihak pemerintah, Forum SSB akan melakukan aksi demonstrasi damai lebih besar ke Kantor Gubernur Bali dan Kantor DPRD Bali dengan membawa truk penuh sampah.
Forum berharap dapat diterima langsung oleh Gubernur Bali untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Mereka menegaskan keinginan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, agar keputusan yang diambil tidak hanya berbasis kajian di atas meja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Dalam orasinya, Suarta juga mempertanyakan dasar kebijakan penutupan TPA Suwung yang dinilai tidak adil dan tidak konsisten secara nasional.
Ia menjelaskan pihaknya telah meminta penjelasan langsung kepada kepala dinas terkait, yang menyebut penutupan TPA didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena pengelolaan sampah di TPA Suwung masih menggunakan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan.
Ia menambahkan, dari pemberitaan media massa akibat sistem open dumping tersebut disebutkan akan ada tiga pejabat yang terancam dipidanakan. Namun, menurut Suarta, persoalan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengelola sampah. Ia menilai praktik open dumping tidak hanya terjadi di Bali, melainkan hampir di seluruh Indonesia.
“Nah, pertanyaan kita hari ini, kalau open dumping ini disalahkan karena pencemaran, hampir di seluruh Indonesia itu hampir semua pemrosesan sampahnya juga dilakukan secara open dumping. Kenapa yang lain tidak ditutup juga? Kenapa harus di Suwung saja?” katanya.
Suarta secara terbuka membandingkan kondisi TPA Suwung dengan TPA Bantar Gebang di Jakarta. Ia menyebut, tinggi timbunan sampah di Bantar Gebang mencapai sekitar 40 meter dengan daya tampung kiriman sampah sekitar 7.000 hingga 8.000 ton per hari. Sementara di TPA Suwung, tinggi timbunan sampah sekitar 30 meter dengan volume sampah harian sekitar 1.500 hingga 1.600 ton. “Kenapa tidak Bantar Gebang yang ditutup? Kenapa harus di sini saja? Ada apa?” tanyanya. (GAB/002)
Satu hari menjelang Raina Buda Kliwon Pahang, Selasa (23/12) "digrudug" 462 truk sampah yang menuntut perlakuan adil.
Aksi damai itu sebagai bentuk protes atas rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung yang dinilai tanpa solusi yang komprehensif.
Dengan membawa spanduk "Bali Darurat Sampah! Menutup TPA Suwung Tanpa Solusi = Rakyat Bingung, Pariwisata Lesu #ForumSwakelolaSampahBali".
Ia juga Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali dan anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 - 2004 mengatkan, Buda Kliwon Pahang, Buda Kliwon Pegatwakan, hari penutup" yasa kerthi" raina Galungan dan Kunungan, nemu Sasih Kepitu, sasih munggah ke Dewa, semestinya semua pihak menahan diri menjaga ketenangan menjelang upakara yang kaya makna. "Tetapi agaknya para pendemo tidak lagi tahan dengan ketidak-pastian dalam pengelolaan sampah, yang bisa berakhir dengan krisis sampah dengan skala besar dan berkelanjutan," kata Jro Gde Sudibya di Denpasar, Jumat (26/12).
Menurutnya, Niti Mandala Renon, oleh penggagasnya Gubernur Bali era IB Mantra adalah simbol kepemimpinan berbasis spiritualitas, dengan merujuk "pesan makna" dalam Monumen Bajra Sandhi.
Dengan digreduk ratusan truk sampah yang menuntut perlakuan adil, dari segi simbol kepemimpinan, Niti Mandala "tercemar".
Momentum bagi Gubernur, Wakil Gubernur, jajaran DPRD Bali berefleksi diri dan mawas diri menyangkut "swadharma" penyediaan penyediaan jasa publik
(public utilities).
Dalam tradisi negara demokrasi seperti di negara Skandinavia: Swedia, Denmark, Norwegia, kegagalan dewan kota dalam konteks Bali, Gubernur dan DPRD Bali dalam penyediaan pelayanan umum, sudah pasti tidak terpilih dalam Pemilu berikutnya.
Kekhawatiran dalam pengelolaan sampah yang akan mempengaruhi industri pariwisata Bali telah diingatkan berkali-kalo oleh Alumnus UGM dan Cornell University Putu Suasta sejak beberapa tahun belakangan, khususnya pada Juni 2025.
Terbukti Bali diterpa narasi "Bali Sepi" jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Wisatawan domestik cendrung memilih Yogayakarta. Sedangkan wisatawan mancanegara memilih Thailand maupun Vietnam.
Kondisi itu pun dibantah oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang mengaku memiliki data resmi.
Gubernur Bali Koster menegaskan bahwa klaim Bali sepi tidak memiliki dasar fakta. Menurutnya, isu tersebut muncul karena narasi yang dibangun tanpa merujuk pada data resmi.
“Data yang kami miliki jelas dan terbuka. Bali tidak sepi. Justru jumlah wisatawan terus meningkat. Jadi kalau ada yang mengatakan Bali sepi, itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Koster, Rabu, 24 Desember 2025.
Sepanjang Desember 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali menunjukkan tren meningkat. Sejak 19 Desember, kunjungan wisatawan asing tercatat berada di kisaran 22 ribu hingga lebih dari 23 ribu orang per hari. Angka ini menunjukkan stabilitas kunjungan, terutama menjelang puncak libur Natal dan Tahun Baru.
Secara kumulatif, dari Januari hingga 22 Desember 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali telah menembus lebih dari 6,8 juta orang. Hingga akhir tahun, angka tersebut diperkirakan mencapai sekitar 7 juta kunjungan, menjadikannya capaian tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali.
Sedangkan, Communication and Legal Division Head Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan, selama periode Posko Angkutan Nataru yang mulai aktif berjalan sejak 15 Desember 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah melayani 674.754 pax atau rata-rata 67.475 pax/hari.
Sedangkan rata-rata harian pergerakan penumpang selama Januari-November sebanyak 66.222 pax/hari, meningkat 1,4 persen.
Untuk trafik pesawat selama periode yang sama tercatat 4.260 movement (mov) atau rata-rata 426 mov/hari. Rata-rata harian sepanjang 2025 mencapai 390 mov/hari, terdapat peningkatan 8,4 persen.
Untuk menjaga kelancaran operasional dan pelayanan penumpang, kami terus bersinergi dengan instansi terkait serta memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi optimal.
Maka dari itu, Putu Suasta pun merasakan gairah wisatawan ke Bali lebih lesu.
Suasta meminta Pemerintah Bali lebih serius mengurus alam dan lingkungan Pulau Dewata.
Bali didominasi pariwisata memiliki kertergantungan dari lingkungan, selain manusia dan budaya.
Dikhawatirkan pariwisata Bali bisa game over atau mati suri, ditinggalkan wisatawan. Dikarenakan keletihan, kerusakan telah melewati ambang batas toleransi, otoritas Daerah Bali gagal mengelola sampah.
Hampir semua TPA di Bali mengalami overload serta belum ada pengelolaan sampah terpadu sentuhan teknologi secara masif, padahal sudah dilakukan pertemuan dan rapat lebih dari seratus kali. Menghabiskan banyak anggaran.
Selain itu, Bali telah terjadi kemacetan yang sistematis dan masif, jalan rusak, jembatan putus, masih krisis air, alih fungsi lahan hingga tingginya kasus bunuh diri.
Aksi damai digelar menyusul kebijakan penundaan penutupan TPA Regional Sarbagita Suwung. Sebelumnya, TPA Suwung direncanakan ditutup pada 23 Desember 2025. Namun, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban sanksi administratif hingga 28 Februari 2026.
Meski begitu, bagi FSSB perpanjangan waktu dua bulan dinilai bukan solusi.
Hal itu disampaikan Koordinator Forum SSB I Wayan Suarta didampingi Sekretaris FSSB I Wayan Sujendra dan Penasehat FSSB Made Sudarsana dikenal Pak Penting.
Suarta menegaskan, penundaan penutupan TPA tanpa kepastian pengganti justru berpotensi memicu persoalan lingkungan dan sosial yang lebih luas.
“Penundaan sampai 28 Februari itu bagi kami bukan solusi. Solusi itu TPA tetap dibuka secara normal sampai ada pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang benar-benar berjalan,” tegas Suarta di hadapan massa.
Ia menegaskan solusi yang diinginkan forum adalah TPA tetap dibuka secara normal dan permanen sampai benar-benar tersedia sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy yang sebelumnya dicanangkan Pemprov Bali. Berdasarkan rencana, proyek tersebut baru akan melakukan groundbreaking pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027.
“Kalau kita, itu bukan solusi namanya. Kita maunya solusi adalah TPA dibuka secara permanent sebelum ada solusi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Prosesnya (pembangunan PSEL) hampir dua tahun, sementara penundaan ini hanya dua bulan. Apa kira-kira bisa pemerintah lakukan (tuntaskan pembangunan PSEL) selama dua bulan itu? Kami rasa tidak mungkin. Kalau TPA ditutup sementara solusi belum ada, sampah mau dibuang ke mana?” ucapnya.
Menurut Suarta, jasa pengangkut sampah selama ini justru menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan Bali. Tanpa akses ke TPA resmi, ia khawatir sampah akan dibuang sembarangan ke sungai, laut, lahan kosong, atau dibakar secara ilegal.
“Kalau kita selaku pengelola jasa sampah tidak melakukan aktivitas ini, satu yang terdampak adalah pemerintah itu sendiri. Kedua lingkungan Bali menjadi tercemar. Sampah akan terjadi di mana-mana, dibuang ke sungai, ke laut, ke lahan kosong, atau dibakar-bakar. Itu yang kami cegah.” katanya.
Dalam aksi tersebut, Suarta menyampaikan pihaknya mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan pertama merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Bab III Pasal 5 dan Pasal 6, yang menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah.
“Dalam undang-undang sudah jelas, pengelolaan dan penganggaran itu memang pemerintah. Pemerintah daerah wajib hukumnya untuk penyediaan tempat pengelolaan sampah itu sendiri,” ujarnya. Selain itu, dalam Bab VII juga ditegaskan bahwa pembiayaan pengelolaan sampah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan APBD.
Forum Swakelola Sampah Bali juga menilai kondisi ke depan perlu diantisipasi secara serius, terutama menjelang hari raya dan musim hujan. Suarta menyebut potensi lonjakan sampah sangat besar, baik dari aktivitas masyarakat maupun kiriman sampah dari pantai, sehingga jika pengelolaan tidak siap, Bali berisiko menghadapi persoalan lingkungan yang lebih parah.
Tuntutan kedua adalah agar penutupan TPA Suwung ditunda sampai tersedia TPA pengganti atau solusi pengelolaan sampah. Ketiga, mereka meminta adanya perbaikan akses jalan menuju TPA Suwung yang saat ini mengalami kerusakan parah.
Keempat, mereka menekankan perlunya pengaturan keluar-masuk armada sampah ke TPA secara tertib, tanpa saling menerobos, baik armada dinas, armada hibah, maupun armada swakelola, sesuai kesepakatan yang telah dibuat di Kantor Wali Kota.
Dan kelima, mereka menyatakan apabila tuntutan tersebut tidak menemui solusi dari pihak pemerintah, Forum SSB akan melakukan aksi demonstrasi damai lebih besar ke Kantor Gubernur Bali dan Kantor DPRD Bali dengan membawa truk penuh sampah.
Forum berharap dapat diterima langsung oleh Gubernur Bali untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Mereka menegaskan keinginan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, agar keputusan yang diambil tidak hanya berbasis kajian di atas meja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Dalam orasinya, Suarta juga mempertanyakan dasar kebijakan penutupan TPA Suwung yang dinilai tidak adil dan tidak konsisten secara nasional.
Ia menjelaskan pihaknya telah meminta penjelasan langsung kepada kepala dinas terkait, yang menyebut penutupan TPA didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena pengelolaan sampah di TPA Suwung masih menggunakan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan.
Ia menambahkan, dari pemberitaan media massa akibat sistem open dumping tersebut disebutkan akan ada tiga pejabat yang terancam dipidanakan. Namun, menurut Suarta, persoalan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengelola sampah. Ia menilai praktik open dumping tidak hanya terjadi di Bali, melainkan hampir di seluruh Indonesia.
“Nah, pertanyaan kita hari ini, kalau open dumping ini disalahkan karena pencemaran, hampir di seluruh Indonesia itu hampir semua pemrosesan sampahnya juga dilakukan secara open dumping. Kenapa yang lain tidak ditutup juga? Kenapa harus di Suwung saja?” katanya.
Suarta secara terbuka membandingkan kondisi TPA Suwung dengan TPA Bantar Gebang di Jakarta. Ia menyebut, tinggi timbunan sampah di Bantar Gebang mencapai sekitar 40 meter dengan daya tampung kiriman sampah sekitar 7.000 hingga 8.000 ton per hari. Sementara di TPA Suwung, tinggi timbunan sampah sekitar 30 meter dengan volume sampah harian sekitar 1.500 hingga 1.600 ton. “Kenapa tidak Bantar Gebang yang ditutup? Kenapa harus di sini saja? Ada apa?” tanyanya. (GAB/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : PLN Bali Serahkan 3000 Botol Tempat Tirta di Pura Besakih
